Connect with us

Malinau

Proyeksi Pendapatan Nunukan Tahun 2021 Sebesar Rp. 1,074 Triliun

Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid Menyampaikan Proyeksi PAD Nunukan Tahun Anggaran 2021.

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Bupati Hj. Asmin Laura Hafid menyampaikan KUA PPAS APBD melalui Rapat Paripurna Ke 7 Masa Sidang III Tahun 2020 tentang Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Nunukan, diruang rapat paripurna dikantor DPRD Nunukan, Penyampaian itu dipimpin oleh Ketua DPRD Nunukan, Hj. Rahma Leppa, Selasa (21/7/2020) sore.

Laura, mengatakan pada KUA dan PPAS APBD Tahun 2021, Pendapatan daerah diproyeksi sebesar Rp1, 074 triliun. Pendapatan ini berasal dari PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

“PAD yang diproyeksikan sebesar Rp. 91.746 Milyar itu, terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp 14.292 Milyar, Retribusi Daerah sebesar Rp 3.773 Milyar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 5.100 Milyar dan Pendapatan Lain lain sebesar Rp 68.580 Milyar,”ujarnya

Selain komposisi tersebut, juga terdapat estimasi pendapatan transfer daerah untuk tahun 2021, adapun pendapatan transfer ini berasal dari penerimaan Transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah, meliputi; Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 924.990 Milyar dan Transfer antar daerah sebesar Rp 54.488 Milyar.

Terkait dengan Belanja daerah yang merupakan bagian dari proyeksi APBD 2021 tersebut, meliputi ; Belanja Operasional Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer dan Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp 1.089 Triliun dengan komposisi belanja operasional daerah ini terdiri dari Belanja Pegawai Rp 402.825 Milyar, Belanja Barang dan Jasa Rp 229.512 Milyar, Belanja Subsidi Rp 9.171 Milyar, Belanja Hibah Rp 11.500 Milyar dan Belanja Bantuan Sosial Rp 1.660 Milyar.

Kemudian komposisi belanja modal, dianggarkan sebesar Rp 150.017 Milyar terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jaringan dan irigasi dan Belanja Aset tetap lainnya.

Sementara itu untuk belanja tidak terduga sebesar Rp 15 Milyar, Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp 270.132 Milyar dan Penerimaan Pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 18.600 Milyar, serta pengeluran pembiayaan sebesar Rp 3 Milyar.

Laura menjelaskan, dalam tubuh belanja daerah kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam tahun anggaran 2021 diantaranya, penggunaan anggaran dititik beratkan untuk penyelesaian utang yang sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Nunukan.

“Penggunaan anggaran juga diprioritaskan untuk mendukung kegiatan nasional dalam rangka pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial pasca Pandemi COVID-19. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi masyarakat,”Pungkasnya.

Reporter : MDF/Humas.
Editor      : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Malinau

Ketua Bawaslu RI Sambangi Malinau

Abhan SH MH Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

MALINAU – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Abhan, beberapa waktu lalu melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Ia juga turut didampingi oleh Anggota Bawaslu Kaltara beserta staf.

“Sudah menjadi komitmen kami melakukan pengawasan, untuk menghasilkan Pemilu yang berkualitas, ” ujar Abhan menjawab pertanyaan wartawan.

Salah satu nya juga untuk menjaga kualitas pemilu agar berlangsung Jujur dan Adil, langsung umum bebas dan rahasia.

Kunjungan Ketua Bawaslu RI ini juga dalam rangka suverfisi dan monitoring persiapan Pilkada serentak tahun 2020, sekaligus mensosialisasikan peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020, tentang tatacara penyelesaian sengketa pemilihan.

Mengusung tagline “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu”. Tujuan nya tak lain adalah untuk menjaga Pilkada ini Luber dan Jurdil.

Maka kalau ada laporan atau temuan dari masyarakat, terkait adanya dugaan pelanggaran, sudah menjadi kewajiban Bawaslu untuk melakukan tindakan sesuai undang-undang.

Menurutnya, apabila ada laporan yang masuk dan kategorinya pelanggaran administrasi ditindaklanjuti dengan pelanggaran administrasi. Kalau masuk klasifikasi pelanggaran pidana maka akan ditindak tegas dengan pidana pemilihan.

“Low inposmentnya atau upaya penegakan hukum menjadi tanggungjawab Bawaslu, ” tegas Abhan.

Akan tetapi lanjutnya, sampai pada tahapan terakhir, upaya penegakan hukum/low inposment tentu fungsi-fungsi pengawasan, pencegahan lebih dikedepan kan oleh pihak pengawas pemilu/Bawaslu. Untuk terus melakukan sosialisasi kemasyarakat maupun kepada peserta Pilkada agar patuh dan taat pada aturan main.

Misal salah satu contoh menggunakan money politic itu jelas-jelas dilarang, mencederai demokrasi. Ini juga menjadi tugas Bawaslu untuk mensosialisasikan kemasyarakat agar tidak menerima money politic.

“Ini semua nya harus punya komitmen agar tidak terjadi hal yang tidak dibenarkan dalam pelaksanaan Pilkada, ” ujar Abhan.

Apalagi sangsi money politik di Pilkada itu berat, dua-duanya bisa dihukum, sipemberi maupun sipenerima.

Abhan juga berharap para awak media aktif melakukan pengawasan selama Pilkada. Bila menemukan pelanggaran untuk segera melaporkan agar bisa diambil langkah-langkah pembinaan.

“Ya semuanya harus transparan, publik juga berhak untuk mengawasi, ” tutup Abhan. *

Reporter : Selamat AL.
Editor      : Sahri.

Continue Reading

Malinau

Warga RT 13 14 Malinau Berharap Dibantu Presiden Jokowi

Terkait Sengketa Lahan Yang Mereka Tempati Selama Puluhan Tahun Dengan PT Inhutani I Persero

MALINAU – Persoalan sengketa lahan antara warga Rukun Tetangga 13 dan 14 Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, disebut sudah berlarut sejak lama, tanpa adanya kejelasan kapan penyelesaian nya.

Wajar bila Warga pun berharap masalah tersebut sampai kepada Presiden Jokowi, supaya ada langkah bijak dari pemerintah yang berpihak kemasyarakat.

“Semoga saja persoalan sengketa lahan dengan PT Inhutani I Persero ini sampai ketelinga Presiden Jokowidodo, lebih bagus lagi itu kalau sampai kepada beliau supaya ada langkah cepat penyelesaian, ” ujar Syafarudin salah satu warga.

Sebenarnya kata dia, sudah pernah ada pertemuan antara warga dengan perwakilan manajemen perusahaan, tapi pihak Inhutani selaku pemilik ijin kelihatan nya agak sulit, kemungkinan terkait aset mereka yang ada disana.

Syafarudin, menambahkan, ia pernah mendapat surat kuasa, dari Saharman, selaku ahli waris lahan yang saat ini masih menjadi polemik dengan PT Inhutani I Persero di Malinau.

“Setau kami lahan ini milik ahli Waris Aji Kapitan, pihak Inhutani hanya pinjam pakai ijin Hak Guna Bangunan (HGB), yang mana ijin HGB akan berakhir pada tahun 2010 lalu, ” ujar Syafarudin lagi.

Waktu menyerahkan mandat almarhum Saharman, juga sempat berpesan siapa saja warga yang sudah membangun disana tolong dibagi-bagi, siapa pun dia dan darimana pun berasal.

“Lalu dibuatlah surat hibah yang isinya apabila ada tuntutan atau permasalahan lahan ini dikemudian hari mereka siap bertanggungjawab, ” ujarnya.

Ironisnya, berlarut-larutnya persoalan sengketa yang tak terselesaikan ini, wajar apabila warga menuding terkesan adanya pembiaran dari pihak yang berkompeten.

Padahal kata mereka, setiap Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilu Legislatif, Gubernur maupun Bupati, hak suara mereka sebagai warga yang mempunyai hak pilih diakui oleh pemerintah. Namun hak atas tanah yang mereka tempati tidak diakui lantaran belum adanya kejelasan hukum kepemilikan.

Bupati Malinau, Yansen Tipa Padan, ketika dihubungi melalui pesan WhatsAPP menyangkut sengketa lahan tersebut, (1/7/2020) lalu menyebutkan, persoalan tersebut sudah pernah diurus melalui surat resmi dari Pemkab dan dibantu oleh ketua Lembaga Adat Tidung Aji Saharman almarhum. tapi tak kunjung ada kepastian.

Dilevel bawah memang ngomongnya bisa, akan tetapi pihak Direksi sepertinya sulit melepas aset perusahaan. Apalagi area dimaksud masuk aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Coba kita atur lagi waktu, komunikasi lagi kembali, siap kan dokumen warga semuanya, kita atur jadwal untuk membahasnya lebih lanjut, ” kata Bupati Yansen Tipa Padan.

Ia juga mengimbau warga untuk menemui Sekkab Malinau, Ernes Silvanus, selanjutnya bila sudah berproses disarankan untuk menyurati Bupati secara resmi yang intinya minta penyelesaian. *

Reporter : Selamat AL.
Editor : Sahri.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi