FOTO : JURNAL KALTARA / ISTIMEWA

TANJUNG SELOR - Kunjungan kerja komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, ke Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) di Jakarta, terkait rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Ibukota Provinsi Kalimantan Utara mendapat angin segar.

Hal itu, disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPDR Provinsi Kalimantan Utara, Syarwani, melalui pesan WhatsAPP ke Redaksi media ini beberapa waktu yang lalu.

"Kemenkumham menyambut baik apa yang kita sampaikan terkait kondisi Lapas yang ada di beberapa Kabupaten Kota di Kalimantan Utara saat ini, " ujar Syarwani.

Dimana selama ini, para tahanan dari beberapa kabupaten kota seperti dari Malinau, KTT, dan Bulungan sendiri terpaksa di kirim ke Lapas Berau, Tarakan Nunukan dan Samarinda,  hanya saja dengan  kapasitas yang terbatas Lapas tersebut selalu over kapasitas.

Menyinggung percepatan pembangunan Lapas di Tanjung Selor, Syarwani, mengatakan untuk tahun anggaran 2020 tidak memungkin kan, mengingat anggaran dimaksud sudah berjalan.

Untuk usulan pembangunan Lapas, sepenuhnya menjadi usulan Pemerintah Provinsi.

Oleh sebab itu, kata Syarwani, sekembalinya Komisi 1 dari Jakarta, pihaknya akan mengadakan rapat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Termasuk mengundang Pemkab Malinau, KTT dan Bulungan, guna membahas penyiapan lahan bersama untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan di Tanjung Selor, tersebut. * Sahri.