Connect with us

Berita Sorot Peristiwa

Soal Limbah PT KPUC, DPR RI Surati Menteri ESDM, Menhut, Kapolri

Published

on

Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA anggota Komisi VI DPR RI Dapil Kaltara.

JAKARTA – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara  Ir Dedi Yevri Hanteru Sitorus MA, menyurati Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Kehutanan & Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk segera melakukan langkah-langkah evaluasi, invenstigasi dan penanganan terhadap jebolnya penampungan limbah milik PT KPUC di sungai Tuyak, Long Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, pada hari minggu, tanggal 8 Februari 2021 yang lalu.

ia juga memohon agar Kepala Kepolisian Republik Indonesia melakukan langkah-langkah penegakan hukum dan perlindungan masyarakat Malinau serta memastikan tegaknya hukum atas kejadian ini.

“Sehubungan dengan terjadinya kasus pencermaran berat sungai Malinau pada hari minggu, tanggal 8 Februari 2021 yang lalu. Pencemaran berat ini diduga sebagai akibat dari jebolnya tanggul kolam Tuyak milik perusahaan tambang batu bara PT. Kayan Putra UtamaCoal (KPUC) yang berlokasi di Desa Langap Sengayan, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, “ ujar Dedi pada poin suratnya.

Surat bernomor 008/DS/DPR-RI/II/2021, tanggal 10 Pebruari 2021, dengan perihal Permohonan Penanganan Kasus Pencemaran Sungai Malinau, ditujukan Dedi Sitorus kepada Arifin Tasrif, Menteri ESDM Republik Indonesia, Ibu Siti Nurbaya, Menteri Kehutanan & LH Republik Indonesia, dan Jendral Polisi Listyo Sigit Parbowo, Kepala kepolisian Republik Indonesia.

Karena, dampak dari pencemaran barat ini menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem Sungai Malinau dan Sungai Sesayap, dimana air sungai menjadi kental dan berwarna gelap, matinya berbagai jenis ikan dalam jumlah besar dan terputusnya pasokan air minum PDAM Malinau karena air sungai tidak layak lagi sebagai sumber bahan baku air minum (gambar-gambar terlampir). Saat ini PDAM telah menghentikan proses produksi dan menyebabkan warga harus menampung air hujan sebagai sumber air munum dan kebutuhan sehari-hari. Hingga saat ini menurut laporan warga belum ada tindakan yang kongkrit dari pihak perusahaan atau yang berwenang dalam mengatasi masalah ini.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara , Kapolda Provinsi Kalimantan Utara Bupati Kabupaten Malinau.

Untuk diiketahui, Dedi Sitorus merupakan Anggota Komosi VI, Fraksi PDI Perjuangan, DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara *

Reporter : Sahri.

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sorot Peristiwa

Dedi Sitorus : KLHK Janji Segera Tinjau Limbah Tambang PT KPUC

Published

on

Ir Dedy Yevri Hanteru Sitorus MA anggota Komisi VI DPR RI Dapil Kaltara..

– DLH Kaltara juga sudah kirim sampel air untuk diteliti

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) berjanji melakukan investigasi lapangan, terkait kebocoran penampungan limbah tambang Batu Bara milik PT KPUC di Long Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu yang lalu.

Hal itu disampaikan oleh Ir Dedy Yevri Hanteru Sitorus MA (Dedi Sitorus) anggota Komisi VI DPR RI, asal daerah pemilihan (Dapil) Kaltara, kepada media ini melalui pesan WhatsAPP, kemarin.

“Kementerian ESDM saya belum komunikasi, Senin nanti akan ditindaklanjuti lagi, ” ujarnya.

Diketahui, terkait kebocoran limbah tambang tersebut, melalui surat bernomor 008/DS/DPR-RI/II/2021, tanggal 10 Pebruari 2021, dengan perihal Permohonan Penanganan Kasus Pencemaran Sungai Malinau, ditujukan Dedi Sitorus kepada Arifin Tasrif, Menteri ESDM Republik Indonesia, Ibu Siti Nurbaya, Menteri Kehutanan & LH Republik Indonesia, dan Jendral Polisi Listyo Sigit Parbowo, Kepala kepolisian Republik Indonesia.

Karena, dampak dari pencemaran barat ini menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem Sungai Malinau dan Sungai Sesayap, dimana air sungai menjadi kental dan berwarna gelap, matinya berbagai jenis ikan dalam jumlah besar dan terputusnya pasokan air minum PDAM Malinau karena air sungai tidak layak lagi sebagai sumber bahan baku air minum.

Dibagian lain, melalui pesan WhatsAPP, PLT Kepala Dinas LIngkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Utara menjelaskan, pihaknya beberapa waktu lalu juga telah menurunkan tim kelapangan, dimana tim tersebut sampai sekarang masih melakukan penelitian.

“Kalau untuk sampel sudah kita ambil dan dikirim ke Sucofindo untuk dieteliti, ” tutup Obed Daniel Lumban Tobing. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Pemprov Kaltara

Berkat Paraf Irianto Lambrie, Akhirnya Kaltara Terwujud

Published

on

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.

TANJUNG SELOR – Santernya pembicaraan dimedsos bahwa Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie tidak pernah mendukung terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara merupakan fitnah yang sama sekali tidak berdasar.

Pasalnya, semasa menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, logikanya tanpa paraf dari Sekdaprov (Irianto Lambrie, red), mustahil Surat Keputusan Penetapan Persetujuan Kaltim sebagai Provinsi induk untuk melepas Kaltara sebagai calon Provinsi ke 34 di Indonesia ditandatangani oleh Gubernur Awang Farouk Ishak (AFI) mantan Gubernur kala itu.

“Dibawah Gubernur itu ada lembaga, ada Sekda, Asissten dan kepala Biro, ada Dinas, salah satunya Sekda kala itu saya, ” tegas Irianto Lambrie melalui siaran video yang diunggah diakun facebook prbadinya.

Dibagian lain kata Irianto lagi, suatu negara atau suatu daereh tidak mungkin maju tidak mungkin ekonominya tumbuh, tidak mungkin kemiskinan bisa diatasi kalau infrastrukturnya disediakan dengan memadai oleh pemerintah.

“Jadi infrastruktur adalah kunci untuk mencapai sebuah kemajuan, ” tukas Irianto Lambrie.

Alhamdulillah lanjut Irianto, walau APBD Kaltara kecil, namun Pemprov bisa dengan cepat membangun infrastruktur tersebut, baik berupa prasarana jalan, pasar, jembatan dan pelabuhan serta perluasan dan peningkatan sejumlah Bandar Udara yang ada di Kalimantan Utara, sekolah-sekolah, rumah sakit maupun kantor-kantor pemerintahan.

Kalau ada sebagian yang mengatakan itukan uang APBN, itu benar, dan anggaran APBD pun berasal dari uang negara juga.

“Karena APBD Kaltara kecil, sekarang aja baru mencapai 2,9 T, kalau diawal nya APBD kita hanya Rp 450 Miliar saja, namun Pemprov terus berupaya dan berkerja keras akhirnya perlahan tapi pasti pembangunan di Kalimantan Utara terus menggeliat, ” tutup Irianto Lambrie. * Nina AF.

Continue Reading

Sorot Peristiwa

Masih Ada Yang Tak Menggunakan Masker Saat Berkendara

Published

on

Virus Corona.

TANJUNG SELOR – Memasuki Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), untuk memutus mata rantai penyebaran Covid – 19, tingkat kesadaran menggunakan masker dan jaga jarak bagi sebagian kaum Milenial di Tanjung Palas dan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, masih kurang.

Faktanya, hasil pantauan media ini baik di Tanjung Palas mau pun Tanjung Selor masih banyak yang berkendara tak menggunakan masker, kebanyakan nya anak baru gede (ABG).

Padahal sesuai imbauan pemerintah, memasuki adaptasi kebiasaan baru, setiap orang bila bepergian wajib menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, selalu cuci tangan pakai sabun.

Mengingat saat ini wabah Corona Virus Disease 2019 atau Covid – 19 masih belum bisa dijinak kan, lantaran belum ditemukan nya vaksin untuk melemahkan virus tersebut. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi