Connect with us

Berita Nasional

DPR RI Minta PLN Segera Tangani Krisis Listrik di Nunukan Dan Bulungan

Published

on

Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA, Anggota Komisi VI DPR RI, Dapil Kaltara.

JAKARTA – Agenda rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan PT PLN Persero beberapa waktu lalu membahas beberapa hal penting, khususnya terkait mesalah kelistrikan di Kalimantan Utara. Karena ada beberapa wilayah warganya yang masih belum maksimal menikmati listrik tersebut.

Terkait krisis listrik itu, Anggota Komisi VI, Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA, langsung mencecar dengan pertanyaan soal kelistrikan di Krayan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Sigit Markus Sukses (SMS)

“Kita minta pihak PLN benar-benar serius mensiasati kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) disana, ” kata Deddy Sitorus sapaan akrab nya.

Akibat kesulitan pengadaan BBM industri menyebabkan warga Krayan hanya menikmati listrik 6 – hingga 12 jam sehari. Sangat menyusahkan terutama disaat Covid – 19 yang mengharuskan anak-anak sekolah belajar dari rukah

Demikian pula di Tanah Kuning dan Magkupadi kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, sampai sekarang dalam sehari semalam listrik hanya menyala selama 12 jam, serta masih banyak rumah tangga disana yang belum dialiri listrik sebagaimana mestinya.

Selain itu lanjut Dedy Sitorus, untuk wilayah calon Kabupaten Bumi Daya Perbatasan (Kabudaya), seperti didaerah Sebuku, Simenggaris, Tulin, Lumbis, kabupaten Nunukan belum dialiri listrik.

Menanggapi pertanyaan itu, pihak PLN berjanji untuk segera menindaklanjuti nya. Bahkan Waluyo, dari PLN regional Sumatera dan Kalimantan meminta bisa dihubungkan dengan Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA, anggota DPR RI dari Komisi VI asal Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara. *

Reporter : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Gubernur Janji Segera Melantik Pengurus FKDM Kaltara

Published

on

Pengurus FKDM Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Jajaran pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) segera dilantik oleh Gubernur Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum. Kepastian pelantikan itu diketahui setelah seluruh jajaran pengurus beraudensi dengan Gubernur di Hotel Crown, Rabu, 24/2/2021 pagi tadi.

“Saya bersama unsur pengurus FKDM se Kaltara tadi menyampaikan hasil Raker dan Rakor yang dilaksanakan kemarin di Hotel Pangeran Khar, ” terang Ketua FKDM Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Al Djufrie SE MM, beberapa waktu lalu.

Achmad Al Djufri SE MM Ketua FKDM Provinsi Kalimantan Utara.

Menurutnya, Gubernur Kaltara sangat respek dan mendukung langkah serta kegiatan yang dilakukan oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Khususnya dalam melakukan pemantauan kegiatan yang rawan dan bisa memecah belah kerukunan harmonis ditengah masyarakat.

Seperti munculnya faham radikalisme, intoleran maupun soal perdaran narkoba yang bisa mengancam mental generasi muda provinsi Kalimantan Utara dimasa-masa yang akan datang.

“Kita juga melaporkan bahwa FKDM Provinsi bersama pengurus dilima kabupaten kota dalam waktu dekat akan melaksanakan pelatihan kepada masyarakat, khususnya terkait pemantauan atau deteksi dini dilingkungan nya masing-masing, ” ujar Achmad Al Djufrie. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Politik

FKDM Kaltara Kembali Gelar Rapat Koordinasi

Published

on

Habaib Achmad Al Jufri SE MM, Ketua FKDM Provinsi Kalimantan Utara.

– Proaktif pantau faham radikalisme, intoleran dan peredaran narkoba ditengah masyarakat

TANJUNG SELOR – Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa 23/2/2021, dilangsungkan di Hotel Pangeran Khar, Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus dan FKDM dari 4 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara.

Ditemui disesi acara rapat, Ketua FKDM Provinsi Kalimantan Utara, Habib Achmad Al Jufri SE MM, menyebutkan, rapat yang dilaksanakan merupakan rapat kerja kedua sejak terbentuk nya FKDM Provinsi Kalimantan Utara dua tahun silam.

“FKDM merupakan perpanjangan tangan pemerintah, karena nya kita wajib terus berkoordinasi dengan Gubernur melalui Kesbangpol Provinsi, ” tegas Habib Achmad.

Menyingung tugas dan fungsi FKDM, adalah membantu pemerintah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, tentang pentingnya kerukunan kedamaian dalam berkehidupan.

“Kita juga membantu pemerintah mensosialisasikan tentang bahaya narkoba kepada generasi muda, ” ujarnya.

Jajaran pengurus FKDM Provinsi Kalimantan Utara.

Intinya keberadaan FKDM akan terus melakukan pemantauan sekaligus mengantisipasi kejadian didaerah, dan tetap melihat sedini mungkin bila muncul gejala konflik didaerah, khususnya dilima kabupaten dan satu kota di Kalimantan Utara.

“FKDM juga proaktif memantau bila ada gejala muncul nya paham radikal dan intoleransi didaerah kita. Dan itu akan segera dilaporkan kepada pemerintah agar ada penindakan sedini mungkin, ” tutup nya. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Politik

Pemekaran Kota Tanjung Selor Terkendala Jumlah Desa Dan Kecamatan

Published

on

Achmad Al Djufrie Ketua Presidium Percepatan Kota Tannung Selor.

– Setelah dilantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih segera melakukan pemekaran

TANJUNG SELOR – Secara administrasi rencana percepatan pembentukan Kota Tanjung Selor, sampai saat ini diakui terus berproses, baik dari Pemkab Bulungan, DPRD Bulungan sebagai induk maupun dari Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Hanya saja diakui sampai saat ini rencana pemekaran Kota Tanjung Selor sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) belum bisa terwujud dikarenakan masih memiliki kekurangan, terutama jumlah desa, kelurahan maupun kecamatan, dan itu menjadi sarat mutlak.

Terkait hal itu, Ketua Presidium Percepatan Kota Tanjung Selor, Achmad Al Djufrie, Senin 22/2/2021 menegaskan, dukungan melalui Surat Keputusan sudah ada, namun secara tekhnis belum didapatkan.

Misalnya, pertama menyangkut pemekaran desa dan kelurahan dan kecamatan. Dimana itu menjadi sarat mutlak untuk membentuk Kota Baru.

“Selama lima tahun kita menunggu, hal itu belum bisa diwujudkan, belum ada satupun memekarkan desa , kelurahan maupun kecamatan dengan alasan terbentur anggaran, ” ujar Achmad Al Djufrie.

Kedua disebut ada aturan yang tak membolehkan itu. Padahal itu hanya berlaku untuk pemekaran DOB baru, kalau untuk memekarkan desa, kelurahan dan kecamatan masih dimungkinkan.

Harapan lain lanjut Achmad Al Djufrie, kalau untuk dukungan terhadap percepatan kota Tanjung Selor, Bupati Bulungan terpilih Syarwani S Pd M Si semasa menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bulungan secara de jure sudah mendukung itu.

Serta harus segera melakukan pemekaran desa.

Kalau alasan nya menyangkut anggaran itu juga bisa dibicarakan bersama Pemprov Kaltara, mengingat ada celah bisa dibantu melalui bantuan keuangan (Bankeu).

Oleh sebab itu, setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Presidium Percepatan Kota Tanjung Selor berencana akan kembali membicarakan sesuatu dan lain hal, terkait bagaimana Kota Tanjung Selor segera terwujud sebagai salah satu DOB baru di Kaltara kepada Bupati dan Wakil Bupati Bulungan. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi