Connect with us

Berita Pemprov Kaltara

Warga Inginkan Internet dan Pelatihan Budidaya Ikan Pelian

Published

on

Irianto Datangi Desa Terluar Bulungan

Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat menerima Mandau dari Ketua Adat Desa Long Lejuh, Sulang, Minggu (6/12)

TANJUNG SELOR – Pasca cuti di luar tanggungan negara, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie melaksanakan kunjungan ke dua desa terluar Kabupaten Bulungan yaitu Desa Long Lejuh dan Long Pelban, Kecamatan Peso, Minggu (6/12).Destinasi pertama, adalah Desa Long Lejuh. Desa ini adalah satu dari dua desa terluar Bulungan sebelum masuk ke perbatasan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.

Di sini Ketua Adat Desa Long Lejuh, Sulang menyematkan kalung, tapung, dan mandau kepada Irianto. Irianto juga mendapatkan banyak ‘ole-ole’ dari warga setempat. Namun sebelumnya, Sulang menyampaikan penghargaan tinggi kepada Irianto yang sudah berhasil tembus di Long Lejuh.

“Kami sangat bergembira. Belum ada gubernur sampai di sini, walaupun masih bergabung dengan Kalimatan Timur dulu, sebelum ada Kalimantan Utara. Ini serambi depan kabupaten Bulungan, di persimpangan Malinau dan Pujungan,” sebut Ketua Adat.

“Tentu bapak sudah melihat dan perkiraan kondisi infrastruktur di sini. Yang paling utama adalah jaringan,” tambahnya.

Banyak anak muda Desa Long Lejuh dan Desa Long Pelban melanjutkan pendidikan di Tanjung Selor, Tarakan, dan Samarinda. Sejatinya orangtua harap-harap cemas anak-anaknya jauh di kota orang. Mereka takut wabah Covid-19. “Kami sebetulnya mau mereka pulang. Kuliah dari rumah saja. Tapi tidak bisa karena harus pakai jaringan,” sebutnya.

Warga juga meminta diberi pelatihan budidaya ikan pelian yang notabene endemik perairan di desa-desa kecamatan Peso. Termasuk peningkatan infrastruktur jalan dari Kecamatan Peso tembus ke Tanjung Selor, serta peningkatan kuantitas tenaga pendidik khususnya satuan pendidikan menengah atau SMA/sederajat.

Mengenai hal itu, Gubernur mengakui hal-hal yang disampaikan perwakilan masyarakat Long Lejuh dan Long Pelban adalah benar. Namun, segala hal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk Pemprov diatur oleh peraturan perundang-undangan khususnya mengenai tugas tanggungjawab urusan. “Ada yang menjadi kewenangan presiden, kewenangan gubernur, dan kewenangan bupati. Tetapi sejatinya adalah kewenangan presiden. Tetapi karena tidak mungkin semua presiden melaksanakan, maka memberikan kewenangan kepada menterinya, gubernur, dan bupati,” sebutnya.

Pemprov Kaltara sebutnya, berkomitmen mendorong Pemkab Bulungan untuk melaksanakan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Adapun Pemprov, juga akan konsen pada apa yang menjadi kewenangannya. “Untuk telekomunikasi misalnya, bisa kita usulkan ke Kementerian Kominfo. Tetapi kita akan buat dulu survei dan perencanaan. Paling tidak setahun kemudian mulai bisa dilaksanakan. Jika survei, perencanaan, dan tim ahli sudah tuntas, kita cari uangnya, salah satunya dengan mendorong Kementerian Kominfo,” sebutnya.

“Tadi di Long Bia (ibukota kecamatan Peso), menelpon masih bisa. Tapi mengirim pesan lewat WA (WhatsApp) tidak bisa,” tambahnya. * nina.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pemprov Kaltara

Kaltara Kejatahan 465.036 Vaksin Covid-19

Published

on

 

Ilustrasi

Rencana vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat dibicarakan kembali pemerintah (pusat) bersama pemerintah daerah, Jumat (27/11) secara virtual. Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara, Teguh Setyabudi mengikutinya secara virtual dari ruang rapat gubernuran di Tanjung Selor, Bulungan.Pemerintah membenarkan tengah menyiapkan vaksin Covid-19. Saat ini masih berada di negara produsen. Walau vaksin tengah dipersiapkan, Teguh mengatakan ada hal-hal yang perlu diantisipasi pemerintah maupun pemerintah daerah sebelum vaksinasi dilakukan pada tahun 2021 mendatang.

“Salah satunya penganggaran. Bertepatan sekarang kita lagi proses penyusunan RAPBD 2021. Tadi sudah saya perintahkan kepada Sekda, itu yang harus dipersiapkan juga,” kata Teguh usai mengikuti rapat virtual bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Teguh mengatakan, dalam rapat tersebut ia menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah. Terutama perlunya mengantisipasi kendala distribusi vaksin serta kebutuhan tenaga vaksinator.

“Tadi saya tanyakan masalah yang akan dialami di sini, yaitu SDM kesehatan. Tenaga vaksinator kan kurang, bisa nggak ada formasinya tahun 2021. Itu dipertimbangkan oleh Menkes. Tetapi Pak Menteri juga tadi menyampaikan bahwa kita akan di-support dengan tenaga relawan yang sudah didik oleh Kemenkes,” ujarnya.

Vaksin juga memerlukan ruang pendingin khusus. “Kebetulan kita tidak punya cool room provinsi. Kalau toh ada, terbatas hanya di Tarakan. Jadi saya tadi juga sampaikan, bahwa itu juga bisa menjadi kendala. Dan insyallah nanti Kemenkes akan melakukan survei masalah cool room itu. Dan mudah-mudahan Kemenkes bisa ikut membantu,” kata Teguh.

Potensi masalah lainnya adalah jalur distribusi vaksin ke wilayah pedalaman dan perbatasan. “Daerah-daerah tertentu harus melewati sungai yang tidak mudah. Ada juga yang hanya bisa dikirim lewat pesawat, itu juga perlu bantuan. Kondisi fiskal kita masih terbatas. Dan dari sisi transportasi vaksinasi, ternyata juga Kemenkes siap akan membantu masalah transportasi itu,” sebutnya.

Berdasarkan plafon, pemerintah akan memberikan kuota sebanyak 465.036 vaksin Covid-19 bagi Kaltara. “Itu alokasi sementara. Kita masih melakukan penyesuaian, dari kabupaten/kota juga masih menyusun micro planning-nya. Sambil menunggu juknisnya juga. Kalau ada juknisnya, sudah bisa dipetakan prioritas mana yang lebih dahulu divaksin. Jadi sekarang masih ngambang,” tuturnya.

Teguh mengatakan, berdasarkan pengadaannya, vaksin Covid-19 ada dua jenis. Yaitu yang diadakan pemerintah dan yang diadakan secara mandiri oleh pemerintah daerah. “Selain nanti Pemprov akan dapat pembagian vaksin dari pemerintah, sekian ratus ribu itu, juga ada beberapa yang harus disiapkan secara mandiri. Itu juga perlu,” sebutnya.

“Yang harus diingat bahwa vaksinasi bukan hanya masalah pembelian vaksin sendiri. Ada sosialisasi, distribusi, tempat penyimpanan, dan lainnya itu harus dipersiapkan,” tambahnya.

Di daerah pun kata Teguh akan dibentuk Tim Satgas Vaksin Covid-19 menyusul telah dibentuknya tim ini di tingkat pusat. “Nanti juga akan dibentuk tim khusus vaksinasi Kaltara. Nanti juga ada juru bicaranya, dan lain-lain. Untuk kegiatan vaksinasinya, akan kita cek, apakah diposkan masuk di Dinas Kesehatan atau di RSUD. Tetapi yang jelas itu terkait dengan masalah penanganan kesehatan,” tutup Teguh. * nina.

Continue Reading

Pemprov Kaltara

Bappeda-Litbang dan UniKal Gelar Kajian Penanganan Pandemi

Published

on

 

Ilustrasi

TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), bekerjasama dengan Universitas Kaltara (Unikal) melakukan kajian sebaran Covid-19 di Provinsi Kaltara. Dimana, hasil kajian ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi pengambilan kebijakan strategis di Kaltara tahun depan. Utamanya, terkait penanganan pandemi.“Melalui kerjasama ini, diharapkan Pemprov Kaltara bisa memetakan dampak yang ditimbulkan serta dapat merumuskan strategi pemulihan ekonomi dalam rangka penyusunan kebijakan jangka pendek dan menengah di 2021,” kata Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Risdianto di ruang rapat Bappeda-Litbang Gedung DPUPR-Perkim Lantai 4, Senin (30/11).

Selain memetakan dampak di sektor ekonomi, dalam penyusunan kajian ini juga dikumpulkan persepsi publik. Hal ini agar kajian yang disusun guna pengambilan kebijakan strategis 2021 tepat sasaran.

Menurut Risdianto, pemerintah telah banyak mengambil langkah dalam rangka pemulihan ekonomi terdampak Covid-19. Apalagi tahun depan, pemerintah baik daerah masih akan fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi. “Pemulihan ekonomi pasca pandemi masih menjadi priotas di 2021. Sehingga untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi di Kaltara tahun depan, perlu disusun kajian sebelum menentukan langkah kebijakan yang akan diambil,” ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam penyampaian laporan penangan ini Bappeda-Litbang dan UniKal Gelar Kajian Untuk Penanganan Covid-19 secara virtual meeting dengan melibatkan multipihak sebagai pembahas. * nina.

Continue Reading

Pemprov Kaltara

Optimis Tahun Depan Ekonomi Membaik

Published

on

 

Ilustrasi

Tahun depan, perekonomian domestik diproyeksikan membaik dan ditatap dengan optimistis. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara (Kaltara) diproyeksikan berkisar pada angka 7 persen sampai dengan 7,4 persen. Namun demikian, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan di tengah risiko ketidakpastian yang masih tinggi.Keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi. “Tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat, dimana pandemi yang awalnya merupakan permasalahan kesehatan, secara cepat merambat menjadi pemicu permasalahan ekonomi,” kata Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kaltara, Teguh Setyabudi.

Menurut Teguh, dalam menghadapi pandemi dan dampak yang ditimbulkan, sinergi dari seluruh komponen bangsa sangat dibutuhkan. “Dalam hal ini, satuan kerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kaltara harus saling bekerja sama sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, untuk memastikan agar APBN tetap mampu mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur,” urainya.

Dampak positif dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kaltara terhadap perekonomian semakin nyata, yang dapat dilihat pada kinerja pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga yang menunjukkan adanya titik balik aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi triwulan kedua ke triwulan ketiga (Q-to-Q) di Kaltara mencapai 2,99 persen.

Salah satu komponen pendorong pertumbuhan pada triwulan ketiga, adalah konsumsi pemerintah yang tumbuh positif 2,43 persen dibanding triwulan sebelumnya, dan berkontribusi sebesar 7,25 persen terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan berkenaan.

Disebutkan Teguh, momentum perbaikan ini perlu terus dijaga pada triwulan berikutnya, sebagai modal pemulihan ekonomi di 2021, khususnya bagaimana belanja pemerintah dapat terus menjadi motor pertumbuhan ekonomi. “Di situasi ekonomi yang sedang kurang bersahabat seperti ini, belanja pemerintah memiliki peran sebagai penggerak utama perekonomian di Kaltara agar senantiasa tumbuh. Sesuai arahan Presiden, APBN 2021 harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan. Satuan kerja yang memiliki pagu besar segera melaksanakan lelang dini di Desember, Bupati dan Walikota di Kaltara juga harus segera melakukan pengesahan Perda APBD secara tepat waktu. Hal ini perlu dilakukan agar ekonomi di Kaltara dapat bergerak,” beber Teguh.

Selain itu, Teguh juga meminta agar anggaran bantuan sosial secepatnya dicairkan agar perekonomian di lapisan bawah juga dapat tumbuh. * nina.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi