TANJUNG SELOR – DPRD dan Pemkab Bulungan telah menandatangani kesepakatan untuk membuat Ranperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ini menandai penyelesaian Raperda dalam waktu yang tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wakil Ketua DPRD Bulungan, H Hamka S IP MH mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada TAPD Pemkab bersama tim Pansus DPRD atas kerja keras dan sumbangan pemikiran konstruktif dalam membuat Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023.

Ia menyampaikan bahwa saran dan masukan dari fraksi-fraksi dalam pandangan akhir mereka adalah hal penting yang bisa membantu dalam pelaksanaan pembangunan dan anggaran di Bulungan tahun 2024 berjalan dengan baik.

Ada beberapa saran dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Bulungan yang dianggap penting, Salah satu di antaranya adalah saran terkait layanan kesehatan. Untuk itu ditegaskan bahwa Pemda Bulungan akan menindaklanjuti saran dan masukan tersebut, termasuk terkait dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bulungan dan penataan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Mengingat bahwa dalam pelaksanaan APBD 2024, perangkat daerah harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun sebelumnya.

Dienekankan nya bahwa perangkat daerah diharapkan untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana (Sarpras) perkantoran, termasuk alat tulis kantor (ATK), dengan bertahap beralih ke dokumen digital. Selain itu, perangkat daerah yang menangani stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi juga dapat mempertajam rincian belanja agar lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini sangat penting karena akan menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Sementara itu, dalam sambutan nya Bupati meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bulungan untuk segera mengambil langkah-langkah percepatan penyelesaian dokumen dalam rangka pelaksanaan evaluasi Raperda oleh Gubernur untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Perda. Perda ini akan menjadi acuan untuk pembahasan APBD perubahan tahun 2024 dan penyusunan APBD tahun 2025. Menurut aturan, APBD perubahan tahun 2024 harus menyelesaikan terlebih dahulu Raperda tentang Pertanggunngjawab APBD 2023 serta memperhatikan hasil audit BPK sebelum dijalankan.

Pemda Bulungan berharap dengan dibuatnya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, akan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan dan anggaran di Bulungan ke depan. Dalam rangka menjaga kondusifitas pelaksanaan APBD, Bupati menyampaikan bahwa Pemda Bulungan akan terus menjaga koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah serta dengan DPRD Bulungan. Dengan kerjasama dan komunikasi yang baik, diharapkan pembangunan di Bulungan dapat berjalan berkelanjutan dan berkesinambungan. *jk/kjs.

TANJUNG SELOR – Menjelang pelantikan anggota DPRD Bulungan terpilih masa bakti keanggotaan tahun  2024 – 2029 yang diperkirakan pada tanggal 12 Agustus mendatang, Sekretariat Dewan terus melakukan persiapan-persiapan.

“Yang pertama kita siapkan terkait administrasi, persiapan dilakukan bersama tim internal sekretariat dewan, ” kata Chass Darmawan, Sekretaris DPRD Bulungan, kepada media ini melalui telpon WhatsAPP, Sabtu, 29/6/2024.

Termasuk membantu anggota DPRD terpilih untuk persiapan lain nya.

“Dalam hal ini kami juga masih menunggu surat resminya, tapi saat ini sudah ada gambaran-gambaran apa saja yang dibutuhkan untuk kelengkapan nya, ” ujar Chass.

Yang pasti setiap anggota sudah wajib untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk persyaratan yang lain bisa disiapkan atau dilengkapi sambil berjalan.

“Seperti nya untuk LHKPN ini juga sudah disiapkan oleh seluruh anggota, ” tambah Chass Darmawan.

Menyinggung soal Reses, ia mengatakan akan dilaksanakan oleh anggota baru, dan anggaran untuk itu akan disiapkan melalui APBD Perubahan tahun anggaran 2024. * jk/kjs.

TANJUNG SELOR – Setelah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2023, DPRD Bulungan menegaskan agar kegiatan yang belum tuntas bisa dituntaskan sesuai progres yang telah ditetapkan.

“Harapan kita pekerjaan yang belum selesai tahapan nya bisa menjadi atensi untuk kelanjutan nya, ” kata H Hamka S IP MH Wakil Ketua DPRD Bulungan kepada media ini, Kamis, 27/6/2024.

Antara lain lanjutnya, jalan Tanjung Palas – Salimbatu, dari SP 7 menuju Klubir, SP 5 menuju Tanjung Palas Utara.

Bila seluruh ruas jalan ini fungsional, otomatis dapat memacu pergerakan ekonomi masyarakat.

Harapan lain nya agar penuntasan beberapa.ruas jalan di Bulungan, terutama ruas jalan yang panjang dan memiliki tingkat kerusakan yang parah, tentunya pihak Pemprov Kaltara juga diharapkan harus turut memperhatikan. Mengingat saat ini anggaran Bulungan masih sangat terbatas.

“Bagaimanapun kita tetap berharap Bankeu dari Pemprov untuk membantu sektor pembangunan infrastruktur jalan di Bulungan, ” tutup H Hamka. * jk/kjs