Connect with us

Berita Tokoh Kaltara

Kadin Kaltara Apresiasi Ketegasan Wakil Gubernur Yansen TP

Published

on

Paul Mauregar Lalong : “Sarat Mutlak Lelang LPSE Perusahaan wajib berdomisili dan berkantor di Tanjung Selor”

TANJUNG SELOR – Organisasi Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengapresiasi ketegasan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Dr Yansen Tp M Si, yang mengimbau jajaran Pemprov agar mengoptimalisasi data dalam rangka penggalian potensi perpajakan, pada tanggal 7 mei 2021 lalu.

“Tak ada alasan setiap perusahaan maupun investor yang berinvestasi didaerah ini tak berkantor di Tanjung Selor ibukota Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh bapak Yansen TP, “ kata Paul Mauregar Lalong, Wakil Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Utara, Minggu 9/5/2021.

Paul sapaan akrabnya yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Kalimantan timur dan Propinsi Kalimantan Utara, pada Eksekutip Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia Republik Indonesia menambahkan, bahwa Kaltara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, jelas membutuhkan investor-investor nasional maupun asing untuk menanamkan ivestasinya. Ini berarti penerimaan perpajakan akan otomatis meningkat, dan peluang bagi generasi muda untuk bekerja semakin luas, apabila semua kontraktor berkantor di ibukota Provinsi Kalimantan Utara.

Contohnya lanjut dia, beberapa waktu yang lalu pemerintah Propinsi Kaltara telah membuat memorandum of understanding (MoU). Untuk membangun beberapa proyek diantaranya dengan PT Inalum (Persero) yang akan membangun industry smelter di kawasan Industri Pelabuhan Industri (KIPI), di Tanah Kuning, Mangkupadi, dan PT. Wijaya Karya (Persero)TBk. PT Wijaya Karya (WIKA). Ada juga investor asing seperti dari Shangshai Honghua dari China, dan Hyundai group dari Korea Selatan. PT Kayan Hidro Energi, PT Dragon Land, PT Kayan Energi Lestari, PT Kayan Hidro Power Nusantara dan PT Indonesia Dafeng Heshun energy Industri.

“ Pemprov Kaltara juga Melakukan MoU dengan China Gezhouba Group Internasional Energineerin CO Ltd, Support pembangunan PLTA Kayan. Dengan nilai investasi US $ 10 Milyar. Untuk PT Dragon Land sudah melakukan investasi dengan East China Engineering Science and tehnology Co Ltd. Untuk Persetujuan Pembangunan pembangunan Industri Pengolahan Dimethyl Eter (DME) Coal ke Gas berkapasitas 2 MTPA di KIPI Tanah Kuning – Mangkupadi, dengan nilai investasi US$17.8 Milyar, “ imbuhnya.

Kendati demikian lanjutnya, perlu ditelusuri keseriusan semua pihak akan kebenarannya.

“Salah satu persyaratan mutlak untuk berinvestasi harus ada Kantornya di Kaltara, jika tidak memiliki kantor tidak perlu dilayani. Bahkan untuk mengikuti lelang online di LPSE juga salah satu persyaratan mutlaknya adalah domisili letak perusahaan tersebut, “ tegas Paul Mauregar Lalong.

Mengutip laporan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Propinsi Kaltara beberapa waktu lalu, bahwa Pernanaman Modal asing (PMA) ada sebanyak 139 proyek dan PMDN sebanyak 240 proyek, dengan harapan penyerapan tenaga kerja 4.717 orang, Yakni 211 tenaga asing dan 4.506 tenaga kerja indonesia tenaga lokal. *

Reporter : Sahri.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tokoh Kaltara

Bila Dipercaya, H Andi Mutamir Siap Pimpin PPP Kaltara

Published

on

H Andi Mutamir SE SH MM Ketua DPC PPP Kabupaten Nunukan.

TANJUNG SELOR – Salah satu Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kaltara, H Andi Mutamir SE SH MM, asal Kabupaten Nunukan menyatakan diri siap memimpin Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Kalimantan Utara, bila mendapat dukungan luas, baik dari para kader maupun simpatisan partai berlambang Ka ‘ bah itu.

“Saya siap jadi Nakhoda PPP, apabila dipercaya oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan seluruh DPC di Kaltara, ” ujar H Andi Mutamir SE SH MM, Kepada media ini melalui pesan WhatsAPP, Rabu, 9/6/2021.

Menanggapi hasil musyawarah wilayah kedua di kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, belum lama ini, dimana menghasilkan 5 orang formatur, satu dari DPP, satu orang dari DPW dan 3 orang dari DPC.

Selain itu, lanjut H Andi Mutamir, keinginan kuat untuk memimpin PPP Kaltara, diantaranya berangkat dari rasa keperihatinan terhadap banyak nya kader yang pindah ke Partai lain.

“Tiga orang dari pengurus DPC yang masuk dalam formatur masing-masing, DPC Nunukan, Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung, ” kata H Andi Mutamir.

Sementara itu sesuai Peraturan Organisasi (PO) PPP, pemilihan ketua dan pengurus baru tersebut ditentukan oleh formatur.

“Insha Allah dalam waktu dekat tim formatur akan mengadakan pertemuan untuk rapat secara internal untuk menentukan siapa ketua DPW terpilih, ” ujarnya.

Harapan saya, lanjutnya, siapa pun yang terpilih agar benar-benar melakukan suatu perubahan yang besar ditubuh Partai Persatuan Pembangunan.

Apalagi kita ketahui bersama saat ini partai PPP berada diurutan terakhir. Dengan jumlah perolehan suara sekitar 4 persen lebih.

“Dimana akhir-akhir ini beberapa lembaga survei saat ini juga menempatkan suara partai berada dibawah 4 persen, tentu ini sangat memperihatiankan serta butuh perjuangan kedepan yang maksimal untuk mengembalikan kejayaan nya, ” imbuh H Andi Mutamir.

Termasuk mengembalikan kedigdayaan partai ini di Provinsi Kalimantan Utara. Ini bisa diraih bila seleuruh kader dan jajaran pengurus bahu membahu bersatu padu untuk membesarkan nya.

Artinya, siapa pun ketua terpilih nanti harus bisa membawa perubahan yang signifikan. Bukan seperti yang kemarin, dimana terus terjadi penurunan sehingga wakil PPP di DPRD semakin berkurang.

Kedepan pengurus baru nantinya, harus bisa memanfaatkan seluruh kekuatan, berkerja bersama, agar PPP kembali berjaya.

“Ketua terpilih harus juga proaktif berkunjung ke DPC-DPC, menggerak kan. Ortom dan sayap-sayap partai berkolaborasi dengan jajaran DPW, ” tegas H Andi Mutamir.

Yang tidak kalah penting ketua terpilih adalah sosok yang bisa diajak kerjasama, dan mau membesarkan partai.

“Jangan sampai hanya sekedar pasang orang tapi tak mau berkerja maksimal, ” tandasnya.

Karena perjuangan PPP kedepan semakin berat, serta butuh kerja keras agar bisa lolos parliamentary Threshold, ” tutup H Andi Mutamir. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Tokoh Kaltara

Ketua Adat Kesultanan Bulungan Minta Inpres Nomor 9 Tahun 2018 Jadi Perhatian

Published

on

Drs Datu Buyung Perkasa M Pd Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

– Terkait percepatan pembanguan kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan.

TANJUNG SELOR – Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan (LAKB), Drs Datu Buyung Perkasa M Pd, mengingatkan, untuk Instruksi Presiden Republik Indonesia, nomor 9 Tahun 2018, terkait percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor menjadi perhatian semua pihak untuk segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

“Sesuai instruksi yang sudah di tandatangani oleh pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, untuk percepatan pelaksanaan pembangunan dikawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor wajib disegerakan aksinya, ” ujar Datu Buyung Perkasa Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan kepada media ini melalui telpon selularnya, Minggu malam, 23/5/2021.

Artinya, baik Pemprov Kaltara maupun Pemkab Bulungan, benar-benar memperhatikan instruksi Presiden tersebut

Apalagi, Presiden sudah memerintahkan langsung 12 Kementerian untuk membantu percepatan pembangunan nya.

Artinya, walau bagaimana pun bentuk lahan nya, kata Datu Buyung, yang pasti sudah memakan biaya cukup besar, apalagi sumbernya melalui APBN bukan APBD.

“Karena ini sudah dinstruksikan kepada 12 Kementerian, tinggal tindaklanjut dari Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan saja, bagaimana menyikapinya, ” tegas Datu Buyung lagi.

Jadi dalam hal itu, tegas dia, mau lahan rawa atau gambut, muaranya ada pada ketegasan dan komitmen awal pemerintah, yang pasti Instruksi Presiden harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

“Sekali lagi kapasitas saya hanya mengingatkan saja jangan sampai dikemudian hari timbul masalah yang tak terpikirkan sebelumnya, dan ini kalau bisa harus menjadi perhatian dengan sungguh-sungguh, ” tutup Datu Buyung.

Diketahui, dalam rangka percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang berfungsi sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), pada 31 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor.

Inpres ini ditujukan kepada: 1. Menko Perekonomian; 2. Mendagri; 3. Menteri PPN/Kepala Bappenas; 4. Menteri Keuangan; 5. Menteri Agraria/Kepala BPN; 6. Menteri PUPR; 7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK); 8. Menteri Perhubungan; 9. Menteri Desa, PDTT; 10. Menteri Pertanian; 11. Menkominfo; 12. Menteri ESDM; 13. Gubernur Kalimantan Utara; dan 14. Bupati Bulungan.

Instruksi Presiden ini berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan,” bunyi diktum KETUJUH BELAS Inpres Nomor 9 Tahun 2018, yang telah ditetapkan di Jakarta, pada 31 Oktober 2018 itu *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Tokoh Kaltara

Sebaiknya Kegiatan Pemprov Dan DPRD Lebih Banyak di Tanjung Selor

Published

on

TANJUNG SELOR – Ditengah lesunya ekonomi dampak dari wabah Pandemi Covid – 19 di Tanjung Selor Ibukota Provinsi Kalimantan Utara, Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan (LAKB), Drs Datu Buyung Perkasa M Pd, mengimbau kepada pemerintah maupun DPRD harus lebih banyak melakukan kegiatan ditempat, baik bentuk kegiatan pertemuan maupun kegiatan dalam bentuk rapat-rapat.

“Di Tanjung Selor sendiri saat ini sudah cukup memiliki fasilitas, berupa hotel maupun ruang pertemuan, baik yang ada diperkantoran milik pemerintah, termasuk sarana angkutan maupun rumah makan, jadi tak ada alasan untuk melakukan kegiatan diluar ibukota, “ ujar Drs Datu Buyung Perkasa M Pd, Kamis, 15/4/2021.

Kalau kegiatan banyak difokuskan di Tanjung Selor, dengan sendirinya ekonomi akan bergerak, seperti rumah makan, maupun hunian hotel termasuk sector jasa lain nya juga akan bergairah.
Kalau pun mau, sebaiknya jangan hanya dilaksanakan disatu tempat misalnya di Tarakan, kalau bisa digilir di setiap  kabupaten yang ada di Kalimantan Utara, seperti Nunukan, Malinau dan Tana Tidung.

Dengan demikian, setiap tempat otomatis ada perputaran ekonomi, walaupun peredaran tidak banyak yang pasti bisa membantu pergerakan perekonomian local.

Lebih lanjut Datu Buyung mencontohkan perlombaan balap ketinting yang digelar oleh Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Kaltara belum lama ini, sangat berdampak positif sekali terhadap ekonomi local Tanjung Selor. Dimana rata-rata para pengunjung berbelanja makanan ringan yang banyak dijaja disekitar lokasi perlombaan.

“Ekonomi bergerak, rakyat senang, para penjual mendapat laba, ini lah yang harus menjadi focus semua pihak untuk mendukung pemulihan ekonomi ditengah masih belum teratasinya wabah Pandemi Covid – 19, “ tutup Datu Buyung Perkasa. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi