FOTO : JURNAL KALTARA / ISTIMEWA

-    Hasil Rumusan Akan Disampaikan Disidang PBB Bulan Oktober Mendatang

MEDAN - Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (KMAN),  yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Maret sampai dengan 19 Maret 2017 di Tanjung Gusta Medan Provinsi Sumatera Utara, merekomendasikan beberapa hal penting.
    Selain acara dibuka oleh beberapa penjabat nasional, sekitar 5.000 orang perwakilan peserta dari seluruh daerah dinusantara juga turut menghadiri acara kongres itu, termasuk perwakilan dari masyarakat adat Provinsi Kalimantan Utara.
    “Diacara kongres ini ada juga masyarakat adat hutan Amerika Latin, Brazil Pilifhina dan Amazon, “ terang Norhayati Andris Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, disela acara kongres, Selasa, 18/3/2017.
    Sebenarnya acara KMAN tersebut rencananya juga akan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Jokowidodo. Hanya saja karena acaranya bertabrakan dengan peresmian Pos di Kalimantan Barat, maka diwakili oleh Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
    “Turut hadir juga diacara pembukaan tersebut, Teten Masduki, dan dari KOMNAS HAM ibu Sandra Moniaga, “ tutur Nohayati Andries.
    Dalam pertemuan itu banyak sekali permasalahan yang di sampaikan oleh perwakilan - perwakilan masyarakat adat yang ada di Nusantara ini, diantaranya adalah hak masyarakat dalam penguasaan lahan, hak Masyarakat Adat dalam memperjuangkan kearifan lokalnya,  hak untuk mendapatkan pengakuan hutan-hutan adatnya, hak untuk hidup damai, aman tentram dan damai di tanah leluhurnya, hak atas kelestarian budaya nya, hak atas tradisi masyarakat adat, hak perempuan adat turut menentukan arah kebijakan pemerintah , hak perempuan adat untuk memperjuangkan perubahan sosial keluarganya, hak atas penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adat, memastikan adanya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan dan pemenuhan hak perempuan adat tersebut.
    “semoga dalam dialog-dialog lanjutan hari ini dan besok lebih menghasilkan rekomendasi yang lebih memperkuat Hak Masyarakat Adat itu, “ papar Norhayati.
    Untuk diketahui sambung Norhayati Andris, KMAN V merupakan momentum untuk melakukan refleksi dan konsolidasi Organisasi menuju gerakan masyarakat adat yang terpimpin dalam mewujudkan cita-cita untuk berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, bermartabat secara budaya. KMAN V ini juga bertujuan untuk melaksanakan perubahan negara dan secara organisasi melakukan tindakan nyata.
    Diantaranya mengkaji perkembangan organisasi dan pelaksanaan keputusan-keputusan KMAN IV, serta melakukan penataan struktur gerakan, Merumuskan perubahan Anggaran Dasar Organisasi, Garis-Garis Besar Program Kerja, Pernyataan sikap/resolusi dan pandangan masyarakat adat tentang tatanan baru hubungan negara dengan masyarakat adat menuju kedaulatan dan otonomi untuk menentukan kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi dan religius masyarakat adat di Indonesia dan dunia Internasional.
maklumat masyarakat adat tersebut diantaranya,
c.  Mengkonsolidasikan gerakan masyarakat adat di Indonesia sebagai bagian dari masyarakat  sipil dan membangun hubungan sinergis dengan kelompok-kelompok gerakan yang lebih luas, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, untuk mendorong percepatan
pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat sebagai hak asasi manusia, demokratisasi dan pelestarian lingkungan hidup.
d. Melakukan dialog-dialog yang konstruktif dengan pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik nasional lainnya untuk membangun kesepahaman mengenai hak-hak masyarakat adat untuk berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya, membangun mekanisme informasi dan komunikasi antar komunitas adat maupun dengan pihak luar mengenai issue-issue penting yang berkaitan dengan eksistensi dan dukungan terhadap masyarakat adat di seluruh nusantara.
Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan KMAN V ini adalah:
a. Adanya perbaikan tatanan keorganisasian dan mekanisme kerja AMAN untuk mendukung pembelaan, perlindungan dan pelayanan masyarakat adat di tingkat lokal, daerah, nasional dan internasional.
b. Terumuskannya perubahan Anggaran Dasar, Garis-Garis Besar Program Kerja, Pernyaaan sikap/resolusi yang merupakan sikap dan pandangan masyarakat adat terhadap
perkembangan dan masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta Maklumat masyarakat adat;
c. Terbangunnya hubungan sinergis dengan kelompok-kelompok gerakan yang lebih luas, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, untuk mendorong percepatan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat sebagai hak asasi manusia, demokratisasi dan pelestarian lingkungan hidup.
d. Terjadi dialog yang konstruktif serta kesepahaman antara masyarakat adat dan para pendukung gerakan masyarakat adat dengan berbagai pihak lainnya, seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pers, profesional dan seniman, mengenai hak-hak masyarakat adat untuk berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya;
e. Tersebar-luasnya informasi yang lebih tersistem, berkaitan dengan eksistensi dan dukungan terhadap masyarakat adat di seluruh nusantara, baik bahan cetakan maupun yang besifat audio-visual dan multi-media. * One.