TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Prov. Kaltara melakukan pertemuan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Rapat yang digelar pada hari Kamis (27/06) ini dihadiri langsung oleh ketua DPRD Prov. Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, ST, mitra OPD terkait, PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) Prov. Kaltara, SKALA, serta yayasan Faqih Hasan Center.

Dipimpin oleh anggota Pansus III, bapak Ruslan serta didampingi anggota pansus lainnya, agenda yang dilakukan pada pertemuan ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai isi Rancangan Peraturan Daerah dengan mitra OPD terkait.

Adapun salah satu isi dari ranperda ini adalah memuat tentang hak penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan, dalam hal lalu lintas, sosial, pendidikan serta perlindungan hukum.

Penyusunan Ranperda yang merupakan inisiasi dari DPRD ini akan dibahas lebih lanjut dan intens, dengan harapan agar dapat segera menjadi Perda, mengingat Ranperda ini cukup penting, sehingga diharapkan para penyandang disabilitas memiliki payung hukum dan mendapatkan Hak serta perlindungan yang setara di Lingkungan masyarakat.(hms/jk/kjs).

TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke – 18 Masa Persidangan II Tahun 2024 dengan agenda Persetujuan Bersama Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Rapat yang dilaksanakan pada hari Selasa (25/06) dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Kaltara Andi Hamzah. Dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, Dr. (H.C.) H. Zainal A Paliwang, M.Hum, rapat yang digelar di ruang rapat DPRD Prov. Kaltara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah beserta pejabat administrator, serta Forkopimda.

Rapat pada hari ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD Prov. Kaltara.

H. Mohammad Pandi, SH., M.AP selaku sekretaris Badan Anggaran DPRD Prov. Kaltara menyampaikan laporan Badan Anggaran Ranperda pertanggungjawaban APBD Tahun 2023.

Dalam penyampaiannya, beliau menyampaikan beberapa catatan strategis diantaranya yaitu DPRD sangat mengapresiasi atas pencapaian pemerintah dalam mencapai opini WTP selama 10 kali berturut-turut, dengan beberapa catatan rekomendasi. Untuk itu DPRD berharap Pemprov dapat segera menyelesaikan tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Terhadap realisasi pelaksanaan APBD Tahun 2023, DPRD sangat mengapresiasi kegigihan pemerintah hingga mencapai capaian melebihi target sebesar 102,51%. Dengan pencapaian ini diharapkan Pemprov Kaltara dapat lebih semangat dalam menggali potensi yang ada di Prov. Kaltara.

Kemudian dalam hal pos belanja daerah, masih belum optimal di realisasikan yang hanya sebesar 92,32%. Untuk itu diharapkan kepada Pemprov Kaltara agar terus dapat meningkatkan realisasi, sehingga dapat mencapai sasaran target dari masing-masing organisasi.

Realisasi pendapatan daerah yang mengalami SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) untuk itu diharapkan kepada Pemprov Kaltara untuk dapat mengoptimalkan belanja daerah sehingga mencapai sasaran dari target organisasi.

Usai melakukan penandatangan nota persetujuan bersama Pimpinan DPRD, Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C.) H. Zainal A Paliwang, M.Hum dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada DPRD atas apresiasi dan masukan dan catatan dalam pengelolaan keuangan dan melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 yang telah diajukan oleh pemerintah. Ia mengucapkan terimakasih kepada DPRD yang telah menerima untuk memrekomendasi terhadap anggaran 2023.(hms/jk/kjs)

TANJUNG SELOR – Fraksi-fraksi DPRD Prov. Kaltara menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna Ke – 16 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Masa Persidanan II Tahun 2024, Rabu (19/06/24).

Pada Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua Andi Hamzah dan dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Prov. Kaltara Pollymaart Sijabat, SKM.,M.A.P dan Para Perwakilan OPD.

Sebanyak 6 Fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan Pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran (TA) 2023.

Penyampaian Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Kaltara diawali oleh Fraksi Partai PDI-P disampaikan oleh Yakup Palung, dilanjutkan Fraksi Hanura oleh Tamara Moriska, SH, kemudian Fraksi Gerindra oleh Yancong, S.Pi, Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh Anto, Pandangan umum Fraksi Demokrat disampaikan oleh Hendri Tuwi, SE., M.Si, diakhiri penyampaian Fraksi Amanat Nasional Bintang Kebangsaan oleh Supaad Harianto, SE.

Mengawali pandangan umumnya Fraksi-fraksi DPRD Prov. Kaltara memberikan apresiasi atas capaian Provinsi Kalimantan Utara yang meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2014 hingga yang baru diraih untuk Tahun 2023 oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan harapan atas predikat tersebut tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan menjadi lebih baik lagi untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang harus terus dilakukan.

Kemudian beberapa poin penting dari penyampaian fraksi-fraksi menyoroti terkait bidang infrastruktur/ pembangunan daerah, bidang Pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang kesejahteraan rakyat.

Adapun keseluruhan fraksi memberikan pendapat secara umum bahwa seluruh fraksi menyetujui Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 ini dan berharap agar dapat segera ditindaklanjuti.

Setelah penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi, untuk selanjutnya pihak pemerintah untuk memberikan jawaban dari Pandangan umum dimaksud yang akan disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya.(hms/jk/kjs)