FOTO : JURNAL KALTARA / ISTIMEWA

TARAKAN – Kehadiran Perkebunan sekaligus pabrik Crude Palm Oil (CPO) milik PT Sanggam Kahuripan Indonesia (SKI) dinilai belum mampu mendorong perekonomian masyarakat setempat lebih baik dari sebelumnya. Hanya menyisakan kerusakan alam, terjadi pencemaran lingkungan, debu yg mengangu pernapasan dan jalan rusak dan sebagainya. Hal itu disampaikan Aryono Putra oleh salah satu putera asli kelahiran Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah, melalui pesan WhatsApp, Senin 20/2/2017
    Selain itu kata Aryono Putra yang akrab di sapa Ryo ini mengatakan, Seharusnya sejak berdirinya Perseroan Terbatas Sanggam Kahuripan Indonesia (PT. SKI) di Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara itu.  Sudah bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat sekitar, baik disektor perekonomian, pembangunan infrastruktur melalui program CSR maupun dibidang pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkelanjutan.
    Ia juga menilai dengan kewajiban yang diatur oleh undang-undang menyangkut kebun Plasma kepada masyarakat itu, juga perlu sebuah regulasi yang baik antara kedua belah pihak. Baik dari masyarakat sebagai penerima maupun pihak PT SKI sebagai mitra jangka panjang warga dalam memelihara maupun menjual hasil perkebunan plasma tersebut kepada pihak perusahaan..
    Mengingat kata Aryono yang juga berprofesi sebagai salah satu Akademisi di Universitas Borneo Tarakan (UBT) menyebutkan, bahwa pembangunan kebun plasma membutuhkan proses sosialisasi awal dan pembinaan dalam jangka waktu yang lama. Maka itu dibutuhkan pendampingan dari pihak yang berpengalaman untuk membantu perusahaan dalam merealisasikan pembangunan kebun plasma dengan sepuluh tahapan pelaksanaan yang perlu dilakukan.
Seperti melakukan sosialisasi, penetapan struktur organisasi perkebunan inti plasma, pembentukan koperasi dan dokumen kelengkapan koperasi, perijinan kebun plasma (legalitas), pembangunan kebun, pre financing dan pembiayaan kebun plasma, penilaian kebun plasma, pembagian hasil kebun plasma, pembinaan admin dan teknis kebun, pembinaan pasca kredit lunas.
    Barulah Pembangunan kebun plasma yang dilaksanakan dengan pola kemitraan oleh pihak perusahaan dapat mencapai keberhasilan apabila dilakukan dengan mengikuti kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yaitu pertama Perusahaan memberikan komitmen yang tertuang dalam surat pernyataan kepada pemerintah maupun perbankan. Tercantum dalam surat perjanjian kerjasama antara perusahaan dan koperasi bahwa selama masa pembangunan kebun sampai dengan tanaman menghasilkan umur 30 tahun.  Perusahaan memberikan dukungan pre financing. Hal ini terjadi dimulai dari selama proses sosialisasi, perijinan, pembentukan koperasi dan tahap pembangunan kebun awal (tahun 0). Berupa pinjaman serta pembinaan secara teknis dan admin kebun guna menjamin keberhasilan pembangunan kebun sampai kredit dilunasi, bahkan sampai masa replanting.

    Kedua yakni, perusahaan harus menjadi Avalist/penjamin terhadap pembiayaan (financing) kebun plasma yang diajukan kepada pihak Bank dimana pada masa-masa kebun belum menghasilkan produksi yang optimal.  Apabila harga TBS juga dibawah harga yang tercantum dalam proyeksi keuangan, maka perusahaan akan menalangi angsuran pinjaman kepada pihak Bank. Kecuali terjadi force majeur (hal-hal yang tidak bisa dielakkan karena faktor eksternal atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi usaha/perekonomian luar biasa) bisa diajukan reschedule pinjaman.

    Ketiga, Baik perusahaan maupun masyarakat, saling menghormati janji dan komitmen yang telah disepakati dan tertuang dalam perjanjian kerjasama dengan mengedepankan proses komunikasi yang intensif. Perusahaan juga menjalankan peran pembinaan secara serius dan berkelanjutan melalui manajemen kebun plasma.
    Itu semua bisa terwujud tentunya harus dibangun dari kesadaran bahwa kehadiran perusahaan di lokasi areal kebun sebagai agen perubahanan ataupun agen pembangunan dan bukan sebagai mercusuar yang memberi kehidupan dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang tinggal dan berada di sekitar lokasi perkebunan tersebut. Dan perusahaan dipastikan akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang apabila kondisi sosial, lingkungan dan ekonomi masyarakat bisa berkembang dengan harmonis dan serasi serta menumbuhkan mutual simbiosis.
    Yang mana apabila hal ini tercapai maka tujuan pemerintah melalui ISPO dalam pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan dapat diwujudkan.

    Selain itu sambung Aryono, yang menjadi pertanyaan kenapa permasalahan timbul setelah sekian lama setelah perusahaan melakukan kegiatan, dengan alasan klaim lahan oleh masyarakat sendiri rasanya hanya sebuah alasan yang tidsk mendasar dan mengada-ada.
    “Masa perusahaan beroperasi segala sesuatunya tidak dituntaskan terlebih dahulu, kan seharusnya diselesaikan didepan, bukan tunggu hujan dulu baru sedia payung, “ kata Aryono.
    PT. SKI Sebagai sebuah perusahaan besar di Indonesia seharusnya paham pencantuman ketentuan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil System) Dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mewajibkan perusahaan mengikuti standar pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan dengan mengikuti  ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan juga wajib memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan dimana salah satunya membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan kebun kelapa sawit yang kepemilikan lahannya oleh masyarakat.
    Perturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 juga sangat jelas mengatur, bahwa apabila terjadi pembangunan kebun kelapa sawit, perusahaan wajib membangun kebun masyarakat untuk penduduk di areal lahan 20% dari ijin lokasi perusahaan atau membangun kebun kemitraan dari lahan maayarakat Desa Salimbatu.
    Kalau memang semua aturan itu dipatuhi oleh pihak perusahaan dan menunaikan kewajiban kemasyarakat sebagai mana mestinya tentu hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak terus terjalin dengan baik.
    “ Contoh tuntutan Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Taka yang diketuai oleh H Sibin beberapa waktu lalu kepihak perusahaan sangat  realistis dan seharusnya tak perlu diminta, kan sudah kewajiban perusahaan, jika secara teknis lahannya tempat membangun plasma tidak ada, lalu selama ini kerja perusahaan apa saja. Saya kira semua belum terlambat, kejadian ini bukan baru hari ini saja, pergantian ketua koperasi sejak dulu masalahnya selalu soal kebun plasma yang tak kunjung selesai. Lama kelamaan kesabaran masyarakat bisa tdk terbendung lagi, itu bisa fatal akibatnya bagi perusahaan, “ kata Aryono Putra. * One.