FOTO : JURNAL KALTARA / ISTIMEWA

- Mulai Dari Terhentinya Bantuan Program PKH, hingga tak berfungsinya kartu BPJS 

TANJUNG SELOR - Cerita indah pemerintah untuk membangun wilayah perbatasan di Kalimantan Utara, sangat tidak berbanding lurus, terutama sekali soal  perhatian terhadap warga yang tidak mampu alias miskin atau sangat miskin nya.

Contoh untuk bantuan program keluarga harapan (PKH) kepada masyarakat kelompok desa Sumantipal, kelompok desa, Sumentobol, kecamatan Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Beragamnya besaran bantuan langsung tunai (BLT) diterima kepada penerima program  keluarga harapan itu terungkap saat berlangsungnya agenda Reses, Karel Sompoton, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, disana beberapa waktu yang lalu.

Menurut Karel, selain banyak sudah warga yang menerima bantuan tersebut, bantuan yang diterima juga sangat beragam, mulai dari Rp 1 juta perbulan, Rp 200 ribu  hingga Rp 100 ribu.

Selain PKH, kartu BPJS masyarakat juga bermasalah, karena bila digunakan oleh warga yang rujuk ke Puskesmas dan RSUD kartu BPJS Itu tak memiliki NIK yang jelas, sehingga pihak Puskesmas dan RSUD tak bisa melayani. 

"Saya minta pemerintah harus menelusuri sekaligus menyelesaikan persoalan BPJS warga perbatasan ini, " tutup Karel Sompoton. * Sahri.