FOTO : JURNAL KALTARA / ISTIMEWA

- Masa Pakai Gedung PKK Untuk Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Kaltara Juga Sudah Berakhir

TANJUNG SELOR - Beberapa aset milik Pemkab Bulungan yang statusnya pinjam pakai oleh Pemprov Kalimantan Utara, didesak untuk segera dikembalikan, diantaranya gedung PKK yang digunakan sebagai sekretariat DPRD Provinsi, rumah jabatan Bupati dijalan Enggang Tanjung Selor, rumah jabatan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bulungan, termasuk eks bangunan terminal di Kilometer dua Desa Jelarai.

Kesepakatan agar seluruh aset yang sudah berakhir masa peminjaman nya, dikembalikan itu sesuai hasil  rapat antara Komisi II DPRD Kabupaten Bulungan dengan Bagian Aset Sekretariat Kabupaten, Rabu, 27/5/2020.

"Sesuai penuturan bagian aset rumah jabatanp Bupati Bulungan status peminjaman nya kepadap Pj Gubernur Kaltara, yangp sebelumnya direhab oleh Pemkab dan disiapkan meibeller baru senilai Rp 3 Milyar melalui anggaran Kabupaten Bulungan, " tegas Markus Juk.

Selain itu, hasil keputusan rapat Komisi II dan bagian asset, yang disampaikan ke Pemkab Bulungan agar rumah jabatan Bupati tersebut dikembalikan,  berikut Meubeller yang baru mengingat Meubeller yang digunakan sudah lama digunakan.

"Kalau 7 tahun lalu Meubeller nya seharga Rp 3 Milyar , saat ini mungkin nilainya sudah mencapai 6 atau 7 milyar,   dan itu harus diganti dengan Meubeller baru, " kata Markus.

Sementara, untuk gedung PKK Kabupaten Bulungan, status pinjam pakainya juga sudah berakhir. Karenanya Komisi II mendesak pinjam pakai nya tidak diperpanjang lagi, mengingat sampai saat ini PKK juga tak memiliki gedung sendiri.

"Masa selama 7 tahun PKK tak punya gedung, wajar bila mereka mempertanyakan gedung nya, " tukas Markus.

Selain sejumlah aset yang dipinjampakaikan kepada Pemprov Kaltara, Komisi II juga minta kepada bagian aset memperhatikan sejumlah asrama Mahasiswa yang tersebar dibeberapa daerah seperti asrama Mahasiswa di Jogjakarta, Malang, Samarinda dan lain nya. *

Reporter : Awi.
Editor.     : Sahri.