Connect with us

Berita Sorot Peristiwa

Soal Limbah PT KPUC, DPR RI Surati Menteri ESDM, Menhut, Kapolri

Published

on

Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA anggota Komisi VI DPR RI Dapil Kaltara.

JAKARTA – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara  Ir Dedi Yevri Hanteru Sitorus MA, menyurati Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Kehutanan & Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk segera melakukan langkah-langkah evaluasi, invenstigasi dan penanganan terhadap jebolnya penampungan limbah milik PT KPUC di sungai Tuyak, Long Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, pada hari minggu, tanggal 8 Februari 2021 yang lalu.

ia juga memohon agar Kepala Kepolisian Republik Indonesia melakukan langkah-langkah penegakan hukum dan perlindungan masyarakat Malinau serta memastikan tegaknya hukum atas kejadian ini.

“Sehubungan dengan terjadinya kasus pencermaran berat sungai Malinau pada hari minggu, tanggal 8 Februari 2021 yang lalu. Pencemaran berat ini diduga sebagai akibat dari jebolnya tanggul kolam Tuyak milik perusahaan tambang batu bara PT. Kayan Putra UtamaCoal (KPUC) yang berlokasi di Desa Langap Sengayan, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, “ ujar Dedi pada poin suratnya.

Surat bernomor 008/DS/DPR-RI/II/2021, tanggal 10 Pebruari 2021, dengan perihal Permohonan Penanganan Kasus Pencemaran Sungai Malinau, ditujukan Dedi Sitorus kepada Arifin Tasrif, Menteri ESDM Republik Indonesia, Ibu Siti Nurbaya, Menteri Kehutanan & LH Republik Indonesia, dan Jendral Polisi Listyo Sigit Parbowo, Kepala kepolisian Republik Indonesia.

Karena, dampak dari pencemaran barat ini menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem Sungai Malinau dan Sungai Sesayap, dimana air sungai menjadi kental dan berwarna gelap, matinya berbagai jenis ikan dalam jumlah besar dan terputusnya pasokan air minum PDAM Malinau karena air sungai tidak layak lagi sebagai sumber bahan baku air minum (gambar-gambar terlampir). Saat ini PDAM telah menghentikan proses produksi dan menyebabkan warga harus menampung air hujan sebagai sumber air munum dan kebutuhan sehari-hari. Hingga saat ini menurut laporan warga belum ada tindakan yang kongkrit dari pihak perusahaan atau yang berwenang dalam mengatasi masalah ini.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara , Kapolda Provinsi Kalimantan Utara Bupati Kabupaten Malinau.

Untuk diiketahui, Dedi Sitorus merupakan Anggota Komosi VI, Fraksi PDI Perjuangan, DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara *

Reporter : Sahri.

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sorot Peristiwa

SMSI Temui MPR RI

Published

on

Ahmad Muzani di dampingi wakil Sekretaris Jenderal Girindra Ahmad Jojon Novandri

– Soal Penembakan Wartawan, Komnas HAM Perlu Bentuk Tim Pencari Fakta

JAKARTA– Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus, hari Minggu (20/6) menemui Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani untuk memohon secara politik, mendesak pemerintah dalam hal ini kepolisian agar menuntaskan penyelidikan dan penyidikan kasus penembakan terhadap Mara Salem Harahap (42), wartawan dan Pemimpin Redaksi Lassernews.today.com, Jumat malam, 18 Juni 2021.

“Penyelidikan kasus ini harus dilakukan serius dan tuntas. Apapun latar belakang kejadiannya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perlu turun tangan untuk membentuk tim pencari fakta,” kata Ahmad Muzani ketika menerima tim SMSI di rumahnya, Islamic Village, Kelapa Dua, Tangerang.

Ahmad Muzani yang politisi Partai Gerindra ini mengatakan, peristiwa penembakan ini bukan hanya pembuhuan terhadap Mara Salem Harahap alias Marsal, tetapi melukai banyak hal, terutama kalangan pers, dan demokrasi. “Pembunuhan ini juga merupakan ancaman terhadap negara,” kata Ahmad Muzani.

Menurut Firdaus, penembakan yang menewaskan Marsal ini bukan semata-mata kejahatan biasa, tetapi perbuatan keji yang berdampak luas terhadap perkembangan demokrasi.

“Penembakan itu selain membunuh orang pers, juga mengancam karakter demokrasi yang dikembangkan oleh pers. Kita tahu pers adalah pilar ke-4 demokrasi yang selain mengontrol jalannya demokrasi, juga pelaksana demokrasi,” kata Firdaus yang didampingi Sekretaris Jenderal SMSI Mohammad Nasir, dan anggota Dewan Penasihat SMSI Pusat Ervik Ary Susanto.

Muzani sepakat dengan sikap Firdaus bahwa kepolisian harus segera menyelesaikan secara tuntas penanganan kasus penembakan Marsal. Tidak ada alasan lagi kasus penembakan orang tidak diusut.
“Harus diusut tuntas. Adili pelakunya,” kata Muzani.

Ketua Dewan Pers Mohammad NUH, Sabtu (19/6) juga mengecam penembakan terhadap Marsal. “Sebuah kabar duka kembali mewarnai kehidupan pers Indonesia. Pemimpin Redaksi LasserNewsToday, Mara Salem Harahap meninggal dunia Sabtu Juni 2021,” demikian surat pernyataan Dewan Pers yang ditandatangani Mohammad NUH.

NUH juga mendesak aparat kepolisian segera menyelidiki kasus ini secara serius dan seksama. “Pelaku dan motif pembunuhan harus diungkapkan. Rasa keadilan keluarga Mara Salem Harahap juga harus ditegakkan.”

NUH menghimbau agar segenap komunitas pers Sumatera Utara memperhatikan masalah pembunuhan Marsal dan secara proporsional membantu aparat kepolisian untuk mencari bukti-bukti dan mengungkap fakta.

Mara Salem ditembak orang yang belum diketahui identitasnya, di dalam mobilnya yang diperkirakan dalam perjalanan pulang menuju rumahnya di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Marsal mengalami dua luka sehingga nyawanya tidak tertolong.

Kasus penembakan Marsal pekan ini bukan satu-satunya. Sebelumnya terjadi beberapa kali penyerangan terhadap awak media di Sumatera.

Menurut catatan, pada 29 Mei 2021 terjadi kasus pembakaran rumah Abdul Kohar Lubis wartawan Linktoday.com di Kota Pematang Siantar.

Kemudian 31 Mei, mobil jurnalis Metro TV Pujianto dibakar oleh orang yang tidak dikenal di Sergai. Kemudian 13 Juni 2021, rumah orangtua wartawan di Binjai juga dibakar oleh orang tidak dikenal.

Dalam surat pernyataan Dewan Pers, 19 Juni 2021, dijelaskan, semua pihak yang merasa dirugikan pers agar menempuh prosedur penyelesaian sengketa pers seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999, dan Peraturan Dewan Pers.

Sementara itu Dewan Pers juga meminta segenap unsur pers nasional untuk senantiasa mengutamakan keselamatan diri dan menaati Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas sebagai wartawan. (***)

Editor : Sahri.

Continue Reading

Sorot Peristiwa

Soal Kasus Penistaan Agama, Paul Mauregar Lalong Dimaafkan

Published

on

Paul Mauregar Lalong (kanan), H Salafa Hepa Ketua FKUB Kaltara (kiri).

– Proses hukum tetap berjalan

TANJUNG SELOR – Terkait kasus permohonan maaf, Paul Mauregar Lalong (61 thn), kepada seluruh umat Muslim, soal penistaan agama yang diunggahnya di media sosial Facebook tahun 2019 silam, pihaknya sudah menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Utara.

“Hari Senin, 3/5/2021 kemarin saya sudah menemui bapak H Salafa Hepa, Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Utara untuk menyampaikan permohonan maaf, ” tegas Paul Mauregar Lalong, kepada media ini, 6/5/2021.

Dimana lanjut Paul, pada islah kemarin, pihak FKUB telah memberikan maaf yang tertuang lewat surat tertanggal, 23 Maret 2019, yang diberikan secara langsung kepadanya.

“Saya juga pantas menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa sukur yang setinggi-tingginya kepada pihak FKUB Kaltara, ” kata Paul.

Bersangkutan dengan permohonan maaf itu, Paul Mauregar Lalong juga mengaku, telah menyampaikan melalui dua media online, masing-masing di jurnal kaltara com dan kita teropong com, serta dalam bentuk video yang disampaikan melalui media sosial face book.

“Saya juga menyampaikan permohonan maaf melalui radio Kaltara FM, ” imbuh Paul Mauregar Lalong.

Karena nya harap Paul, melalui permohonan maaf yang sudah disampaikan melalui media secara terbuka itu, ia berharap sebagai tersangka penistaan agama hukuman atau vonis yang dijatuhkan kelak tidak terlalu berat. *

Reporter : Sahri.

 

Continue Reading

Sorot Peristiwa

Mantan PTT Humasprov Kaltara Belum Terima Gaji Terakhir Bulan Maret

Published

on

  • Paska dirumahkan lewat pesan WhatsAPP tanggal 1 April 2021 silam

TANJUNG SELOR – Tidak hanya dirumah kan sejak 1 April 2021 lalu, ternyata puluhan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau tenaga Honorer Humas Protokol sebelum berganti nama menjadi Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) belum menerima upah atau gaji terakhir bulan Maret, setelah pemutusan hubungan kerja.

Sebut saja, namanya bang Iman, salah satu mantan PTT Humasprov Kaltara kepada media ini menceritakan, bahwa dasar Pemprov Kaltara merumahkan mereka sejak tanggal 1 April lalu hanya melalui pesan WhatsAPP, bukan pemberitahuan resmi melalui surat.

“Terus terang kami saat ini kelimpungan dan berharap evaluasi yang dilakukan bisa segera ada jawaban, apakah masih direkrut atau dirumahkan secara permanen, ” ujarnya.

Berikut isi pesan WhatsAPP tersebut,

Assalamualaikum
Selamat Malam

Ijin menyampaikan,

Sesuai Hasil rapat dengan Sekretaris Daerah Prov Kaltara pada hari Rabu 31 Maret 2021 di ruang rapat kerja Sekda, terkait perubahan Nomenklatur Biro Humas & Protokol menjadi Biro Administrasi Pimpinan

Dengan ini disampaikan bahwa
TMT 1 April 2021 seluruh tenaga kontrak / PTT akan di Evaluasi, sampai pada pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian
Terima kasih.

Hasil pantauan media ini, rata-rata PTT yang dirumahkan sudah berkeluarga, tentu mereka memiliki tanggungjawab yang cukup besar, bahkan konon ada diantaranya sudah memiliki putera yang masih sekolah.

Belum lagi untuk membayar kontrak rumah yang ditempati, tentu disaat pandemi Covid -19 seperti sekarang semua nya serba kesulitan.

Terutama untuk mencari pekerjaan baru, serba sulit pula, mengingat semua sektor usaha juga nyaris lumpuh.

Oleh sebab itu, diantara para mantan PTT tersebut tetap berharap, akan ada sebuah kejelasan menyangkut nasib mereka dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. *

Reporter : Sahri.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi