FOTO : JURNAL KALTARA / ISTIMEWA

SAMARINDA - Jurnalkaltara.com - Sejumlah Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mempersoalkan dana kompensasi Rp 285 miliar yang dibayarkankan PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai pengganti atau kompensasi Pemkab Kaltim mencabut gugatan Arbitrase Internasional Singapore. Namun, anehnya dana kompensasi itu tidak dibayarkan oleh KPC.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Eddy Kurniawan mengatakan bahwa sangat wajar apabila pihak DPRD Kaltim mempertanyakan kelanjutan pembayaran KPC, karena sebelumnya sudah berjanji untuk menyanggupinya jika gugatan benar-benar telah dicabut. Bahkan, informasinya bahwa gugatan sudah dicabut namun KPC tidak ada itikad baik untuk membayarnya. Dana kompensasi Rp 285 miliar itu mencuat setelah Kaltim terus menuntut divestasi saham untuk KPC.

Menurutnya, dana kompensasi itu cukup penting bagi masyarakat Kaltim, karena cukup signifikan untuk membantu membiayai pembangunan di Kaltim.

"Nah itu kami mau pertanyakan ke Pemprov, kok dana sebesar itu tidak ditindaklanjuti. Padahal kalau masuk dalam pendapatan daerah, sudah berapa jalan dan jembatan yang bisa kita bangun dengan anggaran tersebut, tutur Eddy.

Sebelumnya, Pemda Kaltim melayangkan tuntutan ke Arbitrase Internasional di Singapura karena dianggap KPC melakukan kesalahan. Namun, ada perjanjian jika Pemda Kaltim mencabut gugatan maka KPC akan membayarkan dana kompensasi sekitar Rp 285 miliar.

"Perjanjian pun disepakati dan ditandatangani saat itu Gubernurnya adalah Yurnalis Ngayoh. Namun lagi-lagi hal itu tidak ditepati KPC, realisasinya nihil," tuturnya.

Dana Kompensasi dari KPC ibarat hanya omong kosong, sejak berganti pemimpin daerah, dari Gubernur Yurnalis Ngayoh, menjadi Awang Faroeq Ishak. Seolah-olah dana kompensasi yang dijanjikan tidak kunjung cair-cair juga. Padahal, jika dana itu dicairkan maka APBD Kaltim bisa bertambah untuk pembiayaan pembangunan seperti pembangunan jalan, menambah Puskesmas atau sektor kesehatan hingga pendidikan.

Reporter: Abadi Laisa