FOTO : JURNAL KALTARA / ISTIMEWA

- Minta DPR RI membantu agar pemerintah pusar bisa mengalokasikan anggaran kedaerah 
 
TANJUNG SELOR - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, menindaklanjuti keluhan warga Kecamatan Bunyu,  terkait banyaknya infrastruktur jalan raya yang rusak, dan pedangkalan sungai Buaya hingga kemuara laut Bunyu. 

"Kita dari Fraksi PDIP berharap kepada pemerintah Kabupaten, Provinsi dan pusat untuk memperhatikan pembangunan di kecamatan Bunyu, " ujar Markus Juk anggota DPRD Bulungan dari Fraksi PDIP, beberapa waktu yang lalu.

Sebagai ketua DPC PDIP Kabupaten Bulungan menegaskan, persoalan keluhan warga terkait infrastruktur yang rusak dan pendangkalan sungai  Buaya akan disampaikan kepada perwakilan Kaltara di DPR RI pusat, khususnya anggota dari PDIP, agar menjadi atensi pemerintah untuk dianggarkan.

"Kami juga menginginkan agar pak Dedy Yevri Hanteru Sitorus bisa memperjuangkan anggaran untuk pembangunan di Bunyu khususnya dan Kabupaten Bulungan pada umum nya, " ungkap Markus Juk.

Ia juga mengingatkan kepada anggota DPRD Bulungan yang akan kelapangan untuk melihat dari dekat, kerusakan infrastruktur dan pendangkalan sungai Buaya tersebut. Agar benar-benar memperhatikan itu.

"Tak ada alasan untuk tidak bisa membangun lantaran terjadi depisit keuangan APBD. Hal itu sangat tidak mendasar, " tukas Markus Juk.

Dimana, Pemerintah Pusat dalam hal ini, Presiden Jokowi mengatakan, sekaligus mengimbau kepada pemerintah daerah di 540 an kabupaten kota dan 34 Provinsi untuk berjuang bersama mencari solusi dengan APBD yang mengalami depisit itu.

"Paling tidak harapan kita untuk membangun daerah, pemerintah pusat jangan tinggal diam, " ujar Markus Juk.

Karenanya diharapkan kelak bila persoalan pendangkalan sungai Buaya dikerjakan, tidak ada lagi masalah atau klaim dari oknum yang bisa menghambat pelaksanaan nya.

Artinya ketika proyek itu benar-benar turun masyarakat benar-benar siap untuk mendukung pekerjaan nya.

"Selain Bunyu, usulan pembangunan pasar di Tanjung Palas dan Pelabuhan di Kecamatan Peso juga sudah disampaikan ke DPR RI agar bisa ditindaklanjuti didaerah, " imbuh Markus lagi. * Sahri.