Connect with us

Berita Kaltara

Dinas Lingkungan Hidup Kaltara Tinjau Limbah PT KPUC

Published

on

Obed Daniel Lumban Tobing PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Menyikapi jebolnya tanggul penahan air limpasan limbah tambang batu bara, milik PT KPUC di Long Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sudah menurunkan tim untuk meninjau langsung kelapangan terkait dampak yang ditimbulkan.

Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Lingkjngan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, Obed Daniel Lumban Tobing, kepada media ini diruang kerjanya, Rabu 10/2/2021.

Menurutnya, sejak dua hari lalu kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau juga sudah melaporkan kejadian tersebut, mereka juga sudah melakukan penanganan dan sesuai dengan kewenangan nya.

Melaksanakan peninjauan lapangan, serta memberikan arahan terhadap langkah yang wajib diambil oleh PT KPUC guna menangani kebocoran penampungan limbah dimaksud.

“Tentunya setelah memperbaiki tanggul ada langkah-langkah lain yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan menyangkut pencemaran sungai sebagai sumber air baku masyarakat, ” ujar Obed Daniel.

Tentu arahan lain nya yakni soal ganti rugi kepada masyarakat sesuai mekanisme dan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai pijakan atau Permen Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2014,

Selanjutnya pada tahap kedua akan dilakukan perhitungan oleh tim ahli apa saja dan berapa besaran kerugian yang wajib dibayarkan.

Sesuai aturan itu, maka nantnya pejabat setingkat eselon dua akan menunjuk siapa yang akan menghitung.

“Biasanya kita akan menggandeng ibu Dr Emy dari Universitas Mulawarman yang memang sudah biasa menghitung tentang kerugian lingkungan, ” imbuh Obed.

Diketahui, lanjut Obed Daniel, saat ini intak PDAM Malinau juga sudah menghentikan produksi air bersih nya. Jadi untuk sementara warga hanya mengandalkan air hujan saja untuk berbagai keperluan, termasuk untuk memasak makanan sehari-hari.

Kendati demikian pihak perusahaan juga pasti sudah memikirkan langkah apa yang akan diambil untuk meringankan penderitaan warga akibat dampak pencemaran limbah yang ditimbulkan.

Selain sudah menurunkan tim internal, Dinas LH Provinsi juga menyertakan tenaga ahli dari laboratorium lingkungan, serta pihak balai Gakum yang membawahi Kaltim Kaltara.

Untuk menentukan tingkat pencemaran, Obed Daniel mengaku masih menunggu hasil peninjauan tim lapangan. Namun dipastikan sudah melampaui air sungai Malinau sudah diambang baku mutu untuk layak konsumsi. *

Reporter : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bulungan

Warga Desak Revitalisasi Sungai Selor di Bulungan Kaltara

Published

on

Simon Unya Ketua RT 8 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kabupaten Bulungan.

TANJUNG SELOR – Persoalan Sedimentasi sungai Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, kian mengemuka ditengah masyarakat yang menginginkan segera ada tindakan revitalisasi dari pemerintah. Agar sungai tersebut kembali kepada fungsi semula, baik sebagai sarana aktifitas masyarakat maupun fungsinya sebagai pengendali banjir.

Menurut Simon Unya, Ketua RT 8 Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan kepada media ini, Rabu, 5/3/2021 menceritakan, sejak terjadinya pendangkalan besar-besaran di Sungai Selor dan Sungai Buaya ada terbersit kerinduan terhadap berbagai aktifitas masyarakat tempo doelu.

Dimana keberadaan sungai Selor waktu itu menjadi urat nadi perekonomian masyarakat. Khususnya masyarakat nelayan dan petani yang banyak bermukim di bantaran sungai tersebut.

“Sewaktu saya masih kecil sungai Selor kami jadikan tempat berenang, tapi saat ini hal tersebut sudah tidak bisa lagi dilakukan akibat seluruh permukaan sungai sudah tumbuh eceng gondok yang kian meluas, ” kenang Simon Unya.

Olen sebab itu ia berharap ada kepedulian pemerintah untuk melakukan revitalisasi. Agar fungsi sungai bisa kembali dimanfaatkan oleh masyarakat dengan berbagai kepentingan nya. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Mencermati Sistem Distribusi SOA di Krayan Kaltara

Published

on

Yakob Palung SH Anggota DPRD Kaltara Dari Fraksi PDIP.

TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara minta pendistribusian dan standar harga barang subsidi di Krayan, Kabupaten Nunukan diharapkan, mengacu kepada standar harga baku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

“Harga nya kalau bisa harus sama dengan harga barang dikota, alasan nya karena untuk ongkos angkut nya sudah ditanggung oleh pemerintah, ” ujar anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Yacob Palung, kepada media ini Jumat, 5/3/2021.

Contoh jangan sampai dikota harga gula Rp 17.000 sampai di Krayan harga nya sudah berubah mahal. Ini lah yang harus menjadi pemikiran semua pihak untuk menyamakan persepsi, agar kesejahteraan masyarakat di perbatasan Krayan dapat terjamin dengan baik.

“Dalam waktu dekat kita juga akan mengundang kepala Disperindagkop Provinsi Kalimantan Utara, untuk menjelaskan sistem pendistribusian dan penetapan harga jual barang subsidi di Kecamatan Krayan dan daerah perbatasan lain nya, ” ujar Yakob Palung.

Menyoal sistem koordinasi, Yakob Palung menambahkan, hendaknya distributor sebagai mitra pemerintah harus berkoordinasi dengan pihak kecamatan, maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) setempat.

“Kenapa kita menginginkan barang subsidi harus melalui Bumdes, karena menghindari penjualan diatas harga standar yang sudah ditetapkan, ” imbuh Yakob.

Dalam hal ini harapan DPRD menyangkut pendistribusian barang subsidi, seyogyanya ada keterpaduan dan keseragaman pemikiran. Supaya bisa tepat sasaran dan tidak memberatkan masyarakat sebagai objek sasaran. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Bulungan

Bupati Janji Perhatikan Perkembangan Akademi Komunitas Negeri Bulungan

Published

on

Syarwani S Pd M Si Bupati Kabupaten Bulungan.

TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Syarwani S Pd M Si, tetap fokus memperhatikan dunia pendidikan, termasuk perkembangan Akademi Komunitas Negeri Bulungan (AKNB) di Tanjung Palas.

Hal itu disampaikan Bupati saat diwawancarai media ini, menjelang beberapa pelantikan nya di Tanjung Selor oleh Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum, belum lama ini.

“Sayang juga kalau lembaga pendidikan seperti AKNB di Tanjung Palas tidak dimanfaat kan secara maksimal, ” terang Bupati Syarwani.

Menurutnya, ia tau persis bagaimana pembentukan AKNB itu, itu lah yang menjadi dasar komitmen Pemda bagaimana menghadirkan lembaga-lembaga pendidikan formal khususnya pendidikan formal dalam rangka untuk kapasitas peningkatan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bulungan.

Terlepas dari beberapa kekurangan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Bulungan tersebut. Dan pasti akan menjadj perhatian pemerintah, dimana harapan lain nya setelah status AKNB sudah dinegerikan tentu kewenangan untuk mengelola perguruan tinggi tidak berada ditangan pemerintah daerah.

Melain kan berada ditangan kelembagaan pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan.

“Inilah yang perlu kita sinkronkan kembali supaya terkait dengan kondisi AKNB menjadi bahan evaluasi kedepan supaya bisa diambil langkah-langkah perbaikan kedepan, ” kata Bupati Syarwani. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi