Connect with us

Berita Politik

Empat Orang Caleg di Nunukan Bakal PAW

Published

on

Rahman Ketua KPU Kabupaten Nunukan

NUNUKAN – Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember mendatang, akan ada Penggantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Kabupaten Nunukan dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Kendati demikian, menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Nunukan, Rahman, menjelaskan, untuk PAW anggota DPRD tersebut tentunya harus melalui mekanisme yang telah diatur dalam perundang-undangan yang pemilu.

“KPU tak memiliki kewenangan untuk menentukan nama Caleg yang diajukan ke DPRD untuk PAW, melain kan oleh Partai Politik itu sendiri, ” tegas Rahman.

Artinya Parpol bersangkutan yang mengajukan nama-nama pengganti ke DPRD, baik ke DPRD Kabupaten maupun ke DPRD Provinsi secara tertulis.

Selanjutnya DPRD yang akan menyerahkan nama-nama tersebut ke KPU untuk dicocok kan dengan hasil perolehan suara di Pileg lalu.

“Posisi KPU terkait PAW hanya mencocok kan nama caleg berdasarkan peraih suara terbanyak berikutnya. Tidak bisa juga Parpol langsung menentukan nama kadernya yang mengganti tanpa disesuaikan dengan hasil rekapitulasi pileg 2019, ” ujarnya.

Tentu juga caleg yang akan menggantikan berasal dari daerah pemilihan yang sama, acuan nya juga berdasarkan perundang-undangan Pileg 2019.

Ia menambahkan Partai politik yang tidak mengajukan nama berdasarkan hasil pemilu 2019, maka tentunya ada surat tertulis lainnya yang bisa diterima sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun Keempat nama caleg yang berpeluang mengisi kursi PAW tersebut merupakan suara terbanyak berikutnya pasca dua anggota legislatif ini mencalonkan diri pada pilkada Nunukan 2020, satu orang maju pada pilgub Kaltara dan satu orang meninggal dunia.

Dua posisi anggota DPRD Kaltara dari daerah pemilihan Kaltara 4 (Kabupaten Nunukan) adalah H.Andi Kasim dari Partai Gerindra karena meninggal dunia pada Senin, 3 Agsutus 2020 dan Muhammad Nasir dari PKS.

Sesuai dari hasil rekapitulasi perolehan suara pileg 2019, caleg nomor urut 7 dengan nama Khusnul Yakin, S.Pd.I yang meraih suara terbanyak ketiga setelah Haji Andi Kasim dan Andi Hamzah. Pada pemilu legislatitf 2019, Khusnul Yakin memperoleh 488 suara.

Sedangkan posisi Muhammad Nasir akan digantikan oleh caleg nomor urut 2 atas nama Muh Khoiruddin, dengan perolehan suara terbanyak kedua yaitu 472 suara.

Muhammad Nasir selaku Ketua DPW PKS Kaltara, bakal maju sebagai calon Wakil Bupati Nunukan sehingga otomatis digantikan posisinya oleh kadernya dengan perolehan suara terbanyak berikutnya.

Sedangkan dua anggota DPRD Nunukan juga bakal di PAW karena masing-masing maju pada pilkada serentak 2020. Keduanya berasal dari Partai Demokrat yaitu H Irwan Sabri akan hampir pasti mencalonkan diri sebagai bakal calon Wakil Gubernur Kaltara dan H Danni Iskandar peraih suara terbanyak kedua akan maju sebagai calon Bupati Nunukan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilu legislatif 2019, nama yang berpeluang menggantikan posisi keduanya adalah Robinson Totong nomor urut 4 dengan perolehan 349 suara (terbanyak keempat) dan Darmawansyah nomor urut 10 suara terbanyak kelima dengan 99 suara. *

Reporter : MDF.
Editor      : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Gubernur Janji Segera Melantik Pengurus FKDM Kaltara

Published

on

Pengurus FKDM Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Jajaran pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) segera dilantik oleh Gubernur Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum. Kepastian pelantikan itu diketahui setelah seluruh jajaran pengurus beraudensi dengan Gubernur di Hotel Crown, Rabu, 24/2/2021 pagi tadi.

“Saya bersama unsur pengurus FKDM se Kaltara tadi menyampaikan hasil Raker dan Rakor yang dilaksanakan kemarin di Hotel Pangeran Khar, ” terang Ketua FKDM Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Al Djufrie SE MM, beberapa waktu lalu.

Achmad Al Djufri SE MM Ketua FKDM Provinsi Kalimantan Utara.

Menurutnya, Gubernur Kaltara sangat respek dan mendukung langkah serta kegiatan yang dilakukan oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Khususnya dalam melakukan pemantauan kegiatan yang rawan dan bisa memecah belah kerukunan harmonis ditengah masyarakat.

Seperti munculnya faham radikalisme, intoleran maupun soal perdaran narkoba yang bisa mengancam mental generasi muda provinsi Kalimantan Utara dimasa-masa yang akan datang.

“Kita juga melaporkan bahwa FKDM Provinsi bersama pengurus dilima kabupaten kota dalam waktu dekat akan melaksanakan pelatihan kepada masyarakat, khususnya terkait pemantauan atau deteksi dini dilingkungan nya masing-masing, ” ujar Achmad Al Djufrie. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Politik

FKDM Kaltara Kembali Gelar Rapat Koordinasi

Published

on

Habaib Achmad Al Jufri SE MM, Ketua FKDM Provinsi Kalimantan Utara.

– Proaktif pantau faham radikalisme, intoleran dan peredaran narkoba ditengah masyarakat

TANJUNG SELOR – Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa 23/2/2021, dilangsungkan di Hotel Pangeran Khar, Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus dan FKDM dari 4 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara.

Ditemui disesi acara rapat, Ketua FKDM Provinsi Kalimantan Utara, Habib Achmad Al Jufri SE MM, menyebutkan, rapat yang dilaksanakan merupakan rapat kerja kedua sejak terbentuk nya FKDM Provinsi Kalimantan Utara dua tahun silam.

“FKDM merupakan perpanjangan tangan pemerintah, karena nya kita wajib terus berkoordinasi dengan Gubernur melalui Kesbangpol Provinsi, ” tegas Habib Achmad.

Menyingung tugas dan fungsi FKDM, adalah membantu pemerintah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, tentang pentingnya kerukunan kedamaian dalam berkehidupan.

“Kita juga membantu pemerintah mensosialisasikan tentang bahaya narkoba kepada generasi muda, ” ujarnya.

Jajaran pengurus FKDM Provinsi Kalimantan Utara.

Intinya keberadaan FKDM akan terus melakukan pemantauan sekaligus mengantisipasi kejadian didaerah, dan tetap melihat sedini mungkin bila muncul gejala konflik didaerah, khususnya dilima kabupaten dan satu kota di Kalimantan Utara.

“FKDM juga proaktif memantau bila ada gejala muncul nya paham radikal dan intoleransi didaerah kita. Dan itu akan segera dilaporkan kepada pemerintah agar ada penindakan sedini mungkin, ” tutup nya. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Politik

Pemekaran Kota Tanjung Selor Terkendala Jumlah Desa Dan Kecamatan

Published

on

Achmad Al Djufrie Ketua Presidium Percepatan Kota Tannung Selor.

– Setelah dilantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih segera melakukan pemekaran

TANJUNG SELOR – Secara administrasi rencana percepatan pembentukan Kota Tanjung Selor, sampai saat ini diakui terus berproses, baik dari Pemkab Bulungan, DPRD Bulungan sebagai induk maupun dari Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Hanya saja diakui sampai saat ini rencana pemekaran Kota Tanjung Selor sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) belum bisa terwujud dikarenakan masih memiliki kekurangan, terutama jumlah desa, kelurahan maupun kecamatan, dan itu menjadi sarat mutlak.

Terkait hal itu, Ketua Presidium Percepatan Kota Tanjung Selor, Achmad Al Djufrie, Senin 22/2/2021 menegaskan, dukungan melalui Surat Keputusan sudah ada, namun secara tekhnis belum didapatkan.

Misalnya, pertama menyangkut pemekaran desa dan kelurahan dan kecamatan. Dimana itu menjadi sarat mutlak untuk membentuk Kota Baru.

“Selama lima tahun kita menunggu, hal itu belum bisa diwujudkan, belum ada satupun memekarkan desa , kelurahan maupun kecamatan dengan alasan terbentur anggaran, ” ujar Achmad Al Djufrie.

Kedua disebut ada aturan yang tak membolehkan itu. Padahal itu hanya berlaku untuk pemekaran DOB baru, kalau untuk memekarkan desa, kelurahan dan kecamatan masih dimungkinkan.

Harapan lain lanjut Achmad Al Djufrie, kalau untuk dukungan terhadap percepatan kota Tanjung Selor, Bupati Bulungan terpilih Syarwani S Pd M Si semasa menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bulungan secara de jure sudah mendukung itu.

Serta harus segera melakukan pemekaran desa.

Kalau alasan nya menyangkut anggaran itu juga bisa dibicarakan bersama Pemprov Kaltara, mengingat ada celah bisa dibantu melalui bantuan keuangan (Bankeu).

Oleh sebab itu, setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Presidium Percepatan Kota Tanjung Selor berencana akan kembali membicarakan sesuatu dan lain hal, terkait bagaimana Kota Tanjung Selor segera terwujud sebagai salah satu DOB baru di Kaltara kepada Bupati dan Wakil Bupati Bulungan. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi