FOTO : JURNAL KALTARA / ISTIMEWA

 Norhayati Andris dari PDIP menjabat Ketua DPRD, Andi Hamzah dari Gerindra Wakil Ketua I dan Andi Muhammad Akbar dari Hanura selaku Wakil Ketua II

TANJUNG SELOR - Tiga nama unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) depenitif akhirnya diumumkan secara terbuka. Pengumuman tersebut disampaikan melalui Paripurna ke III masa persidangan ke I Senin, tanggal, 23 September 2019.

Paripurna rersebut dilaksanakan diruang rapat DPRD Provinsi Kalimantan Utara, di Jalan Kolonel Soetadji Skip I Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Secara terpisah ketua DPRD sementara Provinsi Kalimantan Utara, Norhayati Andris, diruang kerjanya menyebutkan, sesuai pengumuman, untuk Ketua DPRD Depenitif dijabat oleh Norhayati Andris dari PDIP, untuk wakil ketua I, dijabat oleh Andi Hamzah , dari Partai Gerindra, untuk ketua II dijabat oleh Andi Muhammad Akbar dari Partai Hanura 

"Hasil paripurna pengumuman unsur pimpinan DPRD depenitif ini akan dikirimkan ke Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara untuk selanjutnya diteruskan ke Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, " tegas Norhayati Andris.

Selain itu, untuk mendapatkan nomor persetujuan di Kemendagri, surat usulan pimpinan DPRD depenitif akan dikawal, baik oleh Biro Pemerintahan sendiri maupun oleh staf Sekretariat DPRD yang diutus.

"Kita berharap minimal tanggal 27 Oktober 2019, SK Pimpinan DPRD depenitif sudah ada dan diterapkan, " tukas Norhayati lagi.

Dengan demikian maka seluruh komponen yang ada di DPRD Kaltara juga sudah bisa terbentuk. Seperti alat kelengkapan dewan (AKD) dan lain- lain nya. * Sahri.