FOTO : JURNAL KALTARA / ISTIMEWA

TANJUNG SELOR - Kabar gembira bagi Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB), pasal nya, pada tahun 2018 ini soal moratorium pemekaran yang sempat mengkhawatirkan para tim presidium calon daerah pemekaran kabupaten kota dan provinsi di Indonesia sudah dicabut. Info pencabutan yang disampaikan oleh Humas Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia itu, dikutif oleh Profesor Dr Adri Paton Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT) saat diwawancarai para Wartawan di Hotel Kaltara Tanjung Selor, Sabtu 17/2/2018 siang tadi.

Kendati demikian lanjutnya, pemerintah belum berani membuka kran itu sebelum dilaksanakan nya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018. Lantaran itu berpengaruh dalam pendataan pemilih, akan tetapi setelah Pilkada dilaksanakan sebanyak 276 usulan Calon DOB itu akan dievaluasi oleh pemerintah.

"Nah kita berharap karena Apau Kayan ini daerah perbatasan dan sudah diusulkan serta mendapat persetujuan dari kabupaten induk dan Pemprov Kaltara. Nah dengan harapan berdasarkan pemikiran bapak Jokowi Presiden Republik Indonesia dengan nawacitanya membangun dari pinggiran maka daerah perbatasan yang merupakan kawasan strategis nasional perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, " kata Adri Paton.

Tujuan membentuk Kabupaten Apau Kayan sebagai CDOB di Kaltara bukan untuk bagi-bagi kekuasaan atau jabatan. Melainkan merupakan suatu tujuan yang luhur untuk membangun daerah perbatasan tersebut sebagai beranda NKRI.

Ia juga mengingatkan bahwa untuk pertahanan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada diperbatasan negara. Contoh itu bisa dilihat dengan hilangnya pulau Sipadan dan Ligitan dari pangkuan ibu pertiwi serta masih status quonya perairan ambang batas laut (AMBALAT) di Kalimantan Utara, semuanya bisa terjadi karena kurangnya perhatian serius dari pemerintah untuk membangun didaerah perbatasan itu.

Tentu kita masih ingat dengan lepasnya Timor-Timur (sekarang Timor Leste) juga ada diperbatasan.

Oleh sebab itu sebagai akademisi Adri Paton percaya bahwa CDOB Kabupaten Apau Kayan sebelum Pilpres sudah akan disetujui oleh Pemerintah Pusat. Dengan alasan dokumen usulannya sudah ada di meja Mendagri, DPR RI dan DPD Republik Indonesia. * Rie.