Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Akses Warga Krayan Barat Dan Selatan ke Krayan Induk Nyaris Lumpuh

Published

on

Ruas jalan dari Kecamatan Krayan Barat Dan Krayan Selatan menuju Krayan Induk Rusak Parah.

– Jalan Provinsi Sepanjang 30 KM Rusak Parah

KRAYAN – Akses masyarakat beberapa desa didua kecamatan yakni kecamatan Krayan Barat dan kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, saat ini nyaris lumpuh, dikarenakan ruas jalan sepanjang 30 KM menuju kecamatan Krayan induk dalam kondisi rusak parah dan beberapa jembatan daruratnya juga dalam kondisi ambruk.

Perihal kerusakan jalan tersebut, disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Yacob Palung, keredaksi media ini melalui pesan WhatsApp, beberapa waktu yang lalu.

“Masyarakat yang melintasi jalan ini harus berjuang keras, agar bisa lolos menuju Krayan induk ataupun sebalik nya, ” tegas Yacob Palung.

Ia juga menambahkan, status jalan rusak tersebut merupakan jalan Provinsi Kalimantan Utara.

Karenanya ia berharap, pada tahun anggaran 2021 mendatang perbaikan akses jalan ini bisa menjadi prioritas untuk dianggarkan.

“Terkait kerusakan jalan tersebut akan dimasuk kan dalam laporan Reses dewan, agar nantinya bisa masuk dalam pokok-pokok pikiran dewan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah provinsi, ” imbuh Yacob Palung lagi.

Ditengah masih mewabahnya Pandemi Covid – 19 seperti sekarang, sangat berpengaruh terhadap perekonomian warga Krayan, terutama sekali dengan adanya kerusakan jalan demikian yang notabene terbilang sangat parah.

Walaupun ada barang kebutuhan pokok masyarakat yang terangkut dari Krayan induk, namun harganya sudah hampir tak bisa terjangkau oleh masyarakat.

Ditambah dengan lockdown nya perbatasan Indonesia – Malaysia sekarang. Tentu pasokan barang yang selama ini lancar saja menjadi terhambat.

Oleh sebab itu, pihak nya berharap ada perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terhadap warga Krayan, baik menyangkut kemudahan mendapatkan sembako murah maupun perbaikan infrastruktur jalan yang ada disana. *

Reporter : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Soal Wacana Pansus PT KPUC, Fraksi Hanura Kaltara Masih Menunggu Hasil Uji Lab

Published

on

Elia Dj Anggota Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), masih menunggu hasil uji Laboratorium terkait jebolnya limbah tambang batu bara milik PT Kayan Putera Utama Coal (KPUC) di Sungai Tuyak, Sengayan, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau.

Apakah Fraksi Hanura mendukung terbentuknya Pansus atau tidak semuanya tergantung hasil uji laboratorium, terkait limbah itu.

“Soal wacana pembentukan Pansus pada prinsipnya kami dari Fraksi Hanura masih menunggu hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah tekhnis yang membidangi, ” terang Elia Dj dari Fraksi Hanura, kemarin.

Menyinggung soal Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar beberapa waktu lalu, dihadiri oleh Komisi I dan Komisi III DPRD Kaltara, arahnya hanya ingin mengetahui kronologis kejadian saja.

“Kendati memang kita akui saat RDP memang ada muncul wacana dari beberapa teman anggota yang mengingin kan dibentuk nya Pansus, ” ujar Elia Dj.

Soal apakah benar-benar sudah mencemari atau masih masih dalam ambang batas normal tentu tak ada masalah.

“Artinya apapun namanya limbah tersebut kalau masih pada batas toleransi tidak ada masalah, ” imbuh Elia Dj.

Apalagi yang nama nya perusahaan tentu ada memiliki Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) sendiri. Yang tingkat keamanan nya tidak perlu dipertanya kan lagi.

Sesuai hasil RDP, Elia menambahkan, sesuai data pada risalah rapat ada 6 item yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau.

“Betul ada sedikit terjadi kebocoran tanggul dan itu juga sudah ditangani sebagaimana mestinya, ” ujarnya. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Komisi III DPRD Kaltara Sesalkan Ketidakhadiran PT KPUC Saat RDP

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

–  Untuk menbahas langkah perusahaan paska kebocoran penampung limbah tambang di Loreh Kabupaten Malinau

TANJUNG SELOR – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Albertus SM Baya ST, sangat menyayangkan ketidakhadiran manajemen PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) saat digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyangkut kebocoran penampungan limbah tambang perusahaan itu, di Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, beberapa waktu lalu.

Dimana akibat kebocoran penampungan limbah di Sungai Tuyak, anak sungai Sengayan, yang alirannya diduga mengalir ke Sungai Malinau hingga ke Sungai Sesayap.

“Yang kita sayang kan ketidak hadiran manajemen PT KPUC nya, padahal keterangan dari mereka sangat penting terutama apa langkah jangka pendek yang akan diambil oleh mereka khususnya untuk memperbaiki ekosistem alam yang terganggu akibat itu, ” terang Albertus SM Baya Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara kepada media ini kemarin.

Apalagi aliran sungai dimaksud merupakan sumber mata pencaharian masyarakat, khususnya masyarakat nelayan di Kabupaten Malinau.

Sebenarnya hal inilah yang perlu ditekan kan kepada manajemen PT KPUC, supaya ada kejelasan tahapan yang dilakukan seperti apa.

Ini lah yang sangat disayangkan oleh Komisi III atas ketidakhadiran manajemen perusahaan dalam RDP itu.

Karena itu, banyak anggota komisi III dan Komisi I menyarankan, agar DPRD secara kelembagaan mengambil langkah membentuk Pansus terhadap kejadian kebocoran penampungan limbah perusahaan.

Guna meneliti, mempelajari sekaligus mengevaluasi melihat kejadian yang sebenarnya terjadi. Supaya kedepan hal demikian tidak terulang lagi dimasa-masa yang akan datang. Agar nantinya tanggul penampung limbah benar-benar safety mengjngat keberadaan nya langsung berhadapan dengan aliran sungai yang menjadi sarana vital masyarakat untuk mencari sumber penghidupan nya.

Yang tidak kalah penting lagi lanjut Albert, bagaimana tindakan atau langkah konkret yang akan diambil oleh manajemen perusahaan terhadap konswkwensi yang diambil menyangkut masyarakat yang terdampak.

“Walau pun secara administrasi semua masih berproses namun harapan kita bagaimana perhatian terhadap masyarakat. Walau pun pihak perusahaan sudah menyatakan akan bertanggungjawab, ” tukas Albertus lagi.

Misalnya bentuk tanggungjawab seperti kembali menabur benih ikan disepanjang aliran sungai.

Kendati demikian semuanya masih menunggu hasil uji sampel apakah sungai yang tercemar sudah netral kembali.

“Artinya sejauhmana pencemaran juga perlu penetian lebih lanjut Mudahan dalam waktu dekat hasil uji itu sudah bisa diketahui, ” kata Albertus SM Baya ST. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Tak Hadiri RDP, Komisi I DPRD Kaltara Wacanakan Bentuk Pansus

Published

on

Fendry Alpius, ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

– Terkait jebolnya tanggul limbah tambang batu bara milik PT KPUC di Loreh Kecamatan Malinau Selatan

TANJUNG SELOR – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Fendry Alpius, kemarin, menyebut, pihaknya tengah merencanakan kembali melakukan rapat internal bersama Komisi III terkait wacana bergulirnya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) limbah tambang batu bara milik PT KPUC yang jebol di Sungai Tuyak Long Loreh, Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau beberapa waktu lalu.

“Nantinya kita akan diskusikan langkah apa yang akan diambil, ” ujarnya.

Diketahui, wacana Pembentukan Pansus ini kian deras bergulir, lantaran saat digelarnya RDP pihak manajemen PT KPUC tak menghadiri undangan rapat pembahasan yang dilayangkan oleh dewan.

Untuk pansus ini lanjut Fendry, beberapa anggota dewan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihelat di Tarakan dua hari lalu mengingin kan Pansus tersebut harus terbentuk, dimana RDP ini juga dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tekhnis, baik dari Pemprov Kaltara maupun dari Pemkab Malinau sendiri.

“Untuk memuluskan rencana membentuk Pansus, tentu nya ada langkah dan strategi khusus agar bisa berjalan mulus sesuai harapan, ” kata Fendry Alpius.

Intinya kita berharap untuk membentuk Pansus dimaksud ada Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh unsur pimpinan DPRD.

Menyoal 6;butir Rekomendasi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manajemen PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) yang sudah dikeluarkan oleh Pemkab Malinau, Fendry mengatakan sudah bagus, dan dari pihak Komisi 1 juga ada memberikan tambahan masukan khususnya menyangkut nasib para petani dan nelayan terdampak.

“Sangat disayangkan pula pada RDP kemarin manajemen PT KPUC tak hadir, itu persoalan nya jadi tak ada yang bisa ditawarkan kepada pihak perusahaan menyangkut kewajiban yang harus diberikan kepada masyarakat, ” imbuh Fendry Alpius lagi.

Akhirnya Komisi 1 hanya bisa menggulirkan dibentuknya Pansus.

Selain Komisi 1 dan Komisi III pada RDP tersebut hadir juga Dinas ESDM serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan DLH Pemkab Malinau. *

Reporter : Sahri..

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi