FOTO : JURNAL KALTARA / ISTIMEWA

NUNUKAN - DPRD Kabupaten Nunukan berharap DPRD Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong Pemprov Kaltara untuk mengalokasikan angaran Dana Desa pada setiap tahun Anggaran. Sebagaimana amanat undang-undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 huruf e.

Menurut Anto Bolokot Angota DPRD Nunukan, selaku Sekretaris Fraksi Partai Golkar melalui pesan WhatsAPP keredaksi media ini menyebutkan, sesuai undang-undang nomor 6 Tahun 2014 pada  Bab VIII
Yang mengatur tentang KEUANGAN DESA DAN ASET DESA pada Bagian Kesatu Keuangan Desa Pasal 71 ayat 1 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pada pasal 2 menyebutkan, Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Sedangkan pada Pasal 72 ayat 1,  Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

Dinyatakan pula pada huruf e, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Nah kata Anto Bolokot, bila Melihat dari perintah pasal 72 huruf " e " dikatakan disana bahwa Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran utk pemerintah desa.

Karena regulasi tersebut menyatakan demikian, maka kita berharap agar pemerintah Kalimantan Utara mendorong ada nya alokasi anggaran yang di peruntukkan ke desa.

Sehingga semua desa-desa yang ada di seluruh Kalimantan Utara utama nya desa-desa di pedalaman, pelosok perbatasan akan merasakan keadilan.

"Kita minta lembaga DPRD Kalimantan utara yang kita hormati bersama bisa mendorong hal ini, " pungkas Anto Bolokot. * Rie.