Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Besok, 5 Orang Anggota DPRD PAW Kaltara Dilantik

Published

on

Gladi bersih acara pelantikan anggota DPRD PAW Kaltara.

TANJUNG SELOR – Acara pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Pengganti Antar Waktu (PAW), Senin , 28/12/2020 dilantik, pelantikan tersebut akan digelar diruang sidang DPRD di Jalan Kolonel Soetadji Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

“Besok ada 5 anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) yang akan dilantik, ” ujar Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Utara, HM Fandi SH, kepada media ini beberapa waktu yang lalu.

Insha Allah lanjutnya, pelantikan akan dilaksanakan pada pukul 13.00. Dilantik oleh ketua DPRD Provinsi, Norhayati Andries.

Masing-masing nama yang akan dilantik adalah, Hj Ainun Faridah (Partai Golkar) mengganti kan posisi saudara Syarwani yang maju sebagai calon Bupati Bulungan, Ruslan (Demokrat) menggantikan posisi saudara Najamuddin yang mundur dan maju sebagai calon Bupati Bulungan, Iskandar HS (PKB) menggantikan posisi saudara Herman yang mundur dan maju sebagai Calon Wakil Bupati KTT serta M Khoiruddin (PKS), Khusnul Yakin (Gerindra).

“Saat ini yang akan dilantik sudah melaksanakan gladi bersih, ” ujar HM Fandi. *

Reporter : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Perekonomian Anjlok, DPRD Kaltara Minta Pemerintah Kucurkan Bantuan UMKM

Published

on

Ihin Surang, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara..

TANJUNG SELOR – Ditengah lesunya perekonimian secara global, tak terkecuali di Provinsi Kalimantan Utara akibat hantaman badai Covid – 19, saat nya pemerintah mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lewat bantuan permodalan sesuai skala usaha yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha.

Sekretaris Komisi II DPRD. Kaltara, Ihin Surang,, Selasa 30/3/2021 kepada media ini mengatakan, kita semua harus berjuang jangan sampai menyerah dengan kondisi yang ada. Apalagi pemerintah pusat melalui APBN sudah berupaya membantu permodalan kepada pelaku UMKM, termasuk pelaku usaha yang ada di Kalimantan Utara.

Dalam hal ini juga Komisi II bersama pemerintah provinsi selalu bertemu membahas hal itu. Jadi program dimaksud ada dalam bentuk kredit dengan bunga rendah, ada jenis bantuan stimulan, dimana setiap pelaku UMKM mendapat bantuan sebesar Rp 2.500.000, dengan cara membuat provosal yang ditujukan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Provinsi Kalinantan Utara, nanti provosal yang diajukan akan diproses disana.

Ia juga menambahkan, bahwa untuk APBD murni juga bisa digunakan membantu pelaku UMKM dimaksud, alasan nya untuk APBD murni tersebut masih bisa dilaksanakan dengan kebijakan.

Jadi untuk APBD 2021 sebelum ditetapkan, pihak Komisi II juga sudah mengundang Disperindagkop Dan UMKM dan DInas Pengelola Keuangan Daerah (DPKAD) Provinsi Kalimantan Utara agar mendukung program Dispeindagkop dan UMKM. Khususnya melakukan sentuhan-sentuhan kepada masyarakat melalui program mereka.

Apalagi Disperindagkop dan UMKM sendiri sebenarnya sudah ada program untuk membantu UMKM. Sayang nya selama ini sentuhan dari kebijakan pimpinan daerah memberikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan nya yang kurang. Walau pun ada jumlahnya sangat sedikit sekali, tidak maksimal.

“Seyogyanya kalau bantuan UMKM dari APBN Rp 2.500.000, maka dari APBD Provinsi minimal Rp 2.000.000 perorang, ” kata Ihin Surang.

Hanya saja dalam pelaksanaan nya apa kah ini dianggarkan?, Ihin Surang, mengaku belum melihat item nya dibuku APBD. Kendati demikian Komisi II dalam waktu dekat akan kembali mencermati buku APBD, khusunya pada pos bantuan UMKM tersebut.

Harapan lain, sambungnya, anggaran yang sudah dibahas bersama seperti pos bantuan UMKM ada di DPA Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara, khususnya anggaran murni APBD Tahun Anggaran 2021 ini.

Jika ada, harus segera dilaksanakan, apalagi saat ini masyarakat kita mengalami anjloknya perekonomian. Jadi pemerintah harus secepatnya mengambil langkah-langjah strategis untuk pemulihan. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Besok, Presidium Kota Tanjung Selor Bertemu Stafsus Kemendagri

Published

on

H Achmad Djufrie SE MM Ketua Presidium Percepatan Kota Tanjung Selor Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kalimantan Utara.

– Bahas kesiapan percepatan sebagai DOB baru di Indonesia

TANJUNG SELOR – Ketua Presidium Percepatan Pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai salah satu daerah otonomi baru (DOB) baru di Indonesia, Achmad Djufrie SE MM, menjadwalkan, besok, Rabu, 31/3/2021 bertemu staf khusus (Stafsus) Kementerian Dalam Negeri bidang Keamanan dan Hukum dan Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan, di Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

“Tim percepatan dari Kementerian Dalam Negeri ini nantinya akan meninjau langsung kesiapan kota Tanjung Selor sebagai DOB baru, ” kata Achmad Djufirie, Selasa 30/3/2021.

Kita harus menyambut dengan baik, agar sejarah baru terukir kembali dibumi Benuanta.

Presidium sangat optimis, karena seluruh sarat untuk mendapat persetujuan dan dukungan dari pemerintah pusat sudah lengkap.

Mulai dari dukungan Bupati Bulungan, Gubernur Kalimantan Utara, dari DPRD Kabupaten serta DPRD Provinsi juga sudah ada, demikian pula untuk kajian akademis nya.

Tinggal secara tekhnis yang belum siap, karena nya kita berharap tim dari Kemendagri nanti langsung menunjuk berdasarkan undang-undang nomor 20 Tahun 2012 mengatakan bahwa ibukota Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan atau beribukota di Tanjung Selor.

“Harapan lain nya setelah tim Kemendagri selesai melakukan peninjauan, maka segera dibentuk kota Tanjung Selor dengan menyetujui sarat yang sudah ada. Segera melakukan evaluasi akhir seperti didaerah lain bahwa ibukota Provinsi berada di Kota Tanjung Selor tersebut, ” tegas Achmad Djufrie.

Dengan demikian nantinya juga harus disiapkan Kantor Pj Walikota dan Sekretariat DPRD Kota Tanjung Selor.

Terkait pendanaan awal, Achmad Djufrie, menegaskan lagi, harus ada perhatian dari Pemerintah Pusat untuk membantu anggaran awal melalui APBN, serta kesiapan dana sumbangan wajib dari Kabupaten Induk dan Provinsi Kalimantan Utara diawal berdirinya pemerintah kota Tanjung Selor. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Masyarakat Malinau Antusias Ikuti Sosper Perda Pelayanan Kesehatan

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Sekretaris Fraksi Partao Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

MALINAU – Acara Sosialisasi Peraturan (Sosper) Daerah, terkait Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat (Pelkesmas) di Provinsi Kalimantan Utara, diikuti antusias oleh ratusan masyarakat dari berbagai elemen yang ada di Malinau, Kabupaten Malinau.

Disela acara, Ketua Komisi 1, DPRD Provinsj Kalimantan Utara, Fenry Alpius SE M Si, kepada Wartawan menjelaskan, bahwa Perda Provinsi Kalimantan Utara, Nomor 2 Tahun 2017, tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, merupakan payung hukum bagi selurub warga maupun petugas Kesehatan, sebagai pelaksana Perda itu sendiri.

Masyarakat Malinau dengan tekun menyimak, pemaparan Perda Nomor 2 Tahun 2017, oleh Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Fenry Alpius SE M Si.

“Perda ini sudah lama, baru disosialisasikan era keanggotaan dewan yang sekarang, ” kata Fenry, Senin Malam, 29/3/2021.

Kenapa harus disosialisasikan, lanjutnya politisi Partai Golkar tersebut, karena agar masyarakat mengetahui dengan jelas, bahwa Pemerintah dan DPRD Kalimantan utara telah membuat Perda untuk melindungi kepentingan rakyat secara luas di Kaltara, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan kesehatan yang baik dan maksimal itu, wajib diberikan oleh negara dan pemerintah. Salah satu kebutuhan dasar pelayanan yang berbasis kerakyatan dan Kemanusian.

“Kalau kita mengacu kepada draf Perda jtu, seluruh masyarakat dari semua starata harus mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan dengan baik. Apakah itu dirumah sakit swasta, maupun rumah sakit milik pemerintah, ” tandas Fenry lagi.

Oleh sebab itu, Fenry yang juga Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Utara, ini menghimbau kepada seluruh peserta Sosper, memahami dan mempelajari draf Raperda tersebut.

“Kalau masih ada keraguan dan pemahaman terhadap isi Perda, silahkan berkoordinasi dengan kami, ” tutup Fenry Alpius. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi