FOTO : JURNAL KALTARA / ISTIMEWA

- Meminta Segera Ada Klarifikasi Dari Pihak Terkait

TANJUNG SELOR - Anggota DPR RI, asal daerah  pemilihan Provinsi Kalimantan Utara, Dedi Yevry Hanteru Sitorus, melalui media ini mempertanyakan, kepada pihak yang berkepentingan soal APD (Alat Pelindung Diri) yang didistribusikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi, terutama di Kalimantan Utara, untuk dipergunakan mengecek kesehatan pasien yang diduga mengidap penyakit yang disebabkan oleh Corona Virus atau Covid - 19.

Menurutnya, pada hari Minggu (22/3/2020) malam yang lalu, Dedi sapaan akrabnya mendapat informasi dari Tim Gugus Tugas Covid-19 bahwa APD dan bantuan lainnya telah siap didistribusikan ke daerah. Sebagian besarnya, APD itu adalah yang dijemput langsung oleh pesawat Hercules milik TNI dan sebagian lain dari hasil pembatalan ekspor ke Korea selatan. 

Dedi menambahkan, bahwa sesuai Informasi yang ia terima adalah Kalimantan Utara mendapat jatah sekitar 2000 set APD yang sangat diperlukan oleh tenaga medis sebagai ujung tombak penanganan korban Covid-19. 

"Informasi ketersediaan APD itu langsung saya sampaikan kepada Gubernur Kaltara melalui pesan WA. Informasi yang diunggah oleh Pemprov sama dengan capture dokumen yang saya dapat dari sumber di BNPB, " tutur Dedi Sitorus lagi.

Namun pada pagi hari, Dedi Sitorus mengaku kaget sekali melihat brosur digital yang tersebar di media sosial tentang distribusi APD oleh Pemprov Kaltara.

"Setelah saya hitung, jumlah APD yang disebarkan oleh Gugus Tugas Provinsi hanya berjumlah 66 set! Saya sudah mencoba langsung mengklarifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, tetapi yang bersangkutan hanya membaca WA tanpa melakukan klarifikasi maupun konfirmasi, " ungkap nya.

Yang menjadi pertanyaan, imbuh Dedi,  dan ini penting bagi masyarakat Kaltara adalah :

1. Mengapa ada perbedaan angka antara yang dikirimkan oleh BNPB Pusat dengan yang kemudian didistribusikan ke Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara. Apakah informasi yg datang dari BNPB Pusat dan informasi yang diunggah oleh Pemprov itu bukan angka sebenarnya? Apakah tidak benar BNPB Pusat mengirimkan 2000 set APD??

2. Jika benar bahwa APD yang diterima oleh Pemprov Kaltara adalah 2000 set, mengapa yang didistribusikan hanya sebanyak 66 set? Dasar dan kriterianya apa? Apakah sudah dipertimbangkan dengan baik? Mengapa begitu jauh selisihnya antara yg diterima dan yg didistribusikan?

3. Apakah distribusi APD ini adalah tahap awal dan akan disusul dengan pengiriman berikutnya ke daerah. Kalau benar begitu, kapan dan bagaimana skedulnya agar para Satgas dan tenaga medis di daerah bisa membuat perencanaan! Informasi ini harus jelas agar tidak menimbulkan syak wasangka yang akan merugikan Pemprov sendiri!!

4. Khusus Kabupaten Malinau, saya mempertanyakan minimnya distribusi APD (hanya 3 set) dan tidak adanya “baju cover all” yang sangat dibutuhkan untuk penanganan korban kritis diruang isolasi. Padahal setahu saya RSUD Malinau adalah tumpuan warga di daerah Kabudaya dan KTT mengingat jaraknya yang dekat dibanding ke Nunukan atau Tarakan! Pada saat yang sama Kabupaten Tana Tidung justru mendapatkan 10 set pelindung cover all! Ada apa, mengapa terjadi diskriminasi??

4. Perlu diingat bahwa Kaltara itu merupakan daerah perbatasan yg telah dikepung oleh wabah corona (Sabah, Philipina, Taiwan, bahkan China). Daerah ini sangat rentan karena begitu banyak pintu masuk darat, laut dan udara. Belum lagi dengan begitu tersebarnya penduduk di perbatasan dan menumpuknya penduduk di Tarakan dan Nunukan, dengan fasilitas kesehatan pendukung utk melawan wabah sangat terbatas!

5. Saya berharap Pemprov Kaltara segera mengklarifikasi informasi tentang distribusi APD yang sangat dibutuhkan oleh tenaga medis di daerah! Kalau mereka tertular, siapa yg akan merawat para korban? Ingat, kita tidak mungkin berharap ada bantuan tenaga medis dari luar daerah!

"Mohon klarifikasinya secara terang benderang dan segera!!, " Tutupnya.

Oleh Dedi Yefry Hanteru Sitorus
(Deddy Sitorus)
Anggota DPR RI 
Fraksi PDI PERJUANGAN

Editor : Sahriansyah.