FOTO : JURNAL KALTARA / ISTIMEWA

- Karena 11 Persen Wilayahnya adalah HPH Perusahaan

TANJUNG SELOR - Kunjungan Kerja Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utata, ke Kabupaten Tana Tidung (KTT) belum lama ini berhasil menyerap beberapa aspirasi dalam bentuk keluhan Pemkab KTT terkait sulitnya kabupaten paling bungsu diutara itu untuk membangun berbagai fasilitas, lantaran wilayah KTT sebagian besar berada diareal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) milik perusahaan.

"Bayangkan, dari luasan Kabupaten Tana Tidung 11 persen nya adalah HPH, " kata Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syarwani S Pd M Si , kemarin.

Tentu dengan status lahan yang masih banyak dalam wilayah HPH, maka Pemkab KTT akan kesulitan untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana mestinya.

"Lahan HPH tersbut sebagian besar adalah lahan milik PT Inhutani, PT Adindo dan PT Intaca, " imbuh Syarwani.

Walaupun saat ini ada pembangunan jalan poros dari Sesayap menuju simpang Seputuk, tapi statusnya hanya pinjam pakai.
 
PemkabSeperti keinginan Pemkab KTT untuk  mambangun perkantoran dan pusat pemerintahan lain nya. Terpaksa sampai saat ini tidak bisa dilaksanakan sebagai mana mestinya.  Lantaran terbentur lahan HPH.
 
Hal itu lah yang mendorong Pemkab KTT terus berusaha  melepaskan lahan dimaksud dari HPH tersebut.

"Karena itu kita berharap Pemkab KTT bisa mempersiapkan data clear seluruhnya  terkait dengan kawasan yang ada,  " tambah Syarwani.

Dalam hal ini, komisi 1 akan menjembatani masalah itu ,baik kepada pemerintah pusat dan Pemprov Kaltara. Mudah-mudahan kedepan permasalahan yang ada bisa terselesaikan secara maksimal.

Catatan lain kata Syarwani, yaitu menyangkut Peda RTRW Provinsi Kaltara diharapkan juga nantinya bisa diselaraskan dengan Perda RTRW KTT. * Sahri.