Connect with us

Berita Pemprov Kaltara

Lima Tahun, Rp 1,12 Trilyun Bankeu Pemprov Kaltara ke Kabupaten Kota

Published

on

H Suriansyah Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Berapa jumlah Bantuan Keuangan (BanKeu) Pemerintah Kepada 4 Kabupaten dan 1 Kota selama kurun waktu lima tahun akhirnya terjawab, yaitu sebesar Rp 1,12 Trilyun.

Besaran itu disampaikan oleh Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kepada awak media beberapa waktu lalu.

Menurutnya, berkaitan pengelolaan dana, ada yang sifatnya wajib dan ada pilihan. Urusan wajib misalnya, Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain nya.

Berdasar kepada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, lanjutnya, di mana salah satunya mengatur, bahwa ada urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah provinsi, serta ada urusan yang jadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota untuk melaksanakan kewenangan didanai oleh APBN, APBD provinsi dan APBD Kabupaten dan Kota.

Dijelaskan pula, mengacu pada UU 23/2014 juga, berkaitan dengan pengelolaan dana, ada yang sifat wajib dan ada pilihan. Urusan wajib misalnya Pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya.

“Selain itu, ada juga batasan kewenangan. Misalnya untuk pendidikan ada tingkatan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi dan ada yang jadi kewenangan kabupaten dan kota. Demikian juga sektor perhubungan, ada yang jadi kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota,” ujarnya.

Dengan adanya pembagian urusan yang menjadi kewenangan tersebut, lanjutnya, maka sumber dana untuk membiayai membiayainya akan disesuaikan, sehingga dalam perencanaan dan penganggaran akan akuntabel.

Hal demikian juga yang menjadi acuan Pemprov dalam merealisasikan APBD. Pada APBD 2020 misalnya. Dengan nilai pendapatan setelah perubahan Rp 2,53 triliun dan rencana belanja Rp 2,87 triliun. Dari nilai anggara belanja ini, lanjut Sekprov dibagi untul belanja tidak langsung, sebesar Rp 1,28 triliun dan belanja langsung Rp 1,59 triliun. “Kembali perlu kami jelaskan juga, bahwa Belanja langsung dan tidak langsung ini peruntukannya sudah jelas. Kita mengalokasikan dengan prinsip proporsional dan akuntabel. Jadi ada aturan dan penghitungannya apalagi yang sumber dananya sudah jelas misalnya kegiatan yang berasal dari dana DAK” jelas Suriansyah lagi.

Dalam realisasinya, imbuh Sekprov kegiatan Pemprov Kaltara melalui APBD dilakukan secara proporsional, dengan mengutamakan pada kepentingan atau kebutuhan masyarakat Kaltara. Baik yang dilakukan dalam bentuk bantuan keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun yang langsung dilakukan lewat program Pemerintah Provinsi Kaltara di kabupaten/kota di Provinsi Kaltara.

Sementara itu, berkaitan dengan Bantuan Keuangan (Bankeu) dibeberkan Sekprov, berdasarkan data yang ada sejak 2015 hingga 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) kepada kabupaten/kota di provinsi ini. Besarnya total Rp 1,12 triliun lebih untuk 4 kabupaten dan 1 kota di Kaltara.

Suriansyah menjelaskan, pemberian bantuan kepada kabupaten/kota dibagi dalam dua jenis. Yakni, Bantuan Keuangan (Bankeu) khusus dan Bankeu umum.

Bantuan khusus, terangnya adalah bantuan keuangan ke kabupaten/kota yang peruntukannya secara khusus sudah diploting. Yakni untuk pemberian insentif kepada guru dan tenaga penyuluh yang berada di bawah naungan pemerintah kabupaten/kota.

“Nominal Bankeu khusus tiap tahun berbeda-beda. Menyesuaikan dengan usulan tenaga guru (guru TK/PAUD, SD dan SMP) yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Total jumlahnya dari 2015 – 2020 sebesar Rp 480,41 miliar. Jumlah yang diberikan ke kabupaten/kota juga berbeda-beda. Yang terbanyak di Nunukan. Karena memang di sana paling banyak jumlah guru dan penyuluhnya,” beber Sekprov. Sementara yang berupa program dijalankan langsung oleh OPD terkaitnya.

Berbeda dengan Bankeu khusus, Bankeu Umum dialokasikan sesuai usulan dari pemerintah kabupaten/kota. Di samping juga dengan melihat kebutuhan di daerah. Untuk nominal yang dialokasikan sebagai Bankeu Khusus (2015-2020) sebesar Rp 640,85 miliar.

“Bankeu ini diberikan untuk membantu kegiatan pembangunan di kabupaten/kota. Namun dengan tetap mengikuti aturan, terkait kewenangan dan juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” kata Suriansyah. Secara total, bankeu khusus dan umum selama 5 tahun terakhir dialokasikan sebesar Rp 1,12 triliun. Dan realisasi keuangannya sangat bergantung pada realisasi pendapatan daerah.

Selain bankeu yang langsung dialokasikan melalui kas kabupaten/kita, Pemerintah Provinsi Kaltara juga membantu ke kabupaten/kota melalui program yang dilaksanakan langsung oleh Pemprov, dalam hal ini oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov di kabupaten/kota.

“Untuk program ini nilainya juga cukup besar. Contoh di 2020 ini, melalui Dinas PUPR-Perkim, utamanya di bidang bina marga mencapai sekira Rp 120 miliar. Di antaranya untuk membangun jalan dan jembatan di kabupaten/kota,” ungkapnya. Belum lagi di OPD lain, seperti Disperindagkop dengan program pemberian subsidi ongkos angkut barang, juga dari Dishub yang memberikan subsidi ongkos angkut penumpang. (*)

Rincian alokasi Bankeu Khusus 2020
• Bulungan dengan 2.547 penerima (guru dan penyuluh). Menerima Bankeu khusus sebesar Rp 16,08 miliar.
• Tarakan dengan 2.114 penerima (guru dan penyuluh). Menerima Bankeu khusus sebesar Rp 12,99 miliar.
• Nunukan dengan 2.942 penerima (guru dan penyuluh). Menerima Bankeu khusus sebesar Rp 18,82 miliar.
• Malinau dengan 1.413 penerima (guru dan penyuluh). Menerima Bankeu khusus sebesar Rp 8,89 miliar.
• Tana Tidung dengan 568 penerima (guru dan penyuluh). Menerima Bankeu khusus sebesar Rp 3,56 miliar.

Selain bantuan keuangan yang ditransfer langsung melalui kas Pemerintah Kabupaten/Kota, juga ada bantuan berupa program melalui Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara. Pada 2020 ini ada beberapa program. Di antaranya;
Dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (DPUPR-Perkim)
Kegiatan Kebinamargaan seperti pembangunan jalan dan jembatan pada 2020 di kabupaten/kota.

– Bulungan, sebanyak 12 paket kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp 28,956,236,000.00
– Malinau, sebanyak 2 paket kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp 11,089,950,000.00
– Nunukan, sebanyak 8 paket kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp 55,178,250,000.00
– Tana Tidung, sebanyak 6 paket kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp 33,007,900,000.00
– Tarakan, sebanyak 4 paket kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp 12,557,950,000.00
Dari Dinas Kesehatan Kaltara
Pada 2020, melaksanakan program / kegiatan pelayanan kesehatan ke wilayah perbatasan dan pedalaman.
Kemudian pembayaran premi peserta BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Masyarakat / Kartu Indonesia Sehat (JKM-KIS) kepada masyarakat sebanyak 73.993 orang. Dengan rincian, Bulungan; 18.675, Tarakan; 17.411 Malinau; 13.022, Nunukan; 24.125 dan Kabupaten Tana Tidung; 3.760. Pembayaran disetor sebesar Rp 25.000 per orang per bulan. Warga penerima ini ditanggung pembayarannya oleh Pemprov Kaltara selama setahun.

Dari Disperindagkop Kaltara
Pemberian subsidi ongkos angkut barang untuk warga di perbatasan (MALINAU dan NUNUKAN), dengan anggaran Rp 9 miliar.

Dinas Perhubungan
– Pemberian subsidi ongkos angkut penumpang untuk masyarakat di perbatasan (MALINAU dan NUNUKAN). Khusus untuk penerbangan Malinau, dari 2017 hingga 2020 sudah dialokasikan anggaran Rp 34 miliar.
– Pembangunan Lapter Pujungan MALINAU dengan dana dari Tahun 2018 s/d 2020 sebesar Rp 5,2 miliar.

Dan masih ada beberapa kegiatan lainnya dari OPD terkait, seperti pembangunan sekolah-sekolah di kabupaten kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta lainnya. Dengan alokasi anggaran hingga puluhan miliar.

Pemerintah Provinsi akan berusaha mengoptimalkan APBD Kaltara untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dan harap dimaklumi bahwa sudah tentu dgn dana yang terbatas tersebut banyak hal yang bisa dicapai, namun ada juga yang belum, karena memang pembangunan merupakan suatu proses yang tidak instan. Apalagi Kaltara ini daerah perbatasan yang kondisi geografisnya yang ada beberapa daerah tertentu sangat sulit dijangkau. Pembangunan memerlukan dana yang besar, memerlukan perencanaan, memerlukan waktu dan dukungan semua pihak. Oleh karena itulah selain mengoptimalkan APBD Kaltara, bapak Gubernur Bersama dengan DPRD dan instansi lainnya berupaya untuk mendapatkan dana-dana dari berbagai kementerian untuk menurunkan dana dan kegiatannya di Kalimantan Utara.

REKAPITULASI BANTUAN KEUANGAN (BANKEU) PEMERINTAH PROVINSI KALTARA 2015 – 2020
REKAP TOTAL BANTUAN KEUANGAN 2015-2020
Total Bankeu Khusus 2015 – 2020 : Rp 480,415,000,000.00
– Kabupaten Bulungan : Rp 122,731,000,000.00
– Kota Tarakan : Rp 115,164,000,000.00
– Kabupaten Nunukan : Rp 136,713,000,000.00
– Kabupaten Malinau : Rp 79,035,000,000.00
– Kabupaten Tana Tidung : Rp 26,772,000,000.00
Total Bankeu Umum 2015 – 2020 : Rp 640,850,000,000.00
– Kabupaten Bulungan : Rp 68,050,000,000.00
– Kota Tarakan : Rp 182,800,000,000.00
– Kabupaten Nunukan : Rp 131,300,000,000.00
– Kabupaten Malinau : Rp 211,830,000,000.00
– Kabupaten Tana Tidung : Rp 46,870,000,000.00
TOTAL BANTUAN KEUANGAN KE KABUPATEN/KOTA 2015 – 2020 sebesar Rp 1,121,265,000,000.00 * Humas/Nina AF.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pemprov Kaltara

46 Ekor Sapi Bantuan Pemprov Kaltara Ke Kelompok Peternak

Published

on

Pjs Gubernur Kaltara Dr Teguh Setyabudi M Pd secara simbolis menyerahkan bantuan ternak sapi kepada kelompok peternak desa Pejalin Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

TANJUNG PALAS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kembali memberikan bantuan ternak Sapi kepada masyarakat untuk dikembangkan, kali ini bantuan itu diberikan kepada warga Desa Pejalin, Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan.

Selain Peternak di Desa Pejalin, bantuan serupa juga diberikan kepada peternak yang ada di Kabupaten Nunukan.

Untuk Desa Pejalin diberikan sebanyak 15 ekorx terdiri dari 14 ekor sapi betina dan 1 ekor sapi jantan. Sedangkan untuk Nunukan sebanyak 31 ekor, dengan total keseluruhan sapi untuk dia kabupaten tersebut sebanyak 46 ekor.

Saat penyerahan sapi, Pjs Gubernur Kaltara Dr Teguh Setyabudi M Pd berpesan kepada para petani yang telah menerima bantuan agar benar – benar memelihara secara serius dan dikembangbiakkan hingga menghasilkan ternak sapi yang banyak.

“Hal penting yang perlu diperhatikan dalam beternak adalah, ketersediaan pakan berkualitas, memperhatikan kandang, kesehatan dan juga sistem perkawinannya. Baik itu secara alami atau melalui inseminasi buatan,” pesan Pjs Gubernur.

Melalui bantuan ternak ini, Teguh berharap, dapat menunjang perkembangan peternakan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan petani. “Tujuan lain untuk meningkatkan ketersediaan daging, sehingga menjadikan Kaltara sebagai daerah swasembada daging,” imbuhnya 23/10/2020 lalu.

Turut hadir dalam penyerahan bantuan ternak di desa Pejalin tersebut, Sekretaris Provinsi H Suriansyah, Bupati Bulungan H Sudjati, para pejabat terkait, serta sejumlah petani dan masyarakat di desa itu. * Nina AF.

Continue Reading

Pemprov Kaltara

Kepasar Induk, Pjs Gubernur Kaltara Ingatkan Soal Protokol Kesehatan

Published

on

Pjs Gubernur Kaltara Dr H Teguh Setyabudi M Pd Mengunjungi Dan Membagikan Masker kepada pengunjung pasar Induk Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

TANJUNG SELOR – Perhatian Pjs Gubernur Kaltara Dr Teguh Setyabudi M Pd, terhadap percepatan penanganan atau memutus mata rantai penyebaran Pandemi Covid – 19 diwilayah kerjanya cukup tinggi sekali.

Misalnya saja, Sabtu, 24/10/2020, ia terjun langsung ke pasar Induk Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, untuk mensosialisasikan pentingnya bagi setiap orang untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Kunjungan Pjs Gubernur kepasar induk itu, didampingi oleh Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara Andi Santiaji dan tim untuk membagikan masker kepada pedagang pasar dan pengunjung.

“Ini saya akukan sebagai bagian dari sosialiasi penggunaan masker, dan kecintaan saya kepada masyarakat Kaltara, ” kata Teguh.

Dalam kunjungan itu ia juga menyusuri setiap bagian dari Pasar Induk dan menyapa kepada pedagang dan pengunjung.

Mereka yang tidak memakai masker, tidak segan ditegur. Itu juga dilakukan kepada yang tidak memakai masker dengan benar atau hanya dicantolkan di dagu.

“Tetap pakai masker dan pakai dengan benar. Ini saya katakan bukan demi kepentingan sendiri tapi bagi banyak orang, demi kesehatan bersama,” ucapnya.

Di akhir kunjungannya, Teguh meminta kepada Kalak BPBD Kaltara untuk selalu melakukan kegiatan bagi masker.

“Tetap terus-menerus disosialisasikan pemakaian masker dan juga pembagian masker. Jangan bosan-bosan. Buat tim juga untuk menjaga kesehatan biar menjadi contoh kepada masyarakat,” tutupnya.

Selanjutnya, Kalak BPBD Kaltara dan Kadis Sosial beserta tim melanjutkan sosialisasi dan pembagian masker di pelabuhan speedboat Tanjung Selor. *humas/Nina AF.

Continue Reading

Pemprov Kaltara

Antisipasi Kluster Liburan, Warga Kaltara Sebaiknya Dirumah Saja

Published

on

Pjs Gubernur Kaltara, Dr Teguh Setyabudi M Pd (kanan).

TANJUNG SELOR – Pjs Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Dr Teguh Setyabudi M Pd, meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, agar terhindar dari paparan Virus Corona yang sampai saat ini belum ditemukan vaksin nya.

“Ini suasana libur panjang , tentu banyak yang ingin mengisi liburan nya bersama keluarga, ” ucap Teguh Setyabudi.

Kendati demikian, lanjutnya, semua wajib untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Sesuai hasil rakor agar seluruh Pemda, termasuk di Kaltara harus mengantisipasi klaster baru penyebaran Covid – 19 saat libur panjang akhir Oktober 2020.

Salah satunya, dengan melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengantisipasi arus mudik selama libur panjang.

“Ada beberapa titik kerawanan yang patut menjadi perhatian, memiliki pusat yang dapat, moda transportasi dan tempat rekreasi,” ujarnya.

Teguh juga meminta seluruh pimpinan daerah dan masyarakat di Kaltara untuk memperhatikan beberapa hal. Pertama, melaksanakan protokol kesehatan dengan menjauhi kerumunan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun.

Lalu, kepada kepala daerah agar memastikan kesiapan pelayanan kesehatan selama libur panjang.

“Perlunya melibatkan TNI / Polri mengedukasi masyarakat di tempat-tempat wisata, pusat perbelanjaan dan moda transportasi umum,” ungkapnya.

Arahan lainnya, adalah memperbanyak pos pengawasan “patuh protokol kesehatan” di lokasi rawan penyebaran covid-19 (moda transportasi, pusat serta tempat rekreasi atau hiburan); menjaga kewaspadaan dan tidak lengah selama liburan sebagai antisipasi peningkatan kasus setelah libur panjang, Polri perlu meningkatkan patroli lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan jalur arus mudik atau balik dan memberikan rasa aman selama libur panjang.

“Masyarakat juga perlu mengantisipasi ancaman La Nina, hindari daerah bencana bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Dan, Kesiap-siagaan BPBD dan perangkatnya termasuk antisipasi jika terjadi bencana seperti pendirian dapur umum,” tutur Teguh.
Dari pelaksanaan rakor sendiri, dalam pengantarnya, Mendagri menyatakan bahwa pekan depan ada cuti bersama dan libur. Libur itu pada 29 Oktober 2020 (Maulid Nabi Muhammad SAW), dan ada dua hari cuti bersama pada pekan itu yakni pada 28 dan 30 Oktober. Ini sesuai SKB 3 Menteri.

“Mengingat waktu liburan yang cukup panjang, maka perlu dilakukan antisipasi terhadap kerawanan di bidang lalu lintas udara, darat dan udara. Termasuk antisipasi kerawanan pada kegiatan kepariwisataan, keagamaan dan lainnya.

Sementara itu, dalam arahannya Menko Bidang Polhukam Machfud MD menyatakan, libur panjang dan cuti bersama akhir Oktober ini sangat rentan atau potensi kesalahan protokol kesehatan. Seperti kerumunan kerumunan massa di tempat, reunian, Anugerah Maulid Nabi Muhammad SAW, dan lainnya.

“Ini harus diantisipasi agar tidak terjadi penularan Covid-19,” ungkapnya.

Machfud juga menyebutkan, berkaitan dengan kompetisi, negara sangat menghormati dan mendudukkannya dengan layak. Oleh sebab itu, penetapan libur untuk upacara peringatan. Pun demikian, pernyataan negara agama, juga bukan negara sekuler.

“Indonesia adalah negara yang beragama,” ungkapnya.
Soal Anugerah Maulid Nabi sendiri, Machfud berharap tahun ini dapat diambil hikmahnya, tanpa melanggar protokol kesehatan.

“Harusnya ada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya atas peringatan Maulid Nabi ini. Salah satunya dengan tidak melanggar protokol kesehatan,” ulasnya.

Untuk itu, Machfud meminta agar para pimpinan daerah dan Forkopimda dapat berkoordinasi untuk meningkatkan antisipasi potensi protokol kesehatan selama libur panjang dan cuti bersama Oktober ini di daerah masing-masing.

Masukkan lainnya, datang dari Waka BIN Letjen TNI (Purn.) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma. Saran itu di antaranya, perusahaan harus mendata karyawannya yang akan melakukan perjalanan keluar daerah, utama yang berada di zona merah. Dan, perlu melakukan karantina mandiri ada gejala.
BIN juga berharap para pelaku industri pariwisata untuk memperkirakan, memantau dalam kampanye wisata yang aman dan sehat.

“Pemerintah daerah mengawasi melakukan pengawasan protokol kesehatan di seluruh kerumunan atau wisata, penegakan hukum yang tegas atas protokol kesehatan,” katanya.
Giliran selanjutnya, adalah Kepala BNPB Doni Monardo.

Doni menyebutkan, pentingnya antisipasi peningkatan penyebaran Covid-19 pada libur panjang karena pengalaman yang terjadi pada libur panjang sebelumnya.

“Hingga September lalu, memang menunjukkan kasus aktif Covid-19 menurun hingga 6,7 ​​persen. Angka kesembuhan juga meningkat 7,23 persen, dan angka kematian turun 0,45 persen tapi masih belum bisa mencapai angka kematian global,” tuturnya.

Pencapaian itu, tak lepas dari kegigihan kinerja pimpinan daerah, tenaga kesehatan juga pihak terkait lainnya.

Atas prestasi ini, Doni memohon dengan sangat agar seluruh pihak tetap mendukung dan mendukung penanganan penanganan Covid-19 di Indonesia. Tentu saja, masyarakat mengurus untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, dan tidak mengabaikan 3M, “ucapnya.

Doni juga mengaruhi agar masyarakat mewaspadai cuaca ekstrim dan dampak La Nina 2020, utama wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lainnya.

“Melihat kondisi itu, kami mengabaikan masyarakat untuk memilih opsi liburan di rumah saja. Lakukan aktivitas fisik untuk meningkatkan imun tubuh, menanam pohon dan lainnya di rumah,” ulasnya.

Di bidang perhubungan sendiri, Kemenhub memprediksi puncak kemacetan atau arus libur panjang akan terjadi pada 27 Oktober dan 28 Oktober.

Sementara angkutan yang diprediksi paling banyak digunakan, adalah angkutan udara dan kereta api. Khusus angkutan kereta api, dasar 70 persen penumpang.

Dishub bersama TNI dan Polri juga diharapkan melakukan pemeriksaan acak terhadap bus penumpang. Utamanya, penerapan protokol kesehatan. * Humas/Nina AF.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi