FOTO : JURNAL KALTARA / ISTIMEWA

- Pemprov Kaltara Wajib Laksanakan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019

TANJUNG SELOR - Akan kah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, segera menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, nomor 56 Tahun 2019, seiring dengan rencana mutasi dan pelantikan pejabat struktural  yang digadang-gadang akan dilaksanakan bulan Maret 2020 mendatang.

Diketahui, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 itu,  di mana ada perubahan nama dan penggabungan Organiasi Perangkat Daerah (OPD), di unit kerja Sekretariat Pemerintah Provinsi.

Salah satu nya perubahan yaitu Biro Humas dsn Protokol, menjadi Biro Pimpinan, arti nya disini Biro Humas Turun Kelas, pada biro pimpinan tersebut akan diisi oleh bagian publikasi  pimpinan.

Mencermati telah ditetapkan nya Permendagri itu, mau tidak mau seluruh Provinsi wajib segera menerapkan nya, tanpa terkecuali di Provinsi Kalimantan Utara. * Sahri.