FOTO : JURNAL KALTARA / ISTIMEWA

- Pendidikan boleh sama tapi besaran upah PTT berbeda,
 
TANJUNG SELOR - Beragamnya besaran upah yang diterima oleh Pegawai Tidak Tetap (PTT) dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, mengundang keperihatinan.

Padahal hak-hak atau upah PTT itu harus sama sesuai jenjang pendidikan mereka dengan mengacu kepada standarisasi yang sudah ditetapkan.

Hasil penelusuran media ini menyebutkan, perbedaan atau kesenjangan upah PTT itu bisa dilihat pada besaran upah PTT dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Utara, dimana PUPR untuk membayar upah PTT sudah mengacu kepada standar yang telah ditetapkan, yaitu untuk jenjang Sarjana perbulan Rp 3.016.000.-

Sementara untuk Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kaltara upah PTT jenjang Sarjana Rp 2.600.000 perbulan nya. 

Secara teepisah, Syarwani, Ketua Komisi I, DPRD Provinsi Kalimantan Utara, mengatakan, terkait masalah upah/gaji bagi seluruh tenaga PTT/Honorer disetiap OPD dalam lingkup Pemprov Kaltara tentunya wajib berpedoman pada keputusan Gubernur Kaltara tentang Standarisasi yang telah diterapkan setiap Tahunnya.

dan tentunya tidak boleh melebihi ketentuan yg berlaku.Jika ada disatu OPD terdapat/terjadi perbedaan dalam pemberlakuan pemberian upah kepada para tenaga honorer dan tidak sesuai dengan keputusan Gubernur tentang standarisasi tersebut diatas, disarankan hal ini segera untuk disikapi secepatnya oleh pimpinan OPD maupun evaluasi oleh auditor internal pemerintah daerah dalam hal ini melalui Bawasda Provinsi. * Sahri.