Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Tanjung Selor Ibukota Kaltara “Dikepung” Jalan Raya Rusak Parah

Published

on

Djufri Budiman Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

– Seperti Ruas Jalan Tanjung Selor-Tanah Kuning, Jalan Tanjung Selor Peso, Jalan Bulu Perindu menuju Meranti dan Jalan Tanjung Palas Salimbatu

TANJUNG SELOR – Kondisi jalan raya di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimanta Utara, sangat berbanding terbalik dengan beberapa ruas jalan raya yang ada disekelilingnya, dimana jalan tersebut banyak mengalami kerusakan yang cukup parah, sulit untuk dilewati oleh berbagai jenis kendaraan.

“Terus terang dengan banyaknya jalan raya yang rusak parah saat ini,
Tentu saja saya prihatin dengan kondisi yang ada dan itu menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memikirkan nya, ” tegas Jufri Budiman, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara kepada media ini kemarin.

Dalam hal ini Ia juga berjanji akan menyampaikan permasalahan kerusakan jalan tersebut, kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas PU PR Perkim dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.

Agar supaya cepat diambil tindakan perbaikan, serta bisa duduk bersama mencari solusi terbaik.

“Maksudnya OPD tekhnis di Provinsi Kaltara dan Pemkab Bulungan perlu duduk satu meja guna membahas metode atau langkah-langkah yang dilakukan terhadap perbaikan kerusakan diseluruh ruas jalan yang ada, ” ungkap Djufri.

Dimana kita tau, kata dia, bahwa fasilitas jalan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat secara umum, serta menjadi andalan untuk perputaran ekonomi warga setempat.

Dimana kebutuhan akan jalan yang mulus juga secara langsung merupakan urat nadi perputaran ekonomi kita, Khususnya bagi masyarakat kabupaten Bulungan dan sekitarnya.

Untuk itu dalam waktu dekat pihak Komisi III berencana akan membahas, langkah-langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi cepat terhadap perbaikan ruas jalan yang dimaksud.

Kalau nantinya menyangkut persoalan anggaran tentu bisa pula dipikirkan bersama. Apakah pengerjaan dilakukan secara bertahap atau membawa persoalan kepada pemerintah pusat supaya bisa dibantu melalui APBN.

“Beberapa pola itu bisa kita siasati, supaya persoalan perbaikan jalan di Bulungan khususnya dan di Kalimantan Utara pada umum nya bisa segera dituntaskan, ” kata Jufri Budiman.

Atau cara lain, antara Bupati Bulungan dan Gubernur Kaltara mencari solusi bersama dengan cara melalui bantuan keuangan (Bankeu) Ke Kabupaten Bulungan. Pasti secara bertahap kerusakan jalan yang ada bisa mendapat perbaikan sebagaimana mestinya.

“Apalagi visi dan misi Gubernur Wakil Gubernur jelas, bahwa akan membantu anggaran pembangunan kekabupaten kota sebagai pilar Provinsi, melalui bantuan keuangan itu, ” kata Djufri Budiman. *

Reporter : Sahri.

DPRD Kaltara

Giat Apel Pagi Staf Sekretariat DPRD Kaltara

Published

on

HM Fandi SH M AP (kanan) Sekretaris DPRD Kaltara.

TANJUNG SELOR – Apel Pagi Pegawai ASN dan Non ASN Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan di Kantor DPRD Prov. Kaltara yang berada di Jalan Poros Bulungan-Malinau Gunung Seriang.

Apel pagi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Prov. Kaltara H. Mohammad Pandi, SH., M.AP.

Adapun tujuan apel pagi yang dilakukan ini secara rutin memiliki manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.

Selain itu juga sebagai sarana bagi pimpinan memberikan pembinaan, arahan dan melakukan pengawasan, serta untuk menyampaikan berbagai informasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu minggu kedepan.(hms/jk/kjs).

Continue Reading

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Kaltara Hadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Albertuus Stefanus Marianus ST (baju hitam).

— dan Pembukaan pembekalan pendamping Sekolah Lapang Padi tahun 2024.

TARAKAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan dan Pembukaan Pembekalan Pendamping Sekolah Lapang Padi Tahun 2024, Senin (06/05/24).

Dalam acara ini dihadiri langsung Staf khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian serta Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Tarakan ini bertujuan untuk membahas bersama untuk meningkatan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs).

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Kunker ke Tapem DIY

Published

on

Poto bersama usai pertemuan.

YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Pansus 2 melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (02/05/24). Tujuan kunjungan ini adalah untuk berkonsultasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara.

Pansus ini tengah mengkaji pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan Utara dengan laut dan darat, sehingga Pansus II melakukan konsultasi untuk penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Perda yang dimiliki saat ini.

Dalam pertemuan ini, Ibu Hj. Siti Laela menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini berasal dari inisiatif DPRD Kalimantan Utara, dan wilayah perbatasan merupakan fokus utama pembahasan.

Kemudian, Ibu Agustina Pangestuaji, S.I.P selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum mengatakan karena di Kalimantan Utara memiliki beberapa wilayah perbatasan melibatkan perbatasan negara, maka Pansus II perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) untuk lebih detail membahas hal tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penataan wilayah perbatasan. Sudah ada regulasi dari Pemerintah Pusat terkait penataan wilayah perbatasan, termasuk pemasangan pilar-pilar batas. Namun, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait, terutama terkait dengan perbatasan negara.

Kemudian Ia juga menambahkan pentingnya penyesuaian antara sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum di daerah perbatasan dengan wilayah pemerintahan. Keselarasan ini dianggap penting untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah serta memperkuat fungsi perkantoran.

Rencananya, Pansus II akan melakukan study banding langsung ke lapangan untuk melihat batas wilayah kabupaten/kota di D.I Yogyakarta. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait penataan wilayah perbatasan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah di Kalimantan Utara.

Perencanaan pembangunan wilayah perbatasan menjadi hal yang penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah, serta meminimalisir kesenjangan antar daerah.

Melalui konsultasi dan kerjasama ini, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara dapat segera disusun dan diimplementasikan.(hms/jk/kjs).

Continue Reading

Trending