Connect with us

Berita Malinau

Proyeksi Pendapatan Nunukan Tahun 2021 Sebesar Rp. 1,074 Triliun

Published

on

Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid Menyampaikan Proyeksi PAD Nunukan Tahun Anggaran 2021.

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Bupati Hj. Asmin Laura Hafid menyampaikan KUA PPAS APBD melalui Rapat Paripurna Ke 7 Masa Sidang III Tahun 2020 tentang Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Nunukan, diruang rapat paripurna dikantor DPRD Nunukan, Penyampaian itu dipimpin oleh Ketua DPRD Nunukan, Hj. Rahma Leppa, Selasa (21/7/2020) sore.

Laura, mengatakan pada KUA dan PPAS APBD Tahun 2021, Pendapatan daerah diproyeksi sebesar Rp1, 074 triliun. Pendapatan ini berasal dari PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

“PAD yang diproyeksikan sebesar Rp. 91.746 Milyar itu, terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp 14.292 Milyar, Retribusi Daerah sebesar Rp 3.773 Milyar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 5.100 Milyar dan Pendapatan Lain lain sebesar Rp 68.580 Milyar,”ujarnya

Selain komposisi tersebut, juga terdapat estimasi pendapatan transfer daerah untuk tahun 2021, adapun pendapatan transfer ini berasal dari penerimaan Transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah, meliputi; Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 924.990 Milyar dan Transfer antar daerah sebesar Rp 54.488 Milyar.

Terkait dengan Belanja daerah yang merupakan bagian dari proyeksi APBD 2021 tersebut, meliputi ; Belanja Operasional Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer dan Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp 1.089 Triliun dengan komposisi belanja operasional daerah ini terdiri dari Belanja Pegawai Rp 402.825 Milyar, Belanja Barang dan Jasa Rp 229.512 Milyar, Belanja Subsidi Rp 9.171 Milyar, Belanja Hibah Rp 11.500 Milyar dan Belanja Bantuan Sosial Rp 1.660 Milyar.

Kemudian komposisi belanja modal, dianggarkan sebesar Rp 150.017 Milyar terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jaringan dan irigasi dan Belanja Aset tetap lainnya.

Sementara itu untuk belanja tidak terduga sebesar Rp 15 Milyar, Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp 270.132 Milyar dan Penerimaan Pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 18.600 Milyar, serta pengeluran pembiayaan sebesar Rp 3 Milyar.

Laura menjelaskan, dalam tubuh belanja daerah kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam tahun anggaran 2021 diantaranya, penggunaan anggaran dititik beratkan untuk penyelesaian utang yang sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Nunukan.

“Penggunaan anggaran juga diprioritaskan untuk mendukung kegiatan nasional dalam rangka pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial pasca Pandemi COVID-19. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi masyarakat,”Pungkasnya.

Reporter : MDF/Humas.
Editor      : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Malinau

Leletnya Jaringan Internet Desa Paking Malinau Kaltara

Published

on

Yosep Padan Kaur Pemerintahan Desa Paking Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

MALINAU – Warga Desa Paking, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, belum bisa menikmati jaringan internet yang maksimal, sebagaimana layaknya warga masyarakat yang bermukim di Tanjung Selor, sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara.

Leletnya jaringan internet tersebut tidak saja dirasakan oleh pengguna handphone android, pengguna PC dari komputer maupun notebook juga mengalami hal yang sama.

Akibatnya, era belajar daring atau belajar melalui handphone dari rumah bagi siswa sekolah dari berbagai tingkatan didesa Paling belum bisa maksimal mengikuti proses belajar mengajar menggunakan pola tersebut.

Menurut Kepala Urusan Pemerintahan Desa Paking, Yosep Padan menyebutkan, jaringan Telkomsel didesa mereka sangat buruk sekali, untuk menggunakan telpon selular saja kadang bisa terkoneksi dengan handphone yang dibubungi kadang sangat sulit sekali.

“Kita berharap Tower Base Transceiver Station (BTS) bisa terbangun secepatnya didesa Paking harap Yosep Padan.

Yosep Padan juga menambahkan, terkait persoalan leletnya jaringan internet itu sudah kerap disampaikan kepada pemerintah melalui OPD yang membidangi, namun tetap saja sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang konkret terkait masalah itu.

“Harapan kita speed atau kecepatan akses internet didesa kami bisa ditambah, ” harapnya.

Tidak hanya didesa Paking, Erwin, Siswa Sekolah SMA Negeri 4 Malinau juga mengeluhkan akhir-akhir ini akses jaringan internet kerap mengalami gangguan

“Jangan kan untuk berselancar didunia maya, terkadang untuk menelpon menggunakan handphone saja sering tak tersambung, ” ujar Erwin yang juga diamini oleh siswa lain nya bernama Fani.

Karenanya mereka berharap untuk tahun anggaran 2021 mendatang, pihak pemerintah mau menambah BTS diwilayah mereka. *

Reporter : Jimmy Charter.
Editor      : Sahri.

Continue Reading

Malinau

Jalan Longsor Di KM 25 Paking Malinau Kaltara Sudah Ditangani

Published

on

Penanganan Perbaikan Jalan Longsor di KM 25 Desa Paking Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

MALINAU – Bencana alam yang mengakibatkan badan jalan di KM. MLN 25+100, KM. MLN 25+350 sekira pukul 00.30, Kamis, 8/10/2020 terjadi musibah longsor, pada ruas jalan Malinau – Long Semamu, kecamatan Mentarang Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, akibatnya akses Warga beberapa desa menuju kota beberapa hari sempat terputus.

Kondisi terakhir, saat ini sudah dilakukan penanganan darurat, oleh PPK Perbatasan 4 Kalimantan Utara, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara, Kementerian PUPR.

Sehingga ruas jalan tersebut bisa difungsikan kembali oleh warga beberapa desa dengan berbagai kepentingan nya menuju kota Malinau. Yaitu dengan tindakan awal memblokir lokasi longsoran serta membuat jalan alternatif sebelum dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Untuk memastikan penanganan, Mezack, dari PPK Perbatasan 4 Kaltara, bersama tim nya langsung menuju kelapangan, melakukan penanganan, memasang papan informasi pada titik sebelum dan sesudah longsoran agar masyarakat yang melintas bisa memilih jalan alternatif.

Selain itu untuk penimbunan, menggunakan alat berat jenis excavator dan vibratory roller. Serta menggunakan perancah kayu, dengan waktu penanganan diperkirakan memakan waktu lebih kurang 5 harian.

Tentunya menyesuaikan dengan kondisi cuaca dilokasi kerja. *

Reporter : Selamat AL.
Editor.     : Sahri.

Continue Reading

Malinau

Ketua Bawaslu RI Sambangi Malinau

Published

on

Abhan SH MH Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

MALINAU – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Abhan, beberapa waktu lalu melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Ia juga turut didampingi oleh Anggota Bawaslu Kaltara beserta staf.

“Sudah menjadi komitmen kami melakukan pengawasan, untuk menghasilkan Pemilu yang berkualitas, ” ujar Abhan menjawab pertanyaan wartawan.

Salah satu nya juga untuk menjaga kualitas pemilu agar berlangsung Jujur dan Adil, langsung umum bebas dan rahasia.

Kunjungan Ketua Bawaslu RI ini juga dalam rangka suverfisi dan monitoring persiapan Pilkada serentak tahun 2020, sekaligus mensosialisasikan peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020, tentang tatacara penyelesaian sengketa pemilihan.

Mengusung tagline “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu”. Tujuan nya tak lain adalah untuk menjaga Pilkada ini Luber dan Jurdil.

Maka kalau ada laporan atau temuan dari masyarakat, terkait adanya dugaan pelanggaran, sudah menjadi kewajiban Bawaslu untuk melakukan tindakan sesuai undang-undang.

Menurutnya, apabila ada laporan yang masuk dan kategorinya pelanggaran administrasi ditindaklanjuti dengan pelanggaran administrasi. Kalau masuk klasifikasi pelanggaran pidana maka akan ditindak tegas dengan pidana pemilihan.

“Low inposmentnya atau upaya penegakan hukum menjadi tanggungjawab Bawaslu, ” tegas Abhan.

Akan tetapi lanjutnya, sampai pada tahapan terakhir, upaya penegakan hukum/low inposment tentu fungsi-fungsi pengawasan, pencegahan lebih dikedepan kan oleh pihak pengawas pemilu/Bawaslu. Untuk terus melakukan sosialisasi kemasyarakat maupun kepada peserta Pilkada agar patuh dan taat pada aturan main.

Misal salah satu contoh menggunakan money politic itu jelas-jelas dilarang, mencederai demokrasi. Ini juga menjadi tugas Bawaslu untuk mensosialisasikan kemasyarakat agar tidak menerima money politic.

“Ini semua nya harus punya komitmen agar tidak terjadi hal yang tidak dibenarkan dalam pelaksanaan Pilkada, ” ujar Abhan.

Apalagi sangsi money politik di Pilkada itu berat, dua-duanya bisa dihukum, sipemberi maupun sipenerima.

Abhan juga berharap para awak media aktif melakukan pengawasan selama Pilkada. Bila menemukan pelanggaran untuk segera melaporkan agar bisa diambil langkah-langkah pembinaan.

“Ya semuanya harus transparan, publik juga berhak untuk mengawasi, ” tutup Abhan. *

Reporter : Selamat AL.
Editor      : Sahri.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi