TANJUNG SELOR – Kerusakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kampung Siandaw, Desa Liagu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, ternyata sudah dihitung oleh masyarakat disana, namun apa daya biaya perbaikan nya cukup menelan biaya yang cukup lumayan besar.

Menurut Yans, salah satu warga kampung Siandaw kepada media ini melalui pesan masangger menyebutkan, untuk Capasitor PLTS perbuah seharga Rp 12.500.000, Karena kerusakan nya dua buah, maka untuk capasitor saja menelan biaya Rp 25.000.000.

Sementara itu lanjutnya, untuk kabel aliran yang ikut terbakar, harga per meternya Rp 150.000 dikalikan 300 meter, total nya Rp 45.000.000.

“Untuk capasitor dan kabel keseluruhannya Rp 70.000.000, diluar biaya pemasangan, ” ujarnya.

Ia juga menambahkan, untuk penampungan arus listrik saat pengecasan batrai masih berfungsi baik.

“Kalau capasitor dan kabel sudah diganti listrik PLTS di Siandaw akan menyala kembali, ” ujarnya.

Diketahui PLTS bantuan Kementerian ESDM kepada warga Kampung Siandaw, atas upaya dr Ari Yusnita semasa masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode lalu.

Sehingga warga yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan bisa merasakan suasana terang benderang pada malam hari nya. Namun sekarang akibat PLTS mengalami kerusakan suasana perkampungan itu kembali seperti sedia kala.

“Kami berharap bapak Ir Deddy Yevri Sitorus MA anggota DPR RI Dapil Kaltata mau menjembatani masalah kami kepada Kementerian ESDM supaya ada segera perbaikan kerusakan Capasitor dan kabel listrik keperumahan masyarakat, ” kata Yans.

Ketika masalah ini coba dikonfirmasi kepada Ir Dedy Yevri Hanteru Sitorus MA atau yang akrab disapa Deddy Sitorus mengatakan, baik akan dicoba untuk menghubungi pihak Kementerian ESDM.

“Sebaiknya masyatakat Siandaw menyurati kesaya, agar lebih jelas dan bisa langsung dikoordinasi kepada pihak kementerian terkait, ” pungkas Deddy Sitorus. *

Reporter : Sahri.

TANJUNG SELOR – Memasuki era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Kosmas Kajan SS, Sekretaris DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengimbau seluruh lapisan masyarakat utamanya kepada kaum Milenial untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

“Tetap wajib patuhi Protocol Kesehatan, Jaga jarak aman, Cuci Tangan pakai sabun, Pakai Masker dan jangan lupa Jaga Stamina, Insya Allah kita tetap sehat Aamin, ” ucap Kosmas Kajan SS kepada media ini beberapa waktu yang lalu.

Kosmas Kajan SS.

Sesuai ketetapan pemerintah, terkait Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), menandakan bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) belum berakhir, masih menghantui setiap orang yang lalai.

Terkecuali bila sudah ditemukan vaksin dan diproduksi secara massal , barulah kita menyatakan bebas dari wabah virus tersebut.

Kita ketahui bersama, diwilayah kita akhir-akhir ini masih ada yang reaktif, dan sudah dilakukan isolasi mandiri dibawah pemantauan tim kesehatan.

“Untuk itu mari kita patuhi bersama protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu, ” tutup Kosmas Kajan. *

Reporter : Sahri.

NUNUKAN – Setelah adanya tanggap darurat COVID-19 resmi dicabut presiden. Karena fungsinya kini diemban oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pembagian sembako tahap II dari Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara akan dikomunikasikan kembali ke BPKP

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid mengatakan alasan lainnya, disebutkan tim gugus tugas juga telah dibubarkan oleh Pemerintah pusat sehingga tidak memiliki landasan hukum untuk membagi anggaran COVID-19.

Selain itu, Kabupaten Nunukan telah dinyatakan masuk status zona hijau COVID-19 sehingga bantuan yang berkaitan dengan bantuan sembako tidak diadakan lagi pasca dicabutnya tanggap darurat COVID-19. Namun terkait pembagian BLT tahap II akan dikomunikasikan kembali ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Saat ini status tanggap darurat itu sudah dicabut dan presiden secara resmi sudah membubarkan tim gugus tugas COVID-19,”ujar Laura

Namun, Pemerintah daerah Nunukan tetap akan mengusahakan bantuan dalam bentuk lainnya seperti bantuan langsung tunai (BLT). Bahkan, kata Laura sapaan Bupati Nunukan, Pemkab Nunukan masih berusaha mendapatkan beras untuk bantuan kepada warga. *

Reporter : MDF/Humas.
Editor.     : Sahri.