Connect with us

Berita Pemprov Kaltara

Pjs Gubernur Buka Forum Konsultasi Publik Rantek RPJMD Provinsi Kaltara 2021-2026

Published

on

Teguh : Kedepankan Kebersamaan, Diskusikan Perbedaan

Pjs Gubernur Buka Forum Konsultasi Publik Rantek RPJMD Provinsi Kaltara 2021-2026

TARAKAN – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Teguh Setyabudi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, Selasa (1/12) pagi di ruang pertemuan lantai 5 Hotel Lotus Panaya, Tarakan.Dalam arahannya, Teguh menyampaikan bahwa keberhasilan untuk membangun Kaltara, terletak pada kebersamaan dan diskusi. “Mari kita mengedepankan kebersamaan dan mendiskusikan perbedaan, sehingga keberhasilan pembangunan Kaltara dapat tercapai,” katanya.

Untuk itu, penyelenggaraan forum ini merupakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut memberikan masukan dan saran bagi penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Kaltara 2021-2026 serta sekaligus sebagai upaya Pemprov Kaltara dalam melakukan transparansi dan mempublikasikan dokumen rancangan teknokratik tersebut.

Ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 261 ayat (1) bahwa perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas dan sesuai pasal 262 ayat (1) bahwa rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

“Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD adalah amanat pasal 41 dan pasal 42 Permendagri No. 86/2017 bahwa dalam persiapan penyusunan dokumen RPJMD, pemerintah daerah berkewajiban menyusun rancangan teknokratik RPJMD dan diselesaikan paling lambat sebelum penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih,” jelasnya.

Secara substansi rancangan teknokratik tersebut memuat analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan perumusan isu strategis daerah yang disajikan dengan sistematika sebagaimana diamanatkan pada pasal 43 dan pasal 44 Permendagri No. 86/2017.

Selain itu, berdasarkan periodesasi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Kaltara 2021-2026 ini merupakan persiapan penyusunan rancangan awal RPJMD periodesasi ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan merupakan periodesasi ke-2 RPJMD Pemprov Kaltara.

“Untuk itu, maka permasalahan dan isu strategis daerah yang tertuang dalam dokumen rancangan teknokratik ini diharapkan bersifat komperehensif sesuai hasil analisis dan rumusan arah kebijakan dalam RPJPD Provinsi Kaltara 2005-2025 dan data kondisi Kaltara atas karakteristik wilayah dan kemampuan fiskal Pemprov Kaltara untuk periode 2021-2026,” urainya.

Diuraikan Teguh, penyusunan RPJMD Provinsi Kaltara 2021-2026 yang saat ini pada tahap penyempurnaan rancangan teknokratik melalui konsultasi publik akan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan pembahasan dengan DPRD untuk menghasilkan rancangan RPJMD yang siap untuk di-Musrenbangkan dengan melibatkan para pihak dan pada akhirnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

“Penetapan dokumen RPJMD ini selambat-lambatnya dilakukan 6 bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Nah, mengingat alokasi waktu yang terbatas tersebut, perlu adanya komitmen dari semua komponen Pemprov Kaltara termasuk DPRD yang merupakan bagian penyelenggara urusan pemerintahan daerah untuk dapat menyelesaikan penyusunan RPJMD Provinsi Kaltara 2021-2026 tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 5 tahun,”

Sebagai informasi, dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Kaltara 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara bekerjasama dengan Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPR) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta sebagai tim pelaksanaan dokumen. * nina.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pemprov Kaltara

Kaltara Kejatahan 465.036 Vaksin Covid-19

Published

on

 

Ilustrasi

Rencana vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat dibicarakan kembali pemerintah (pusat) bersama pemerintah daerah, Jumat (27/11) secara virtual. Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara, Teguh Setyabudi mengikutinya secara virtual dari ruang rapat gubernuran di Tanjung Selor, Bulungan.Pemerintah membenarkan tengah menyiapkan vaksin Covid-19. Saat ini masih berada di negara produsen. Walau vaksin tengah dipersiapkan, Teguh mengatakan ada hal-hal yang perlu diantisipasi pemerintah maupun pemerintah daerah sebelum vaksinasi dilakukan pada tahun 2021 mendatang.

“Salah satunya penganggaran. Bertepatan sekarang kita lagi proses penyusunan RAPBD 2021. Tadi sudah saya perintahkan kepada Sekda, itu yang harus dipersiapkan juga,” kata Teguh usai mengikuti rapat virtual bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Teguh mengatakan, dalam rapat tersebut ia menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah. Terutama perlunya mengantisipasi kendala distribusi vaksin serta kebutuhan tenaga vaksinator.

“Tadi saya tanyakan masalah yang akan dialami di sini, yaitu SDM kesehatan. Tenaga vaksinator kan kurang, bisa nggak ada formasinya tahun 2021. Itu dipertimbangkan oleh Menkes. Tetapi Pak Menteri juga tadi menyampaikan bahwa kita akan di-support dengan tenaga relawan yang sudah didik oleh Kemenkes,” ujarnya.

Vaksin juga memerlukan ruang pendingin khusus. “Kebetulan kita tidak punya cool room provinsi. Kalau toh ada, terbatas hanya di Tarakan. Jadi saya tadi juga sampaikan, bahwa itu juga bisa menjadi kendala. Dan insyallah nanti Kemenkes akan melakukan survei masalah cool room itu. Dan mudah-mudahan Kemenkes bisa ikut membantu,” kata Teguh.

Potensi masalah lainnya adalah jalur distribusi vaksin ke wilayah pedalaman dan perbatasan. “Daerah-daerah tertentu harus melewati sungai yang tidak mudah. Ada juga yang hanya bisa dikirim lewat pesawat, itu juga perlu bantuan. Kondisi fiskal kita masih terbatas. Dan dari sisi transportasi vaksinasi, ternyata juga Kemenkes siap akan membantu masalah transportasi itu,” sebutnya.

Berdasarkan plafon, pemerintah akan memberikan kuota sebanyak 465.036 vaksin Covid-19 bagi Kaltara. “Itu alokasi sementara. Kita masih melakukan penyesuaian, dari kabupaten/kota juga masih menyusun micro planning-nya. Sambil menunggu juknisnya juga. Kalau ada juknisnya, sudah bisa dipetakan prioritas mana yang lebih dahulu divaksin. Jadi sekarang masih ngambang,” tuturnya.

Teguh mengatakan, berdasarkan pengadaannya, vaksin Covid-19 ada dua jenis. Yaitu yang diadakan pemerintah dan yang diadakan secara mandiri oleh pemerintah daerah. “Selain nanti Pemprov akan dapat pembagian vaksin dari pemerintah, sekian ratus ribu itu, juga ada beberapa yang harus disiapkan secara mandiri. Itu juga perlu,” sebutnya.

“Yang harus diingat bahwa vaksinasi bukan hanya masalah pembelian vaksin sendiri. Ada sosialisasi, distribusi, tempat penyimpanan, dan lainnya itu harus dipersiapkan,” tambahnya.

Di daerah pun kata Teguh akan dibentuk Tim Satgas Vaksin Covid-19 menyusul telah dibentuknya tim ini di tingkat pusat. “Nanti juga akan dibentuk tim khusus vaksinasi Kaltara. Nanti juga ada juru bicaranya, dan lain-lain. Untuk kegiatan vaksinasinya, akan kita cek, apakah diposkan masuk di Dinas Kesehatan atau di RSUD. Tetapi yang jelas itu terkait dengan masalah penanganan kesehatan,” tutup Teguh. * nina.

Continue Reading

Pemprov Kaltara

Bappeda-Litbang dan UniKal Gelar Kajian Penanganan Pandemi

Published

on

 

Ilustrasi

TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), bekerjasama dengan Universitas Kaltara (Unikal) melakukan kajian sebaran Covid-19 di Provinsi Kaltara. Dimana, hasil kajian ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi pengambilan kebijakan strategis di Kaltara tahun depan. Utamanya, terkait penanganan pandemi.“Melalui kerjasama ini, diharapkan Pemprov Kaltara bisa memetakan dampak yang ditimbulkan serta dapat merumuskan strategi pemulihan ekonomi dalam rangka penyusunan kebijakan jangka pendek dan menengah di 2021,” kata Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Risdianto di ruang rapat Bappeda-Litbang Gedung DPUPR-Perkim Lantai 4, Senin (30/11).

Selain memetakan dampak di sektor ekonomi, dalam penyusunan kajian ini juga dikumpulkan persepsi publik. Hal ini agar kajian yang disusun guna pengambilan kebijakan strategis 2021 tepat sasaran.

Menurut Risdianto, pemerintah telah banyak mengambil langkah dalam rangka pemulihan ekonomi terdampak Covid-19. Apalagi tahun depan, pemerintah baik daerah masih akan fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi. “Pemulihan ekonomi pasca pandemi masih menjadi priotas di 2021. Sehingga untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi di Kaltara tahun depan, perlu disusun kajian sebelum menentukan langkah kebijakan yang akan diambil,” ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam penyampaian laporan penangan ini Bappeda-Litbang dan UniKal Gelar Kajian Untuk Penanganan Covid-19 secara virtual meeting dengan melibatkan multipihak sebagai pembahas. * nina.

Continue Reading

Pemprov Kaltara

Optimis Tahun Depan Ekonomi Membaik

Published

on

 

Ilustrasi

Tahun depan, perekonomian domestik diproyeksikan membaik dan ditatap dengan optimistis. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara (Kaltara) diproyeksikan berkisar pada angka 7 persen sampai dengan 7,4 persen. Namun demikian, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan di tengah risiko ketidakpastian yang masih tinggi.Keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi. “Tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat, dimana pandemi yang awalnya merupakan permasalahan kesehatan, secara cepat merambat menjadi pemicu permasalahan ekonomi,” kata Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kaltara, Teguh Setyabudi.

Menurut Teguh, dalam menghadapi pandemi dan dampak yang ditimbulkan, sinergi dari seluruh komponen bangsa sangat dibutuhkan. “Dalam hal ini, satuan kerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kaltara harus saling bekerja sama sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, untuk memastikan agar APBN tetap mampu mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur,” urainya.

Dampak positif dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kaltara terhadap perekonomian semakin nyata, yang dapat dilihat pada kinerja pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga yang menunjukkan adanya titik balik aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi triwulan kedua ke triwulan ketiga (Q-to-Q) di Kaltara mencapai 2,99 persen.

Salah satu komponen pendorong pertumbuhan pada triwulan ketiga, adalah konsumsi pemerintah yang tumbuh positif 2,43 persen dibanding triwulan sebelumnya, dan berkontribusi sebesar 7,25 persen terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan berkenaan.

Disebutkan Teguh, momentum perbaikan ini perlu terus dijaga pada triwulan berikutnya, sebagai modal pemulihan ekonomi di 2021, khususnya bagaimana belanja pemerintah dapat terus menjadi motor pertumbuhan ekonomi. “Di situasi ekonomi yang sedang kurang bersahabat seperti ini, belanja pemerintah memiliki peran sebagai penggerak utama perekonomian di Kaltara agar senantiasa tumbuh. Sesuai arahan Presiden, APBN 2021 harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan. Satuan kerja yang memiliki pagu besar segera melaksanakan lelang dini di Desember, Bupati dan Walikota di Kaltara juga harus segera melakukan pengesahan Perda APBD secara tepat waktu. Hal ini perlu dilakukan agar ekonomi di Kaltara dapat bergerak,” beber Teguh.

Selain itu, Teguh juga meminta agar anggaran bantuan sosial secepatnya dicairkan agar perekonomian di lapisan bawah juga dapat tumbuh. * nina.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi