Connect with us

Berita Nunukan

DPRD Nunukan Terima Dokumen KUA PPAS Tahun Anggaran 2022 Dari Pemkab

Published

on

Rapat Paripurna Penyampaian dokumen KUA PPAS Tahun Anggaran 2022 dari pemerintah dipimpin langsung oleh ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa, diruang sidang dewan, Senin 6/9/2021.

NUNUKAN – Melalui sidang Paripurna ke 6 masa persidangan ke I, DPRD Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, menerima penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), APBD tahun anggaran 2022 dari Pemkab.

Rapat tersebut digelar diruang rapat dewan, dan dihadiri oleh anggota DPRD dipimpin langsung oleh ketua dewan Hj Rahma Leppa.

Turut hadir dari pemerintah, Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, berserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) lainnya dan pimpinan organisisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Nunukan.

Undangan Paripurna KUA PPAS tersebut, berdasarkan undangan nomor 122-DPRD/170, ditandatangani oleh Ketua DPRD Nunukan, Hj Rahma Leppa.

Diawal sambutan nya, Wakil Bupati Nunukan H Hanafiah, menegaskan sekaligus mengapresiasi atas diterimanya KUA PPAS tahun anggaran 2022 oleh Lembaga DPRD. Dan dukungan dari seluruh unsur pimpinan, khususnya dari ketua, Hj Rahma Leppa, dalam melaksanakan kegiatan dan seluruh program bersama-sama pemerintah.

“Puji  sukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam dimana pada hari ini semuanya bisa dapat menhadiri acara sidang Paripurna penyampaian nota pengantar kebijakan umum anggaran serta rancangan prioritas flapond anggaran sementara tahun anggaran 2022 diruang sidang DPRD ini, “ kata Wakil Bupati Nunukan, H Hanafiah, Senin 6/9/2021.

Berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan rancangan PPAS berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), dengan mengacu kepada pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“KUA PPAS ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran, “ kata H Hanafiah lagi.

Ditengah masih mewabahnya Pandemi Covid 19 saat ini, pemerintah merespon dengan mengeluarkan peraturan dan arah kebijakan baru sebagaimana termaktub dalam Permendagri nomor 27 Tahun 2021 tentang penyusunan APBD Tahun Anggaran  2022 menyebut bahwa sesuai tema RKP tahun 2022 yaitu, “Pemulihan Ekononomi dan Reformasi Struktural”.

Secara umum pula pengaruh perekonomian regional dan ekonomi domestic nasional, penyerapan anggaran pemerintah serta pembangunan infrastruktur juga berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan iklim infestasi yang kondusif.

Melihat pekembangan pandemic itu pula, pemerintah telah melakukan beberapa langkah ekstraordinary untuk melindungi masyarakat dan perekonomian, sejalan dengan ekonomi yang melambat di tahun 2021 ini.

Pemerintah Pusat telah pula melakukan kebijakan diantaranya melakukan penghematan, refocussing kegiatan serta realokasi anggaran baik ditingkat pusat maupun daerah. Dengan berbagai asumsi yang ingin dicapai di tahun 2022 oleh pemerintah tentunya mempengaruhi perkembangan ekonomi didaerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Provinsi Kalimantan Utara, tahun 2022, tema Pembangunan Kabupaten Nunukan, yaitu, “Penguatan Ekonomi Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Yang Berkelanjutan”, dengan sasaran target capian indicator makro pembangunan Kabupaten Nunukan sebagai berikut, diantaranya indek pembangunan msnusia 66,04, angka kemiskinan 6,21 %, tingkat pengangguran terbuka 4,01 %, pertumbuhan ekonomi 3,72 % dan Gini Rasio 0,282 %.

Untuk mencapai itu, perlu adanya arah kebijakan keuangan daerah yang mana merupakan aspek penting dalam rangka membiayai pelaksnaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah itu sendiri.

Sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah, yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat terselenggara dengan baik.

:Keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan nya tidak bisa dilepaskan dari factor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula, “ ujar Wakil Bupati Nunukan H Hanafiah.

Berdasarkan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, lanjutnya, beseerta kerangka pendanaan secara garis besar rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2022, antara lain, pendapatan daerah Kabupaten Nunukan, tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp 1,98 T, lebih rendah sebesar 18.09 % atau sebesar Rp 198, 64 lebih rendah jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2021 pada APBD murni sebesar Rp 1,296.

Penurunan proyeksi atas target pendapatan daerah tahun anggaran 2022 dibanding dengan pendapatan daerah yang dianggarkan pada APBD murni tahun anggaran 2021 lebih dikibatkan karena situasi global dan nasional Pandemi Covid – 19 sehingga mempengaruhi kinerja penerimaan PAD terutama target pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah.

Pada pendapatan transfer pusat asumsi untuk dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID) berdasarkan Permendagri nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan  anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 akan disajikan setelah adanya informasi resmi dari pemerintah.

Kebijakan belanja daerah harus pula mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid – 19 diberbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, Kesehatan, sosial dan ekonomi.

“Selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan, “ jelas H Hanafiah.

Untuk diketahui, belanja operasi tahun anggaran 2022 turun sebesar Rp 70,30 jika dibandingkan dengan APBD murni tahun anggaran 2021 atau sebesar Rp 829,30, penurunan operasi bersumber dari belanja barang dan jasa turun sebesar Rp 98.35 atau sebesar 39,52 %, belanja hibah turun sebesar Rp 4,86 atau 43,91% dan belanja bansos turun sebesar Rp 19,87 atau 0, 86 %.

Anggaran belanja modal yang direncanakan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 70, 501, sedangkan belanja tak terduga diproyeksikan naik sebesar 50, 7 % dari Rp 14.586.262.419 menjadi Rp 21.982.306.000.

Penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 30.486, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 3 Miliar.

“Kami berharap dapat segera dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPRD, yang selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun nota kesepakatan kebijakan umum anggaran pendapatan  dan belanja daerah kabupaten Nunukan tahun anggaran 2022, serta menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS  – APBD, dengan harapan masyarakat Nunukan dapat merasakan secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan, “ tutup H Hanafiah. *

Sumber : Humas DPRD.

Editor    : Sahri

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nunukan

September, Dijadwalkan KORMI Nunukan di Lantik

Published

on

Andi M Akbar Ketua Umum KORMI Nunukan.

NUNUKAN-Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) dipastikan segera terbentuk dan dikukuhkan di Nunukan, 18 September mendatang. Mitra baru Pemkab Nunukan di bidang olahraga ini, bakal dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum KORMI Kaltara, Dr Yansen TP MSI. Kepastian ini disampikan Asnawi, Ketua Panitia Pelantikan KORMI Nunukan.

“Sesuai informasi resmi yang kami terima melalui KORMI Kaltara, sedianya Wakil Gubernur Kaltara Dr Yansen TP MSI yang akan melantik di tanggal 18 September ini,” ungkap Asnawi.

Dia menjelaskan, agenda ini rencananya turut dihadiri langsung oleh Gubernur Kaltara Drs Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum.

Asnawi memastikan, seluruh persiapan telah dimatangkan panitia pelaksana.

“Tentu prosesi pelantikan akan dilaksanakan dengan penerapan standar protokol kesehatan ketat. Lokasi pelantikan rencananya bertempat di ruang serba guna Lantai V Kantor Bupati Nunukan,” imbuh Asnawi.

KORMI Nunukan bakal dinahkodai HbAndi M Akbar Mb Djuarzah SEb MM.

Pria yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara, bakal memimpin KORMI Nunukan dengan masa bakti 2021-2025.

Terpilihnya Andi M Akbar sebagai pimpinan KORMI tidak begitu mengejutkan. Sebab, politisi Partai Hanura ini sudah sejak lama berkecimpung di bidang olahraga. Saat ini, dirinya turut berstatus sebagai Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kaltara.

“KORMI merupakan energi baru dalam menjaga dan melestarikan olahraga rekreasi maupun tradisional. Tentu tugas ini tidak mudah. Tapi saya yakin, sinergi dengan seluruh jajaran KORMI Nunukan akan membuat tugas ini lebih ringan,” singkatnya memberi keterangan.

Terpisah, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid SE MM Phd mengatakan, dengan segera terbentuknya KORMI Nunukan, Pemkab berharap olahraga tradisional di perbatasan mendapat perhatian yang lebih ekstra.

“Olahraga tradisional merupakan bagian dari budaya masyarakat kita. KORMI harus benar-benar berperan mengembangkan dan melestarikan olahraga ini di perbatasan,” tegas bupati.

Menjelang hari pelantikan, KORMI Nunukan sedianya telah menggelar even Nunukan Mobile Competition Season I. Even ini menjadi gerak pertama KORMI dalam mendorong olahraga digital berbasis game mobile di Nunukan. Total ada 16 tim yang berpartisipsi dalam even ini.

Kabarnya, dua tim terbaik dalam turnamen tersebut, diberikan privilage khusus oleh Indonesia E-Sport Association (Kaltara) sebagai peserta seleksi, guna menghadapi persiapan Festival Olahraga Nasional Ke-VI di Palembang tahun 2022 mendatang.

Sumber : hms-kormi
Editor    : Sahri.

Continue Reading

Nunukan

DPRD Nunukan Apresiasi RPJMD Tahun 2021 – 2026 Yang Disampaikan Pemkab

Published

on

Hj Rahma Leppa Hafid Ketua DPRD Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

NUNUKAN – Ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa Hafid, menyambut baik Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026 yang telah disampaikan oleh Pemerintah beberapa waktu lalu.

“Semoga semua kegiatan yang sudah diprogramkan melalui RPJMD tersebut bisa dilaksanakan sesuai tahapan, “ kata Hj Rahma Leppa Hafid, kemarin.

Menurutnya, karena masih dalam tahap perencanaan yang baru disampaikan oleh pemerintah kedewan, pihak DPRD juga wajib untuk mempelajari serta mengevaluasi sekaligus mempelajari dan melakukan pengawasan apabila tahapan program sudah dilaksanakan.

“Sesuai fungsi dewan adalah pengawasan maka hal itu harus dilaksanakan, agar program yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat bisa segera terwujud, “ ujarnya.

Ia juga menegaskan, guna menyelaraskan program pemerintah, pihak dewan sebagai mitra sejajar juga harus mensinkronkan dengan aspirasi yang sudah disampaikan oleh warga saat berlangsung nya setiap agenda reses.

Yang tentunya pula harus selaras dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati, supaya program yang sudah direncanakan sebelumnya dapat terealisasi dengan cepat, yang pada giliranya akan tercipta kesejahteraan yang berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Nunukan.

“Secapatnya kita akan membentuk tim kerja RPJMD ini, yang sudah mulai berkerja sesuai bidang nya masing-masing, “ tutup Hj Rahma Leppa.

Dalam sambutannya saat penyampaian nota Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026, diruang rapat dewan, H Hanafiah Wakil Bupati Nunukan, memaparkan, bahwa saat ini pemerintah masih berada dalam tahap kedua yaitu dalam tahap penyusunan rancangan. Selanjutnya akan melaksanakan konsultasi public  untuk menerima masukan untuk penuyempurnaan.

“Forum ini akan kita laksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya sesuai Permendagri maka kepala daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan selanjutnya memperoleh kesepakatan bersama, “ ungkap H Hanafiah.

Sesuai visi Kabupaten Nunukan tahun 2021 – 2026, yaitu mewujudkan Nunukan yang aman,maju, adil dan sejahtera. Seelanjutnya dijabarkan dengan 6 misi, diantaranya meningkatkan sumberdaya manusia yang berdaya saing, meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pemenuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya local, mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan mewujudkan tatanan berkehidupan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram.

“Kita juga terus meningkatkan program pembangunan daerah yang berhubungan langsung dengan upaya pencapaian minimal. Seperti bidang Pendidikan, Kesehatan, sarana air bersih, sanitasi ketentraman dan ketertiban umum serta sosial menjadi muatan utama rancangan awal RPJMD.

“Melalui peningkatan mutu Pendidikan akan menjadi bagian utama dari upaya meningkatkan indesk pembangunan manusia, demikian pula program Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat, “ kata H Hanafiah.

Selanjutnya dibidang ekonomi melalui pengembangan sumberdaya local yang berkelanjutan pada sector pertanian, perikanan, UMKM dan Pariwisata nantinya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

H Hanafiah juga meminta kepad pihak DPRD dapat segera menjadwalkan pembahasan bersama untuk memperoleh kesepakatan bersama, yang dirumuskan dalam nota kesepakatan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan awal RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021 – 2026. *

Sumber  : Humas DPRD.

Editor     : Sahri,

 

 

Continue Reading

Nunukan

Lebih Dekat Dengan Hj Rahma Lepppa Hafid Ketua DPRD Nunukan

Published

on

Hj Rahma Leppa Hafid Ketua DPRD Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Lahir pada 29 Maret 1954 Hj. Rahma Leppa Hafid dibesarkan dengan keadaan keluarga yang sederhana, dari Sulawesi Selatan, Tarakan hingga sampai ke Kabupaten Nunukan.

Kisah hidup yang penuh perjuangan. akhirnya mengantar sosok Wanita tangguh ini  sukses mendampingi sang suami, yakni awal mulai dari berbisnis hingga sukses menjadi Bupati Nunukan dua periode yaitu masa bakti tahun 2001 – 2006 periode pertama dan  2006 – 2011 periode kedua.

Kisah Cinta

“Dari awal saya sebelum kawin dengan pak haji, tahun 1969 saya masih gadis dan bersekolah di Tarakan, bertemu dengan pak haji di Tarakan dirumah keluarga, kami bertemu tidak sengaja, saya juga tidak menyangka kami ini keluarga, saya waktu itu masih SMP dan saya jatuh cinta dengan pak haji, sosoknya bersahaja dan berkharisma, beliau juga dulu sempat berkuliah di Universitas Hasanuddin (Unhas) namun tidak selesai karena biaya. Tepat pada tahun 1970 saya menikah dengan beliau, “ kenang Hj Rahma Leppa

Dari perkawinan tersebut, lahir lah anak-anak, sebagai buah hati  (4 bersaudara),

  1. H. Asri Hafid (Laki-Laki)
  2. Hj. Asni Hafid Anggota DPD RI dapil Kaltara (Perempuan)
  3. Hj. Asmawati Hafid (Perempuan)
  4. Laura (Hj. Asmin Laura Hafid) Bupati Nunukan.

Rekam jejak politik Hj.Leppa Hafid

“Selama mendampingi pak haji hafid 10 tahun menjadi bupati Nunukan saya setia dan mendukung langkah-langkah beliau. Keinginan terjun ke Politik setelah ada dorongan dari suami dan kedua ingin memberikan contoh pada generasi Muda harus punya mental dan nyali untuk membangun Nunukan dan bukan karena faktor Usia atau pendidikan semata, siapapun berhak untuk maju ke politik. Saya memang lulusan sekolah hanya paket

C tapi itu bukan halangan untuk membangun Nunukan” Katanya.

Darah politik H.Abdul Hafid Ahmad (Mantan Bupati Nunukan 2 Periode) terus mengalir ke istri, anak, cucu hingga menantu. Piawai di dunia politik yang menjadi kunci keberhasilan.

Hj.Leppa Hafid, sebelumnya telah duduk di DPRD Nunukan Periode 2014-2019 dan sekarang beliau Lewat kendaraan yang sama yakni Partai Hanura dengan perolehan 7 kursi di DPRD Nunukan. Terrpilih lagi untik kedua kalinya menjadi Anggota DPRD dan di tunjuk sebagai Ketua DPRD Nunukan Periode masa bakti 2019-2024.

“Jujur saya tidak pernah kepikiran bisa sejauh ini. Saya juga tidak menduga kenapa bisa saya berhasil mengikuti jejak politik bapak (H.Abud Hafid Ahmad, mungkin karena kehendak Nurani rakyat yang telah kita tanamkan dihati masyarakat selama ini, kalau kita baik pasa sesama inshaallah Tuhan membalas kebaikan kita dengan caranya sendiri, ”ungkapnya

Harapan saya “sekolah bukan halangan untuk membangun Daerah, percuma sekolah tinggi-tinggi tapi tidak ada keinginan berkontribusi untuk daerah.”tutup Hj Leppa. *

  • Redaksi dari berbagai sumber.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi