Connect with us

Berita Kaltara

DLH Kaltara Siap Dampingi Komisi III Tinjau Limbah Tambang PT KPUC

Published

on

Obed Daniel Lumban Tobing PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Utara (Kaltara) mengaku siap bila diminta mendampingi anggota DPRD Provinsi meninjau kebocoran penampungan limbah tambang (Tuyak) milik PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) di Long Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau.

“Prinsipnya kalau diminta mendampingi oleh Komisi III DPRD Provinsi kami siap saja, dan ini sudah pernah dilakukan saat salah satu anggota dewan atas nama Hendri Tuwi melakukan kunjungan kesalah satu perusahaan tambang batu bara di Malinau beberapa waktu yang lalu, ” terang, Obed Daniel Lumban Tobing, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, diruang kerjanya, Kamis 11/2/2021.

Pada saat melakukan pendampingan lanjut Obed, mereka diterima oleh karyawan saja, bukan top manajemen perusahan. Dimana pihak nya berkesempatan memberikan petunjuk dan arahan terkait pengamanan dan pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan.

“Untuk kolam penampungan limbah kita saat itu menyarankan agar diperkuat, ” imbuhnya.

Menyoal standar kolam penampungan limbah, menurut Obed Daniel sudah ada pedoman dan standar konstruksi.

Yang dilihat dari berapa luas bukaan serta wilayah tambang yang dikelola. Dan itu sudah pasti KTT tambang sebagai penanggungjawab seluruh operasional di tambang sudah memahami itu.

Kendati demikian secara detail Dinas Energi Sumber Daya Mineral yang tau tentang hal tersebut.

Dalam hal kolam penampungan limbah PT KPUC, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi terus memberikan arahan. Dimana bak penampung bisa dilapisi oleh alat pelapis yang kedap air, walaupun tanah diskeitar tanggul labil akan tetapi tanah disekitarnya tetap kokoh.

Menyoal masa produksi tambang yang memakan waktu lama selama kandungan deposit masih ada, seyogyanya sudah dibangun kolam permanen.

“Oleh sebab itu kami selalu intens melakukan pembinaan dan pengawasan, ” tutup Obed Daniel Lumban Tobing, *

Reporter : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bulungan

Warga Desak Revitalisasi Sungai Selor di Bulungan Kaltara

Published

on

Simon Unya Ketua RT 8 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kabupaten Bulungan.

TANJUNG SELOR – Persoalan Sedimentasi sungai Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, kian mengemuka ditengah masyarakat yang menginginkan segera ada tindakan revitalisasi dari pemerintah. Agar sungai tersebut kembali kepada fungsi semula, baik sebagai sarana aktifitas masyarakat maupun fungsinya sebagai pengendali banjir.

Menurut Simon Unya, Ketua RT 8 Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan kepada media ini, Rabu, 5/3/2021 menceritakan, sejak terjadinya pendangkalan besar-besaran di Sungai Selor dan Sungai Buaya ada terbersit kerinduan terhadap berbagai aktifitas masyarakat tempo doelu.

Dimana keberadaan sungai Selor waktu itu menjadi urat nadi perekonomian masyarakat. Khususnya masyarakat nelayan dan petani yang banyak bermukim di bantaran sungai tersebut.

“Sewaktu saya masih kecil sungai Selor kami jadikan tempat berenang, tapi saat ini hal tersebut sudah tidak bisa lagi dilakukan akibat seluruh permukaan sungai sudah tumbuh eceng gondok yang kian meluas, ” kenang Simon Unya.

Olen sebab itu ia berharap ada kepedulian pemerintah untuk melakukan revitalisasi. Agar fungsi sungai bisa kembali dimanfaatkan oleh masyarakat dengan berbagai kepentingan nya. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Mencermati Sistem Distribusi SOA di Krayan Kaltara

Published

on

Yakob Palung SH Anggota DPRD Kaltara Dari Fraksi PDIP.

TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara minta pendistribusian dan standar harga barang subsidi di Krayan, Kabupaten Nunukan diharapkan, mengacu kepada standar harga baku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

“Harga nya kalau bisa harus sama dengan harga barang dikota, alasan nya karena untuk ongkos angkut nya sudah ditanggung oleh pemerintah, ” ujar anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Yacob Palung, kepada media ini Jumat, 5/3/2021.

Contoh jangan sampai dikota harga gula Rp 17.000 sampai di Krayan harga nya sudah berubah mahal. Ini lah yang harus menjadi pemikiran semua pihak untuk menyamakan persepsi, agar kesejahteraan masyarakat di perbatasan Krayan dapat terjamin dengan baik.

“Dalam waktu dekat kita juga akan mengundang kepala Disperindagkop Provinsi Kalimantan Utara, untuk menjelaskan sistem pendistribusian dan penetapan harga jual barang subsidi di Kecamatan Krayan dan daerah perbatasan lain nya, ” ujar Yakob Palung.

Menyoal sistem koordinasi, Yakob Palung menambahkan, hendaknya distributor sebagai mitra pemerintah harus berkoordinasi dengan pihak kecamatan, maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) setempat.

“Kenapa kita menginginkan barang subsidi harus melalui Bumdes, karena menghindari penjualan diatas harga standar yang sudah ditetapkan, ” imbuh Yakob.

Dalam hal ini harapan DPRD menyangkut pendistribusian barang subsidi, seyogyanya ada keterpaduan dan keseragaman pemikiran. Supaya bisa tepat sasaran dan tidak memberatkan masyarakat sebagai objek sasaran. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Bulungan

Bupati Janji Perhatikan Perkembangan Akademi Komunitas Negeri Bulungan

Published

on

Syarwani S Pd M Si Bupati Kabupaten Bulungan.

TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Syarwani S Pd M Si, tetap fokus memperhatikan dunia pendidikan, termasuk perkembangan Akademi Komunitas Negeri Bulungan (AKNB) di Tanjung Palas.

Hal itu disampaikan Bupati saat diwawancarai media ini, menjelang beberapa pelantikan nya di Tanjung Selor oleh Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum, belum lama ini.

“Sayang juga kalau lembaga pendidikan seperti AKNB di Tanjung Palas tidak dimanfaat kan secara maksimal, ” terang Bupati Syarwani.

Menurutnya, ia tau persis bagaimana pembentukan AKNB itu, itu lah yang menjadi dasar komitmen Pemda bagaimana menghadirkan lembaga-lembaga pendidikan formal khususnya pendidikan formal dalam rangka untuk kapasitas peningkatan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bulungan.

Terlepas dari beberapa kekurangan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Bulungan tersebut. Dan pasti akan menjadj perhatian pemerintah, dimana harapan lain nya setelah status AKNB sudah dinegerikan tentu kewenangan untuk mengelola perguruan tinggi tidak berada ditangan pemerintah daerah.

Melain kan berada ditangan kelembagaan pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan.

“Inilah yang perlu kita sinkronkan kembali supaya terkait dengan kondisi AKNB menjadi bahan evaluasi kedepan supaya bisa diambil langkah-langkah perbaikan kedepan, ” kata Bupati Syarwani. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi