Connect with us

Berita Pemprov Kaltara

Pilkada Tak Hentikan Penegakan Hukum

Published

on

Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi berfoto bersama Ketua KPK Firli Bahuri..

TANJUNG SELOR – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri melawat ke Tanjung Selor, Bulungan, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (25/11/2020).

Tiba di Tanjung Selor, Firli bergegas bergabung dengan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi, Ketua KPU Kalimantan Utara Suryanata Al Islami, dan Ketua Bawaslu Kalimantan Utara Suryani di ruang pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kalimantan Utara.

Di tempat ini, keempatnya mengikuti program talkshow Dialog Publika yang digarap Humas Setprov Kalimantan Utara bekerjasama lembaga penyiaran publik TVRI. Talkshow ini mengambil tema ‘Wujudkan Pilkada Berintegritas di Kaltara’.

Komjen Firli memberi apresiasi kepada Pemprov, KPU, Bawaslu, dan semua unsur Forkopimda, serta masyarakat Kalimantan Utara. Termasuk kepada peserta pilkada baik provinsi maupun empat kabupaten, partai politik, dan tim suksesnya.

“Setelah mendengar penjelasan Pjs Gubernur, Ketua KPI, dan Bawaslu, suasana di Kalimantan Utara dalam kondisi sangat aman. Ini modal pilkada berjalan aman dan berintegritas,” sebut Firli.

Pilkada yang berintegritas menurutnya sangatlah penting. Pilkada adalah salah satu instrumen mewujudkan tujuan negara sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

“Tujuan-tujuan negara itu hanya bisa dicapai jika pilkadanya berintegritas dan jujur. Apa pentingnya KPK? Mengajak dan memantau supaya tidak ada kepala daerah terpilih yang terjerat korupsi. Karena integritaslah yang mencegah tindakan koruptif,” sebutnya.

KPK dalam menghadapi pilkada serentak di ratusan daerah di Tanah Air telah bekerjasama dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu RI. Termasuk dengan partai politik. Menurut Firli, partai politik menentukan arah bangsa. Jika partai politik berintegritas maka tujuan negara juga dapat dicapai dengan baik.

“Kita tidak ingin calon yang diusung bermasalah. Karena penegakan hukum tidak berhenti dengan adanya pilkada. Dan pilkada tidak boleh terganggu dengan penegakan hukum. Kami ingin pemimpin dilahirkan dari proses yang berintegritas dan jujur agar tidak korupsi. Kalau korupsi negara rugi, pembangunan tidak jalan, masyarakat yang dirugikan,” sebutnya.

Pjs Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi mengatakan Pemprov sangat berkepentingan dalam pilkada ini. Untuk itu, dukungan kepada KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan terus dilakukan sejak awal tahapan sampai tahapan kampanye saat ini, hingga selesainya semua tahapan.

“Kita berkepentingan mendukung KPU dan Bawaslu menciptakan pilkada damai, aman COVID-19, dan berintegritas. Pemprov mendukung secara penuh itu. Termasuk anggara hibah, Kalimantan Utara termasuk yang terbaik dan pertama menyelesaikan 100 persen hibah kepada penyelenggara, kurang lebih Rp 139 miliar,” ujarnya.

Pemprov juga terus membangun koordinasi dengan semua unsur dan melakukan pemantauan tiap-tiap tahapan yang berjalan. Dinamika pilkada yang berlangsung sejauh ini menurut Teguh tetap dalam koridor yang dinilai wajar.

“Dinamika muncul banyak di medsos. Sepanjang wajar saja, kita kendalikan dengan baik. Jangan sampai mengemuka. Jangan pakai politik idetitas, no hoaks, saring sebelum sharing,” sebut Pjs Gubernur.

Ketua KPU Kalimantan Utara Suryanata Al Islami mengatakan, lembaganya memiliki mekanisme paling tinggi untuk mencegah tindakan korupsi di internal.

“Ki KPU ada mekanisme paling tinggi yaitu rapat pleno. Tidak boleh ada yang mengambil langkah sendiri-sendiri. Lima orang komisioner juga tidak masuk dalam proses pengadaan barang dan jasa pilkada. Karena itu masuk di ranah teman-teman sekretariat. Untuk tender sepenuhnya dilakukan oleh KPU Pusat,” sebutnya.

Suryanata Al Islami beranggapan, setiap gerak gerik penyelenggara diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Selain ada DKPP yang mengawasi etiknya, Bawaslu juga mengawasi kami. Dan kami juga minta masyarakat ikut mengawasi kami. Tahun 2015 banyak KPPS kita berhentikan karena tidak netral,” sebutnya.

Ketua Bawaslu Kalimantan Utara Suryani mengutarakan ada banyak titik-titik rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di pilkada. Namun Bawaslu Kalimantan Utara klaimnya berusaha sekuat mungkin untuk memastikan tidak ada penyimpangan secara administrasi.

“Sebab itu cikal bakal munculnya KKN. Tidak sedikit rekomenasi dan perbaikan administrasi yang segera harus ditindaklanjuti oleh KPU. Alhamdulillah sejauh ini sangat cepat ditindaklanjuti rekomendasi itu,” ujarnya.

“Netralitas ASN pun jauh hari sudah kita imbaukan. Ini dilarang karena ranah pidana dan etik ASN itu sendiri. Bawaslu sudah menerbitkan 5 rekomendasi pelanggaran netralitas ASN ke Komisi ASN (KASN). Nanti KASN nanti yang menyampaikan ke Gubernur atau Bupati untuk menindaklanjuti pemberian sanksinya. Tentu prosesnya tidak serta memberi rekomendasi, kita lakukan kajian. KASN juga melakukan kajian terhadap hal-hal yang perlu dinilai. Kami di Kalimantan Utara totaal memproses 61 temuan dan laporan pelanggaran,” kata Suryani. (*/humas)

Pemprov Kaltara

Kaltara Kejatahan 465.036 Vaksin Covid-19

Published

on

 

Ilustrasi

Rencana vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat dibicarakan kembali pemerintah (pusat) bersama pemerintah daerah, Jumat (27/11) secara virtual. Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara, Teguh Setyabudi mengikutinya secara virtual dari ruang rapat gubernuran di Tanjung Selor, Bulungan.Pemerintah membenarkan tengah menyiapkan vaksin Covid-19. Saat ini masih berada di negara produsen. Walau vaksin tengah dipersiapkan, Teguh mengatakan ada hal-hal yang perlu diantisipasi pemerintah maupun pemerintah daerah sebelum vaksinasi dilakukan pada tahun 2021 mendatang.

“Salah satunya penganggaran. Bertepatan sekarang kita lagi proses penyusunan RAPBD 2021. Tadi sudah saya perintahkan kepada Sekda, itu yang harus dipersiapkan juga,” kata Teguh usai mengikuti rapat virtual bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Teguh mengatakan, dalam rapat tersebut ia menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah. Terutama perlunya mengantisipasi kendala distribusi vaksin serta kebutuhan tenaga vaksinator.

“Tadi saya tanyakan masalah yang akan dialami di sini, yaitu SDM kesehatan. Tenaga vaksinator kan kurang, bisa nggak ada formasinya tahun 2021. Itu dipertimbangkan oleh Menkes. Tetapi Pak Menteri juga tadi menyampaikan bahwa kita akan di-support dengan tenaga relawan yang sudah didik oleh Kemenkes,” ujarnya.

Vaksin juga memerlukan ruang pendingin khusus. “Kebetulan kita tidak punya cool room provinsi. Kalau toh ada, terbatas hanya di Tarakan. Jadi saya tadi juga sampaikan, bahwa itu juga bisa menjadi kendala. Dan insyallah nanti Kemenkes akan melakukan survei masalah cool room itu. Dan mudah-mudahan Kemenkes bisa ikut membantu,” kata Teguh.

Potensi masalah lainnya adalah jalur distribusi vaksin ke wilayah pedalaman dan perbatasan. “Daerah-daerah tertentu harus melewati sungai yang tidak mudah. Ada juga yang hanya bisa dikirim lewat pesawat, itu juga perlu bantuan. Kondisi fiskal kita masih terbatas. Dan dari sisi transportasi vaksinasi, ternyata juga Kemenkes siap akan membantu masalah transportasi itu,” sebutnya.

Berdasarkan plafon, pemerintah akan memberikan kuota sebanyak 465.036 vaksin Covid-19 bagi Kaltara. “Itu alokasi sementara. Kita masih melakukan penyesuaian, dari kabupaten/kota juga masih menyusun micro planning-nya. Sambil menunggu juknisnya juga. Kalau ada juknisnya, sudah bisa dipetakan prioritas mana yang lebih dahulu divaksin. Jadi sekarang masih ngambang,” tuturnya.

Teguh mengatakan, berdasarkan pengadaannya, vaksin Covid-19 ada dua jenis. Yaitu yang diadakan pemerintah dan yang diadakan secara mandiri oleh pemerintah daerah. “Selain nanti Pemprov akan dapat pembagian vaksin dari pemerintah, sekian ratus ribu itu, juga ada beberapa yang harus disiapkan secara mandiri. Itu juga perlu,” sebutnya.

“Yang harus diingat bahwa vaksinasi bukan hanya masalah pembelian vaksin sendiri. Ada sosialisasi, distribusi, tempat penyimpanan, dan lainnya itu harus dipersiapkan,” tambahnya.

Di daerah pun kata Teguh akan dibentuk Tim Satgas Vaksin Covid-19 menyusul telah dibentuknya tim ini di tingkat pusat. “Nanti juga akan dibentuk tim khusus vaksinasi Kaltara. Nanti juga ada juru bicaranya, dan lain-lain. Untuk kegiatan vaksinasinya, akan kita cek, apakah diposkan masuk di Dinas Kesehatan atau di RSUD. Tetapi yang jelas itu terkait dengan masalah penanganan kesehatan,” tutup Teguh. * nina.

Continue Reading

Pemprov Kaltara

Bappeda-Litbang dan UniKal Gelar Kajian Penanganan Pandemi

Published

on

 

Ilustrasi

TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), bekerjasama dengan Universitas Kaltara (Unikal) melakukan kajian sebaran Covid-19 di Provinsi Kaltara. Dimana, hasil kajian ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi pengambilan kebijakan strategis di Kaltara tahun depan. Utamanya, terkait penanganan pandemi.“Melalui kerjasama ini, diharapkan Pemprov Kaltara bisa memetakan dampak yang ditimbulkan serta dapat merumuskan strategi pemulihan ekonomi dalam rangka penyusunan kebijakan jangka pendek dan menengah di 2021,” kata Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Risdianto di ruang rapat Bappeda-Litbang Gedung DPUPR-Perkim Lantai 4, Senin (30/11).

Selain memetakan dampak di sektor ekonomi, dalam penyusunan kajian ini juga dikumpulkan persepsi publik. Hal ini agar kajian yang disusun guna pengambilan kebijakan strategis 2021 tepat sasaran.

Menurut Risdianto, pemerintah telah banyak mengambil langkah dalam rangka pemulihan ekonomi terdampak Covid-19. Apalagi tahun depan, pemerintah baik daerah masih akan fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi. “Pemulihan ekonomi pasca pandemi masih menjadi priotas di 2021. Sehingga untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi di Kaltara tahun depan, perlu disusun kajian sebelum menentukan langkah kebijakan yang akan diambil,” ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam penyampaian laporan penangan ini Bappeda-Litbang dan UniKal Gelar Kajian Untuk Penanganan Covid-19 secara virtual meeting dengan melibatkan multipihak sebagai pembahas. * nina.

Continue Reading

Pemprov Kaltara

Optimis Tahun Depan Ekonomi Membaik

Published

on

 

Ilustrasi

Tahun depan, perekonomian domestik diproyeksikan membaik dan ditatap dengan optimistis. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara (Kaltara) diproyeksikan berkisar pada angka 7 persen sampai dengan 7,4 persen. Namun demikian, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan di tengah risiko ketidakpastian yang masih tinggi.Keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi. “Tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat, dimana pandemi yang awalnya merupakan permasalahan kesehatan, secara cepat merambat menjadi pemicu permasalahan ekonomi,” kata Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kaltara, Teguh Setyabudi.

Menurut Teguh, dalam menghadapi pandemi dan dampak yang ditimbulkan, sinergi dari seluruh komponen bangsa sangat dibutuhkan. “Dalam hal ini, satuan kerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kaltara harus saling bekerja sama sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, untuk memastikan agar APBN tetap mampu mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur,” urainya.

Dampak positif dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kaltara terhadap perekonomian semakin nyata, yang dapat dilihat pada kinerja pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga yang menunjukkan adanya titik balik aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi triwulan kedua ke triwulan ketiga (Q-to-Q) di Kaltara mencapai 2,99 persen.

Salah satu komponen pendorong pertumbuhan pada triwulan ketiga, adalah konsumsi pemerintah yang tumbuh positif 2,43 persen dibanding triwulan sebelumnya, dan berkontribusi sebesar 7,25 persen terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan berkenaan.

Disebutkan Teguh, momentum perbaikan ini perlu terus dijaga pada triwulan berikutnya, sebagai modal pemulihan ekonomi di 2021, khususnya bagaimana belanja pemerintah dapat terus menjadi motor pertumbuhan ekonomi. “Di situasi ekonomi yang sedang kurang bersahabat seperti ini, belanja pemerintah memiliki peran sebagai penggerak utama perekonomian di Kaltara agar senantiasa tumbuh. Sesuai arahan Presiden, APBN 2021 harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan. Satuan kerja yang memiliki pagu besar segera melaksanakan lelang dini di Desember, Bupati dan Walikota di Kaltara juga harus segera melakukan pengesahan Perda APBD secara tepat waktu. Hal ini perlu dilakukan agar ekonomi di Kaltara dapat bergerak,” beber Teguh.

Selain itu, Teguh juga meminta agar anggaran bantuan sosial secepatnya dicairkan agar perekonomian di lapisan bawah juga dapat tumbuh. * nina.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi