Connect with us

Berita Sorot Peristiwa

Soal Limbah PT KPUC, DPR RI Surati Menteri ESDM, Menhut, Kapolri

Published

on

Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA anggota Komisi VI DPR RI Dapil Kaltara.

JAKARTA – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara  Ir Dedi Yevri Hanteru Sitorus MA, menyurati Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Kehutanan & Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk segera melakukan langkah-langkah evaluasi, invenstigasi dan penanganan terhadap jebolnya penampungan limbah milik PT KPUC di sungai Tuyak, Long Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, pada hari minggu, tanggal 8 Februari 2021 yang lalu.

ia juga memohon agar Kepala Kepolisian Republik Indonesia melakukan langkah-langkah penegakan hukum dan perlindungan masyarakat Malinau serta memastikan tegaknya hukum atas kejadian ini.

“Sehubungan dengan terjadinya kasus pencermaran berat sungai Malinau pada hari minggu, tanggal 8 Februari 2021 yang lalu. Pencemaran berat ini diduga sebagai akibat dari jebolnya tanggul kolam Tuyak milik perusahaan tambang batu bara PT. Kayan Putra UtamaCoal (KPUC) yang berlokasi di Desa Langap Sengayan, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, “ ujar Dedi pada poin suratnya.

Surat bernomor 008/DS/DPR-RI/II/2021, tanggal 10 Pebruari 2021, dengan perihal Permohonan Penanganan Kasus Pencemaran Sungai Malinau, ditujukan Dedi Sitorus kepada Arifin Tasrif, Menteri ESDM Republik Indonesia, Ibu Siti Nurbaya, Menteri Kehutanan & LH Republik Indonesia, dan Jendral Polisi Listyo Sigit Parbowo, Kepala kepolisian Republik Indonesia.

Karena, dampak dari pencemaran barat ini menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem Sungai Malinau dan Sungai Sesayap, dimana air sungai menjadi kental dan berwarna gelap, matinya berbagai jenis ikan dalam jumlah besar dan terputusnya pasokan air minum PDAM Malinau karena air sungai tidak layak lagi sebagai sumber bahan baku air minum (gambar-gambar terlampir). Saat ini PDAM telah menghentikan proses produksi dan menyebabkan warga harus menampung air hujan sebagai sumber air munum dan kebutuhan sehari-hari. Hingga saat ini menurut laporan warga belum ada tindakan yang kongkrit dari pihak perusahaan atau yang berwenang dalam mengatasi masalah ini.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara , Kapolda Provinsi Kalimantan Utara Bupati Kabupaten Malinau.

Untuk diiketahui, Dedi Sitorus merupakan Anggota Komosi VI, Fraksi PDI Perjuangan, DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara *

Reporter : Sahri.

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sorot Peristiwa

Soal Kasus Penistaan Agama, Paul Mauregar Lalong Dimaafkan

Published

on

Paul Mauregar Lalong (kanan), H Salafa Hepa Ketua FKUB Kaltara (kiri).

– Proses hukum tetap berjalan

TANJUNG SELOR – Terkait kasus permohonan maaf, Paul Mauregar Lalong (61 thn), kepada seluruh umat Muslim, soal penistaan agama yang diunggahnya di media sosial Facebook tahun 2019 silam, pihaknya sudah menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Utara.

“Hari Senin, 3/5/2021 kemarin saya sudah menemui bapak H Salafa Hepa, Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Utara untuk menyampaikan permohonan maaf, ” tegas Paul Mauregar Lalong, kepada media ini, 6/5/2021.

Dimana lanjut Paul, pada islah kemarin, pihak FKUB telah memberikan maaf yang tertuang lewat surat tertanggal, 23 Maret 2019, yang diberikan secara langsung kepadanya.

“Saya juga pantas menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa sukur yang setinggi-tingginya kepada pihak FKUB Kaltara, ” kata Paul.

Bersangkutan dengan permohonan maaf itu, Paul Mauregar Lalong juga mengaku, telah menyampaikan melalui dua media online, masing-masing di jurnal kaltara com dan kita teropong com, serta dalam bentuk video yang disampaikan melalui media sosial face book.

“Saya juga menyampaikan permohonan maaf melalui radio Kaltara FM, ” imbuh Paul Mauregar Lalong.

Karena nya harap Paul, melalui permohonan maaf yang sudah disampaikan melalui media secara terbuka itu, ia berharap sebagai tersangka penistaan agama hukuman atau vonis yang dijatuhkan kelak tidak terlalu berat. *

Reporter : Sahri.

 

Continue Reading

Sorot Peristiwa

Mantan PTT Humasprov Kaltara Belum Terima Gaji Terakhir Bulan Maret

Published

on

  • Paska dirumahkan lewat pesan WhatsAPP tanggal 1 April 2021 silam

TANJUNG SELOR – Tidak hanya dirumah kan sejak 1 April 2021 lalu, ternyata puluhan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau tenaga Honorer Humas Protokol sebelum berganti nama menjadi Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) belum menerima upah atau gaji terakhir bulan Maret, setelah pemutusan hubungan kerja.

Sebut saja, namanya bang Iman, salah satu mantan PTT Humasprov Kaltara kepada media ini menceritakan, bahwa dasar Pemprov Kaltara merumahkan mereka sejak tanggal 1 April lalu hanya melalui pesan WhatsAPP, bukan pemberitahuan resmi melalui surat.

“Terus terang kami saat ini kelimpungan dan berharap evaluasi yang dilakukan bisa segera ada jawaban, apakah masih direkrut atau dirumahkan secara permanen, ” ujarnya.

Berikut isi pesan WhatsAPP tersebut,

Assalamualaikum
Selamat Malam

Ijin menyampaikan,

Sesuai Hasil rapat dengan Sekretaris Daerah Prov Kaltara pada hari Rabu 31 Maret 2021 di ruang rapat kerja Sekda, terkait perubahan Nomenklatur Biro Humas & Protokol menjadi Biro Administrasi Pimpinan

Dengan ini disampaikan bahwa
TMT 1 April 2021 seluruh tenaga kontrak / PTT akan di Evaluasi, sampai pada pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian
Terima kasih.

Hasil pantauan media ini, rata-rata PTT yang dirumahkan sudah berkeluarga, tentu mereka memiliki tanggungjawab yang cukup besar, bahkan konon ada diantaranya sudah memiliki putera yang masih sekolah.

Belum lagi untuk membayar kontrak rumah yang ditempati, tentu disaat pandemi Covid -19 seperti sekarang semua nya serba kesulitan.

Terutama untuk mencari pekerjaan baru, serba sulit pula, mengingat semua sektor usaha juga nyaris lumpuh.

Oleh sebab itu, diantara para mantan PTT tersebut tetap berharap, akan ada sebuah kejelasan menyangkut nasib mereka dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. *

Reporter : Sahri.

 

Continue Reading

Sorot Peristiwa

Permohonan Maaf Paul Mauregar Lalong Untuk Umat Muslim

Published

on

Paul Mauregar Lalong.

MALINAU – Paul Mauregar Lalong (61 THN), dari relung hati yang paling dalam, menyampaikan permohonan maaf setinggi-tingginya kepada seluruh umat Islam umum nya, dan umat muslim se Kalimantan Utara khususnya.

Atas cuitannya di media sosial Facebook, yang bedampak hukum baginya, sesuai Laporan Polisi nomor LP/A/51xi/2019Kaltara/KSPKT, tanggal 19 November 2019.

Pada kasus ini Paul Mauregar Lalong juga mengaku, sempat menjalani masa penahanan selama 10 hari, sebelum ada nya permintaan penangguhan oleh Isteri dan saudara kandung yang bersangkutan.

“Dengan kerendahan hati dibulan suci Ramadhan ini, saya memohon maaf kepada seluruh umat Muslim se Kaltara, ” ucap Paul.

Kepada pihak pelapor tentang kasus ITE yang menjeratnya, ia juga memohon kiranya dapat dimaafkan.

“Kepada saudara saya umat muslim saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1442 H, mohon maaf lahir dan bathin,” tutup Paul Mauregar Lalong. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi