Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Komisi III DPRD Kaltara Sesalkan Ketidakhadiran PT KPUC Saat RDP

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

–  Untuk menbahas langkah perusahaan paska kebocoran penampung limbah tambang di Loreh Kabupaten Malinau

TANJUNG SELOR – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Albertus SM Baya ST, sangat menyayangkan ketidakhadiran manajemen PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) saat digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyangkut kebocoran penampungan limbah tambang perusahaan itu, di Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, beberapa waktu lalu.

Dimana akibat kebocoran penampungan limbah di Sungai Tuyak, anak sungai Sengayan, yang alirannya diduga mengalir ke Sungai Malinau hingga ke Sungai Sesayap.

“Yang kita sayang kan ketidak hadiran manajemen PT KPUC nya, padahal keterangan dari mereka sangat penting terutama apa langkah jangka pendek yang akan diambil oleh mereka khususnya untuk memperbaiki ekosistem alam yang terganggu akibat itu, ” terang Albertus SM Baya Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara kepada media ini kemarin.

Apalagi aliran sungai dimaksud merupakan sumber mata pencaharian masyarakat, khususnya masyarakat nelayan di Kabupaten Malinau.

Sebenarnya hal inilah yang perlu ditekan kan kepada manajemen PT KPUC, supaya ada kejelasan tahapan yang dilakukan seperti apa.

Ini lah yang sangat disayangkan oleh Komisi III atas ketidakhadiran manajemen perusahaan dalam RDP itu.

Karena itu, banyak anggota komisi III dan Komisi I menyarankan, agar DPRD secara kelembagaan mengambil langkah membentuk Pansus terhadap kejadian kebocoran penampungan limbah perusahaan.

Guna meneliti, mempelajari sekaligus mengevaluasi melihat kejadian yang sebenarnya terjadi. Supaya kedepan hal demikian tidak terulang lagi dimasa-masa yang akan datang. Agar nantinya tanggul penampung limbah benar-benar safety mengjngat keberadaan nya langsung berhadapan dengan aliran sungai yang menjadi sarana vital masyarakat untuk mencari sumber penghidupan nya.

Yang tidak kalah penting lagi lanjut Albert, bagaimana tindakan atau langkah konkret yang akan diambil oleh manajemen perusahaan terhadap konswkwensi yang diambil menyangkut masyarakat yang terdampak.

“Walau pun secara administrasi semua masih berproses namun harapan kita bagaimana perhatian terhadap masyarakat. Walau pun pihak perusahaan sudah menyatakan akan bertanggungjawab, ” tukas Albertus lagi.

Misalnya bentuk tanggungjawab seperti kembali menabur benih ikan disepanjang aliran sungai.

Kendati demikian semuanya masih menunggu hasil uji sampel apakah sungai yang tercemar sudah netral kembali.

“Artinya sejauhmana pencemaran juga perlu penetian lebih lanjut Mudahan dalam waktu dekat hasil uji itu sudah bisa diketahui, ” kata Albertus SM Baya ST. *

Reporter : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Mencermati Sistem Distribusi SOA di Krayan Kaltara

Published

on

Yakob Palung SH Anggota DPRD Kaltara Dari Fraksi PDIP.

TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara minta pendistribusian dan standar harga barang subsidi di Krayan, Kabupaten Nunukan diharapkan, mengacu kepada standar harga baku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

“Harga nya kalau bisa harus sama dengan harga barang dikota, alasan nya karena untuk ongkos angkut nya sudah ditanggung oleh pemerintah, ” ujar anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Yacob Palung, kepada media ini Jumat, 5/3/2021.

Contoh jangan sampai dikota harga gula Rp 17.000 sampai di Krayan harga nya sudah berubah mahal. Ini lah yang harus menjadi pemikiran semua pihak untuk menyamakan persepsi, agar kesejahteraan masyarakat di perbatasan Krayan dapat terjamin dengan baik.

“Dalam waktu dekat kita juga akan mengundang kepala Disperindagkop Provinsi Kalimantan Utara, untuk menjelaskan sistem pendistribusian dan penetapan harga jual barang subsidi di Kecamatan Krayan dan daerah perbatasan lain nya, ” ujar Yakob Palung.

Menyoal sistem koordinasi, Yakob Palung menambahkan, hendaknya distributor sebagai mitra pemerintah harus berkoordinasi dengan pihak kecamatan, maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) setempat.

“Kenapa kita menginginkan barang subsidi harus melalui Bumdes, karena menghindari penjualan diatas harga standar yang sudah ditetapkan, ” imbuh Yakob.

Dalam hal ini harapan DPRD menyangkut pendistribusian barang subsidi, seyogyanya ada keterpaduan dan keseragaman pemikiran. Supaya bisa tepat sasaran dan tidak memberatkan masyarakat sebagai objek sasaran. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Kurangnya Jumlah Tong Sampah di Tanjung Selor Ibukota Kaltara

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Warga RT 8 Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berharap ada bantuan tong tempat penampungan sampah disiapkan dilingkungan tempat tinggal mereka, khususnya tempat menampung sampah rumah tangga.

Perihal kebutuhan akan tong sampah itu terungkap dan disampaikan oleh warga saat berlangsung nya agenda Reses Alberthus SM Baya ST, dengan perwakilan warga RT 8 Kelurahan Tanjung Selor Hulu, kemarin malam.

Mengutip, Simon, salah satu warga, Alberthus SM Baya menyebutkan, untuk tong sampah yang dibutuhkan terdiri dari tiga tong terpisah, untuk khusus sampah kering, sampah basah dan sampah plastik.

“Selain tong warga juga meminta ada nya bak sampah tempat penampungan, ” ujarnya.

Lebih lanjut warga juga berharap, sampah rumah tangga bisa diangkut setiap hari, termasuk pada hari libur kerja yakni pada hari Sabtu dan Minggu, agar tidak sempat menumpuk dan berbau.

Mencermati di beberapa tempat di Tanjung Selor, khususnya di jalan-jalan protokol, sangat minim ditemukan adanya tong sampah khusus. Padahal keberadaan nya sangat dibutuhkan sekali.

Disamping memudahkan setiap rumah tangga, juga memudahkan petugas sampah untuk memindahkan ke truk khusus selanjutnya dibuang ketempat akhir pembuangan sampah tersebut.

“Warga sangat berharap tong-tong sampah ini segera hadir dilingkungan tempat tinggal mereka, ” tutup Alberthus SM Baya ST. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Sungai Selor Dan Putusnya Urat Nadi Perekonomian Warga Pedalaman Kaltara

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Sungai Selor, di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantaj Utara sebagai salah satu urat nadi perekonomian masyarakat yang sangat legendaris kondisinya saat ini sangat memperihatinkan. Lantaran terjadi sedimentasi akibat lautan hamparan eceng gondok yang kian menebal disepanjang alur sungai itu.

Akibatnya masyarakat yang bermukim disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), merasa ada sesuatu barang berharga yang hilang serta berdampak terhadap ekonomi mereka, maklum saja disana lah tempat warga dari generasi kegenerasi selama ini beraktifitas dengan berbagai kepentingan nya.

Lantaran tak ada perhatian dari pemangku kepentingan (Pemerintah,red), warga spontanitas menyampaikan keluhannya terkait kondisi sungai saat berlangsungnya agenda Reses, Alberthus SM Baya ST, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara di RT 8 Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor, kemarin.

Hamparan Eceng Gondok yang menutupi permukaan alur sungai Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Menanggapi keluhan warga, Albert sapaan akrabnya membenarkan. Bahwa sejak dulu semasa alur sungai Selor masih normal sebelum terjadi pendangkalan besar-besaran, merupakan aksesbilitas warga Kecamatan Tanjung Palas Barat, Peso Hilir dan Kecamatan Peso untuk mengangkut berbagai jenis barang kebutuhan dengan menggunakan long boat.

“Sembako yang dibelanjakan oleh pemilik warung ditiga kecamatan dipehuluan Sungai Kayan, bahkan menuju Kecamatan Pujungan di Kabupaten Malinau pada masa itu diangkut melalui Sungai Selor tersebut, ” tutur Albert.

Oleh sebab itu dengan kondisi sungai sekarang lanjut nya, sudah harus menjadi pertimbangan pemerintah guna mencari solusi bagaimana mengatasi pendangkalan ini. Itu lah yang menjadi harapan besar dari masyarakat untuk mengembalikan fungsi sungai seperti sediakala.

Karenanya dalam hal ini pihak DPRD akan terus menyerap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, selanjutnya mensinergikan dan menggiringnya dalam kerangka kerja pemerintah, baik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun kerangka kerja Pemkab Bulungan.

Mengingat untuk menormalkan kembali fungsi sungai Selor tentu membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga perlu keterpaduan bersama untuk mencari solusi bagaimana anggaran yang digunakan bisa tercukupi dengan baik pula.

“Karena menyangkut soal pengerukan sungai yang sedimentasi nya sudah cukup membuat alur nya semakin sempit tentu pula membutuhkan biaya yang tidak sedikit , ” ungkap Alberthus.

Disinu Instansi terkait juga harus menyamakan persepsi, melaksanakan kajian-kajian secara komprehensif, serta langkah-langkah tekhnis yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan.

Baik dari sisi perencanaan tahapan awal sampai dengan solusi dari penyelesaian akhir dari permasalahan. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi