FOTO : JURNAL KALTARA / ISTIMEWA

TANJUNG SELOR - Himbauan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri  Keuangan Sri Mulyani Indrawati, agar Pemkab dan Pemprov bisa merealokasikan  anggaran nya, untuk rumah sakit-rumah sakit  
atau sesuai standar kemampuannya menangani isu covid corona virus disease 2019 dan juga kampanye pencegahan.

"Sebagai wakil masyarakat oleh Partai Demokrat kita sudah dilatih untuk bersikap Selalu Peduli dan memberi solusi bagi rakyat, ajakan ini sudah menjadi bagian dari diri apalagi sebagai Wakil Rakyat . Secara pribadi dan anggota lembaga Legislatif sudah pasti mendukung kebijakan atau himbauan Pemerintah Pusat melalui Kemendagri dan Menketersebut.Dan berharap kepada Pemprov Kaltara segera menindaklanjutinya dgn sebaik-baiknya dan tetap mengacu kepada aturan yang berlaku, " tegas Hendri Tuwi, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara sekaligus anggota badan anggaran kepada media ini melalui pesan WhatsAPP.

Selain itu, harus segera dilakukan tindakan antisipasi secara komprehensiv oleh Pemprov bersama 5 kab/kota yang ada.

"Seperti hari ini, saya apresiasi kepada Pemkab Malinau. Kebetulan hari ini saya ada perjalanan dari dari Kab Nunukan - Tarakan - Malinau. Tadi saya perhatikan di bandara Nununukan dan Tarakan tidak ada kegiatan atau tindakan pemeriksaan di pintu kedatangan. Sementara di bandara R.A Besing dan Pelabuhan Malinau Speedboat Malinau ada petugas dari gabungan dinas melakukan pemeriksaan kepada para penumpang di pintu kedatangan, " uja Hendri Tuwi 

Misalnya ada, gabungan petugas dari Kesehatan, perhunungan dan yang lainnya.. mengadakan pemeriksaan suhu badan,  meyarankan pencucian tangan / tubuh pada washtafel khusus baru disediakan,  kemudian menggunakan cairan antisepitic yang sudah disediakan petugas.
 
Semoga dengan upaya dan tindakan pencegahan yang seperti yang dilakukan ini dapat bermanfaat banyak guna memenimalisir penyebaran virus Corona di wilayah Kab. Malinau dan sekitarnya.

Sementara itu,, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat telah mengeluarkan dua peraturan terkait pemerintah daerah untuk menangkal virus corona. Dua peraturan itu yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020.

Dalam aturan itu, Tito mengatakan intinya pemerintah daerah bisa melakukan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Yang intinya adalah negara dapat melaksanakan revisi, realokasi APBD dengan fokus untuk meningkatkan kapasitas di bidang kesehatan baik dalam rangka peningkatan kapasitas rumah sakit-rumah sakit atau sesuai standar kemampuannya menangani isu covid corona virus disease 2019 dan juga kampanye pencegahan. * Sahri.