FOTO : JURNAL KALTARA / ISTIMEWA

Oleh : Didi Feriyandi S Sos M Si
 
Indonesia adalah negara demokrasi terbesar dengan pemilihan langsung paling unik di dunia. Negara super hero Amerika, membangun demokrasi susah payah selama ratusan tahun dengan tingkat kecerdasan di atas rata-rata tidak mau menerapkan demokrasi langsung dalam memilih pemimpin bangsa. Harapan rakyat ketika pesta demokrasi digelar ini sebuah kebahagian besar yang dirasakan rakyat yang bisa secara langsung mengikuti pemilihan secara terbuka demi mendapatkan sosok pemimpin amanah dan bertanggungjawab  terhadap kebutuhan rakyat.Dengan kata lain, fungsi utama demokrasi bagi masyarakat adalah untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil mereka. demokrasi merupakan ekspresi paling nyata dari kedaulatan rakyat sehinggah rakyat khususnya di daerah tidak hanya menjadi penonton dan korban politik tapi ikut menentukan masa depan mereka  dan daerahnya.Namun realitanya teknis di lapangan berbeda dengan hasrat demokrasi itu sendiri. Wujud konkrit dari wajah demokrasi saat ini hanya kepentingan pragmatis saja. Pada saat pemilu berlangsung politik pencitraan “membabi buta”,  cara kotor pun dilakukan untuk menarik simpati bangsa. Masyarakat akan menonton segala sandiwara ini ketika pemilu ini berlangsung. Permasalahan terus saja mengalir deras dan selokan pun tak mampu menampungnya. Hingga jadi sebuah kubangan besar yang penuh kotoran. Apa yang perlu di benahi agar wajah demokrasi masa depan sedikit bahagia Karena demokrasi sebuah alat menuju kesejahteraan rakyat.

Perubahan yang terjadi dalam sebuah demokrasi masih bergerak pada tatanan politik pemerintahan secara langsung prosedural bukan pada struktur sosial secara trasformatif menuju  konsolidasi demokrasi dan begitulah kenyataan wajah demokrasi indonesia.Selama ini sering kita mendengar, orang–orang yang dikenal sangat berhasil saat memimpin lembaga, instansi atau perusahaan, ternyata saat menjadi pemimpin eksekutif pemerntahan tidak bisa berbuat banyak untuk rakyat. Bahkan mereka sering membuat rakyat menderita. Sebabnya seragam, tiga tahun pertama sibuk memngembalikan utang atas modal kampanye, dua tahun terakhir sibuk mempersiapkan Pemilu, selama lima tahun pemerintahannya harus membuat kebijakan–kebijakan “pro pasar” karena keberhasilannya terpilih tak lepas dari peran serta mereka dan inilah realitas dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Proses politik boleh jadi tarik menarik demi mencapai suatu hasil yang diinginkan, politik sejatinya memperjuangkan hal yang baik-baik. Baik menurut dia baik menurut kelompoknya tapi jarang dan sulit untuk baik bagi semuanya. Jadi perjuangkanalah hal-hal baik secara politik karena yang bisa merubah nasib suatu kaum adalah kaum itu sendiri.

Segala kekurangan terhadap mekanisme yang dibangun, Indonesia menjadi contoh di mana kekuasaan hanyalah menjadi mainan anak-anak yang dapat dibongkar pasang bergantung keinginan dan restu pimpinan partai politik. Kosongnya regulasi dalam mekanisme pemilihan kepala daerah telah dimanfaatkan sedimikan rupa oleh parah aktor di daerah, untuk mempertahankan kekuasaan tanpa batas waktu.Kesewenang-wenangan kepala daerah dalam melakukan mutasi PNS  akan dapat mengurangi kualitas kinerja PNS itu sendiri dalam menjalankan Roda pemerintahan Misalnya, saat pelaksanaan pilkada, Kepala daerah yang ingin mencalonkan lagi untuk kedua kalinya merupakan ancaman bagi para PNS yang harus mengikuti keinginannya, jika tidak diikuti jabatan mereka dipertaruhkan singkat cerita mereka dimutasi di tempat yang terpencil. Pilihan yang sulit ketika pegawai negeri sipil sebagai abdi negara harus dibenturkan dengan pilihan kepentingan politik. Contoh kasus http://kaltim.tribunnews.com/2012/03/04/pemimpin-beda-kualitas-mutasi-di-pemkab-nunukan-masih-sama dan http://kaltim.tribunnews.com/2012/03/02/dprd-nunukan-diminta-panggil-baperjakat, Ini adalah regenerasi politik didasarkan pada ikatan genealogis. Bila dibiarkan, kondisi akan semakin kronis dan membuat gurita di kalangan PNS yang syarat KKN dan sekarang berkembang pada tingkat daerah dengan memanfaatkan loop hole otonomi daerah.Pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di negara manapun mempunyai tiga peran yang serupa. Pertama, sebagai pelaksana peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan pemerintah. Kedua untuk mengemban tugas ini, netralitas PNS sangat diperlukan. Ketiga, melakukan fungsi manajemen pelayanan publik. Ukuran yang dipakai untuk mengevaluasi peran ini adalah seberapa jauh masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan PNS. *Bersambung.
 
Editor : Sahriansyah.