FOTO : JURNAL KALTARA / ISTIMEWA

MALINAU = Ratusan Kepala Keluarga (KK) warga masyarakat masih menempati eks Hak Pengasaan Hutan (HPH) milik PT Inhutani 1 Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

Sejak beroperasi di Tanjung Lapang Malinau lebih kurang tahun 1965 silam, sejak itu pula warga mulai membangun rumah tinggal diareal itu, puncaknya pada saat PT Inhutani tak lagi beroperasi di Malinau pada tahun 2010 silam, perumahan masyarakat terus tumbuh disana.

Tidak hanya perumahan warga, saat ini di HPH tersebut juga sudah dibangun rumah ibadah dan gedung sekolah. Termasuk beberapa fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) juga mulai tampak diareal itu.

Hasil pantauan media ini, banyak masyarakat yang menginginkan eks HPH ifu dikeluarkan dari HPH yang saat ini masih dikuasai PT Inhutani.

"Kami tidak mungkin kemana-mana lagi hanya disini lah kami bisa tinggal, dan kami ini sudah generasi ketiga yang berdomisili diareal yang katanya milik Inhitani, " ucap salah satu warga dengan nada memelas..

Mencermati ungkapan warga yanh sudah tak berdaya itu, seharusnya pemerintah harus hadir membela kepentingan masyarakat nya. Agar mereka yang sudah membangun rumah permanen di eks HPH Inhutani tersebut memiliki kepastian hukum yang jelas. * Sahri.