FOTO : JURNAL KALTARA / ISTIMEWA

- Terkait nasib Honorer dan PTT di Kaltara Diangkat Menjadi ASN dan PPPK
 
 
TANJUNG SELOR - Sulitnya Honorer dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dilingkungan Pemprov Kaltara menjadi ASN ataupun Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), mengundang keperihatinan Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk itu, para Legislator yang menjadi mitra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi itu, hari ini Selasa, 27/2/2019 menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi Dan Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta, dalam rangka menanyakan nasib para Honorer dan PTT se Kaltara tersebut.

Menurut Kosmas Kajan, Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kemarin menyebutkan, mereka menemui Kemenpan RB RI, mempertanyakan nasib ratusan bahkan ribuan Honorer dan PTT se Kalimantan Utara dimaksud, antara lain apakah mereka (Honorer dan PTT, Red) bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Artinya apakah masih ada peluang Honorer dan PTT tersebut juga untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalan pemutihan, mengingat tidak sedikit yang sudah mencapai batas usia maksimal untuk diangkat menjadi PNS/ASN melalui rekrutmen test.

Semestinya dalam hal ini pemerintah selaku user yang menggunakan tenaga honor atau PTT itu memikirkan hal tersebut dan menyiapkan formasi sekaligus memperjuangkan agar bisa diangkat menjadi PNS atau PPPK.

Demikian pula sebaliknya, bila sudah memang peluang untuk menjadi PNS atau PPK tertutup, sebaiknya mereka segera dirumahkan. Jangan sampai usia keburu habis keinginan tidak pernah terwujud.

Memang Komisi 1 pernah memanggil OPD terkait, hanya saja penjelasan yang disampaikan tidak memuaskan. Karenanya pihak DPRD langsung bertemu Kemenpan RB di Jakarta. * Rie.